Jangan Sekat Mereka

Inilah buah reformasi bagi kalangan Tionghoa: kedai-kedai bisa ditempeli tulisan berhuruf kanji, media massa berbahasa Mandarin bebas diterbitkan, dan kesenian tradisional Tionghoa bebas manggung di mana-mana. Sebutlah misalnya barongsai. Sementara selama Orde Baru tarian ini haram dipentaskan, kini ia laris manis. Ia muncul di hari raya Imlek, perayaan 17 Agustus, hingga di gedung menjulang seperti saat pembukaan pameran mobil, juga pembukaan plaza.

Setelah dikungkung selama 32 tahun, warga Tionghoa menyambut gembira perkembangan ini. Kegembiraan juga tampak jelas dari jawaban 500 responden dalam jajak pendapat ini. Walau masih ada yang menganggap kebebasan itu masih terbatas, 67 persen responden merasa puas melihat apa yang sekarang terjadi. Dan angin perubahan itu tak cuma dinikmati oleh mereka yang gemar bermain barongsai. Kaum politik dari kalangan ini juga bersuka-ria.

Sementara selama masa Orde Baru orang Tionghoa hampir-hampir sepi di daftar legislatif, kali ini mereka bertaburan di sejumlah partai. Yang dulu cuma sibuk di kedai dagang pun kini ramai-ramai peduli politik. Mayoritas responden—sebagian besar adalah pedagang—mengaku tak pernah absen dari bilik suara selama pemilu legislatif 5 April dan pemilu presiden tahap pertama, 5 Juli lalu.

Fakta ini sekaligus mempertegas bahwa tak semua orang Cina apolitis. Mereka ingin ikut ambil bagian dalam sebuah proses politik. Mereka bahkan cukup kritis melihat apakah partai politik yang ada sudah mewakili kepentingan mereka. Sebaliknya, meski sebagian besar menganggap partai-partai yang ada belum mewakili atau masih sangat sedikit mewakili kepentingannya, mereka merasa tak perlu membentuk partai politik khusus untuk orang-orang Cina.

Bagaimana menjelaskan soal ini? Inilah yang, menurut Christianto Wibisono, menunjukkan bahwa orang Cina adalah majemuk. Mereka bukan satu entitas yang bisa disekat dalam satu kotak.

Tapi kabar buruk toh tetap ada. Angin reformasi yang bertiup kencang selama lima tahun ternyata tak mampu mengikis habis perlakuan diskriminatif, terutama perlakuan tak adil di meja-meja para birokrat. Mayoritas responden mengaku sering ditagih lebih banyak uang—ketimbang kalangan lainnya—ketika mengurus administrasi kependudukan. Dan diskriminasi juga bisa datang lewat selembar kertas. Sejumlah orang dari kalangan ini mengaku masih ditagih untuk menunjukkan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) saat mengurus kartu tanda penduduk, paspor, dan urusan administrasi lainnya. Padahal, 14 April 2004 lalu Dirjen Imigrasi sudah menghapus persyaratan itu. Kesulitan seperti ini bahkan menimpa orang seperti Susi Susanti dan Alan Budikusuma—mantan atlet bulu tangkis—yang berkali-kali mengharumkan nama Merah Putih di kancah internasional.

Hampir sebagian besar responden hakulyakin bahwa perlakuan tak adil itu disebabkan oleh kecemburuan ekonomi dan kurangnya interaksi antara kalangan Tionghoa dan kaum pribumi. Dan jalan keluarnya mungkin bisa diawali dari dua persoalan ini.

Metodologi Jajak Pendapat:

Jajak pendapat ini dilakukan Majalah TEMPO bekerja sama dengan Insight. Data dikumpulkan di lima kota besar di Indonesia, Jakarta, Medan, Makassar, Surabaya, dan Solo, dengan jumlah total responden 500 orang. Pemilihan responden rumah tangga menggunakan metode Kish Grid. Wawancara dilakukan dengan tatap muka di rumah responden.