Kursi Menteri untuk Lawan Politik: Mengapa Prabowo Ingin Merangkul Semua Partai?

PESAN khusus disampaikan oleh Prabowo Subianto kepada Sandiaga Uno pada hari pertama Lebaran, Rabu, 10 April 2024. Presiden terpilih itu meminta Sandiaga, yang bersilaturahmi ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, membawa Partai Persatuan Pembangunan bergabung dengan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sandiaga, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP, mendapat ajakan serupa dari Gibran ketika berkunjung ke Solo, Jawa Tengah, pada Senin, 29 April 2024. “Mereka menginginkan PPP bergabung ke pemerintahan karena PPP kan bagian dari sejarah politik dan demokrasi Indonesia,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu kepada Tempo, Kamis, 2 Mei 2024.

Sandiaga telah meneruskan pesan Prabowo-Gibran kepada pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono. Dua petinggi PPP mengatakan kubu Prabowo menawarkan satu kursi menteri dan satu posisi wakil menteri jika partai Ka’bah bergabung dengan pemerintahan baru. Namun PPP tak buru-buru menerima tawaran itu.

Ketua PPP Achmad Baidowi menyatakan partainya masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum 2024. Perolehan suara PPP masih belum melewati ambang batas parlemen 4 persen. “Kalau PPP tidak lolos ke Senayan, daya tawar kami akan berkurang,” ucap Baidowi, Jumat, 3 Mei 2024.

Prabowo tak hanya berupaya merangkul PPP, yang dalam pemilihan presiden atau pilpres 2024 mendukung lawannya, Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Menteri Pertahanan itu berharap bisa membentuk koalisi besar dalam pemerintahannya. “Akan kami rangkul semua unsur dan kekuatan,” ujar Prabowo dalam pidato kemenangannya, Rabu, 14 Februari 2024.



Pada Kamis, 25 April 2024, atau tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Ganjar-Mahfud dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo menyambut Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kertanegara. Setelah bertemu sekitar satu jam, Surya menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo.

Namun dukungan itu tak membuat NasDem langsung masuk kabinet Prabowo. Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim mengatakan partainya masih punya waktu bersikap hingga Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024. “Apakah NasDem masuk atau di luar pemerintahan, itu masih dalam pertimbangan kami. Belum kami pastikan,” tutur Hermawi, Jumat, 3 Mei 2024.

Dua petinggi NasDem menyebutkan Surya Paloh masih ingin melihat dinamika politik hingga pemerintahan baru terbentuk. Surya juga menimbang tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintahan Prabowo dengan berbagai programnya. Misalnya makan siang gratis dan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Narasumber yang sama bercerita bahwa sikap Surya tecermin saat berkunjung ke Kertanegara. Menurut mereka, Prabowo sempat menanyakan nama calon menteri yang diajukan NasDem. Namun Surya belum mau memberikan nama sama sekali. Bahkan, dalam pertemuan itu, Surya sempat menyinggung kemungkinan NasDem mendukung Prabowo tanpa masuk pemerintahan.

Tak hanya mendekati NasDem, Prabowo pun menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di kantor PKB dua hari setelah putusan MK dibacakan. Pertemuan itu pun berujung komitmen kerja sama. “PKB dan Gerindra ingin bekerja sama lebih produktif lagi,” kata Muhaimin setelah menemui Prabowo lebih dari satu jam.

Dua politikus PKB bercerita, upaya mengajak partai mereka bergabung dengan pemerintahan Prabowo muncul setelah bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu memenangi hasil hitung cepat. Orang-orang di lingkaran Prabowo dan Muhaimin berkomunikasi soal rencana itu.

Dalam pertemuan di kantor PKB, Prabowo pun menawari Muhaimin dua kursi menteri. Namun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membantah ada pembicaraan soal posisi menteri di kabinet Prabowo. Jazilul mengklaim partainya tak pernah mensyaratkan kursi menteri dalam berkoalisi.

Meski sudah menyatakan dukungannya, PKB masih membuka opsi untuk bergabung di tengah-tengah pemerintahan Prabowo-Gibran. Dua kolega Muhaimin mengatakan langkah itu untuk menjaga dukungan dari 40 juta pemilih Anies-Muhaimin di pilpres 2024.

Tak hanya mendekati NasDem dan PKB, Prabowo juga melirik Partai Keadilan Sejahtera, yang ikut menyokong Anies-Muhaimin. Namun Prabowo belum bertemu secara formal dengan pimpinan PKS. Petinggi Gerindra dan PKS menyebutkan orang-orang di lingkaran Prabowo biasanya berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsy.

Hingga Sabtu, 4 Mei 2024, Aboe tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo. Namun sebelumnya Aboe memberi sinyal partainya akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. “Kami sudah berpengalaman dua periode di luar, jadi kalau bisa ke dalam itu positif,” tuturnya pada Sabtu, 27 April 2024.

Pun pengurus PKS belum satu suara untuk bergabung dengan koalisi Prabowo. Alasannya, seperti PKB, menjaga suara pendukung PKS yang memilih Anies-Muhaimin. Pendukung opsi ini antara lain anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Mardani Ali Sera.

Menurut Mardani, sebagian pengurus partai masih mencermati perkembangan pembentukan pemerintahan Prabowo. PKS membentuk tim beranggota tujuh orang untuk menganalisis keuntungan dan kerugian berada di dalam atau luar pemerintahan. “Pelantikan masih lama, tak perlu buru-buru mengambil keputusan,” katanya pada Kamis, 2 Mei 2024.

Ketua PKB Muhaimin Iskandar ketika menerima kunjungan Ketua PPP Muhammad Mardiono di DPP PKB, Jakarta, 29 April 2024. Tempo/Febri Angga Palguna

PKS sebenarnya memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo. Pada dua pemilihan presiden, yaitu 2014 dan 2019, PKS ikut mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Hubungan baik ini diyakini bisa memuluskan jalan PKS bergabung dengan pemerintahan baru dan mendapat kursi di kabinet Prabowo.

Namun Prabowo dan sejumlah orang dekatnya juga tak mau buru-buru menerima PKS. Salah satu sebabnya, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora menolak PKS masuk koalisi. Gelora dipimpin oleh Presiden PKS periode 2013-2015, Anis Matta. Partai itu juga beranggotakan sejumlah mantan politikus PKS, seperti Fahri Hamzah dan Mahfuz Sidik.

Pada pilpres 2024, Gelora mendukung Prabowo-Gibran sejak awal. Namun partai itu gagal lolos ke Senayan karena hanya mendulang suara tak sampai 1 persen. “Seingat saya, selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran,” ujar Mahfuz pada Senin, 29 April 2024.

Prabowo juga masih menjajaki kemungkinan menggandeng pemenang Pemilu 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan partainya masih berupaya mempertemukan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

PDIP akan memutuskan berada di dalam atau luar pemerintahan Prabowo-Gibran dalam rapat kerja nasional yang diadakan pada 24-26 Mei 2024. Dua politikus partai itu menyebutkan salah satu opsi yang menguat adalah membantu pemerintahan Prabowo dari luar.

Sedangkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tetap perlu menjaga pemerintahan mendatang. PDIP pun tak mau buru-buru memutuskan kemungkinan bergabung dengan kabinet Prabowo. “Skala prioritas kami, memitigasi berbagai persoalan bangsa,” kata Hasto.