Kursi-kursi di Kabinet Prabowo yang Diperebutkan Para Politikus

Hingga Sabtu pagi, 4 Mei 2024, Erick tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo. Begitu juga juru bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga. Ketua Dewan Pakar PAN Drajad Wibowo mengatakan usulan nama menteri merupakan hak ketua umum partainya. “Itu mekanisme di PAN,” kata Drajad pada Kamis, 2 Mei 2024. 

Selain mengincar kursi Menteri BUMN, PAN menginginkan posisi Menteri Perindustrian. Selama ini kementerian yang mengurus masalah ekspor-impor dan industri dalam negeri itu kerap dipimpin kader partai beringin. Kini posisi itu dipegang oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.

Drajad Wibowo tak membantah ataupun membenarkan soal keinginan partainya mendapat kursi Menteri Perindustrian. Sedangkan politikus Golkar yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo, mengatakan calon menteri dari partainya diputuskan oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Jabatan yang juga menjadi rebutan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di posisi ini, PAN bersaing dengan Partai Demokrat. Dua petinggi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran bercerita, Demokrat telah mengajukan kadernya untuk posisi itu. Begitu pula PAN. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memimpin kementerian itu pada 2009-2014.  

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggap sebagai jabatan “basah”. Kementerian itu mengelola hutan dan berbagai izin tambang, kebun sawit, serta pertanian di kawasan jenggala. Saat ini KLHK mengelola lebih dari 125 juta hektare kawasan hutan.

Seorang petinggi TKN Prabowo-Gibran yang mengetahui penyusunan kabinet baru mengatakan ada kemungkinan Menteri KLHK dipegang kalangan nonpartai. Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan urusan penempatan menteri wewenang Prabowo. “Kami ikuti keputusan beliau,” ucapnya pada Jumat, 3 Mei 2024.

Partai-partai pendukung Prabowo ditengarai juga bersaing mendapatkan kursi menteri elektoral. Maksudnya, posisi itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral dalam Pemilihan Umum 2024. Misalnya Menteri Sosial, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

Kementerian Sosial, misalnya, mengelola program bantuan sosial untuk rakyat miskin. Sedangkan Kementerian Desa menjangkau berbagai pelosok Tanah Air. Adapun Kementerian Agraria membagikan sertifikat tanah secara gratis. Empat partai utama pendukung Prabowo-Gibran, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, sama-sama mengincar posisi kementerian elektoral itu.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama ketua partai politik pengusung menghadiri rapat pleno penetapan pasangan Capres Cawapres terpilih Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, 24 April 2024. Antara/Galih Pradipta

Persaingan mendapatkan kursi menteri strategis makin ketat seiring dengan rencana Prabowo menggemukkan koalisi partai pendukungnya. Apalagi sebagian kursi menteri kini masih dikuasai partai pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Kementerian Desa, misalnya, dipimpin kakak Muhaimin, Abdul Halim Iskandar.

Petinggi partai pendukung Prabowo-Gibran yang ditemui Tempo, seperti Ketua PAN Viva Yoga Mauladi dan Herzaky Mahendra Putra, membantah ada perebutan kursi menteri tertentu. Sedangkan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penyusunan kabinet Prabowo belum dimulai. Ia pun mengaku tak mengetahui ada perebutan kursi menteri.

Dasco menilai upaya partai-partai untuk mendapatkan kursi menteri strategis terbilang normal. Bagaimanapun, partai-partai itu berkepentingan mendapatkan simpati publik pada Pemilu 2029. “Tapi sejauh ini belum ada komunikasi mengenai siapa ditaruh di mana,” ujar Wakil Ketua DPR itu melalui WhatsApp pada Jumat, 3 Mei 2024.

Presiden Joko Widodo bersama Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat, 29 April 2024. Tempo/Subekti

Pertemuan Prabowo Subianto dengan Luhut Pandjaitan pada Ahad, 28 April 2024, juga membahas jabatan Menteri Keuangan. Sri Mulyani Indrawati, yang kini memimpin Kementerian Keuangan, diperkirakan tak masuk kabinet Prabowo. Dua orang dekat Prabowo mengatakan Menteri Pertahanan itu akan mengisi posisi Menteri Keuangan dari kalangan profesional. 

Narasumber itu bercerita, Prabowo mempertimbangkan sejumlah nama, yaitu Menteri Kesehatan yang juga mantan Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin; Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo; serta tiga mantan Menteri Keuangan, yakni Chatib Basri, Agus Martowardojo, dan Bambang Brodjonegoro. 



Kepada sahibulbait yang juga koleganya di Komando Pasukan Khusus itu, Prabowo meminta saran siapa yang cocok menggantikan Sri Mulyani. Dua narasumber yang mengetahui isi pertemuan tersebut mengatakan Luhut menyarankan Prabowo memilih Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo karena punya kecakapan mengatur fiskal.

Kartika tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo hingga Sabtu siang, 4 Mei 2024. Budi Gunadi Sadikin menanggapi kemungkinan menjadi Menteri Keuangan dengan bercanda. “Yang aku dengar, Menteri Penerangan,” tuturnya. Adapun Chatib Basri mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Sedangkan Agus Martowardojo menolak berkomentar.

Prabowo juga akan mengakomodasi calon menteri yang diajukan Presiden Joko Widodo. Jokowi, menurut pejabat di Istana dan petinggi TKN Prabowo-Gibran, ditengarai mengajukan setidaknya empat nama, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Pengajuan nama Budi Gunawan, kata narasumber yang sama, bertujuan meluluhkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Budi adalah ajudan Megawati saat menjadi presiden. Hubungan Jokowi dengan Megawati memburuk karena Presiden mendukung Prabowo dan Gibran, putra sulungnya. Sedangkan PDIP mengajukan Ganjar-Mahfud.

Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey belum mendengar pembahasan rencana koalisi dengan pemerintahan Prabowo. “Mungkin minggu depan (baru ada pembahasan),” ucap Olly melalui pesan pendek, Jumat, 3 Mei 2024.

Pada Jumat, 3 Mei 2024, Jokowi membantah jika disebut cawe-cawe dalam penyusunan kabinet Prabowo. Ia menyatakan susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih. “Kabinet itu adalah 100 persen hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih,” kata Jokowi di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

•••

PRABOWO Subianto berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya. Orang-orang dekat Prabowo mengatakan koalisi besar diperlukan agar koalisi pendukung bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu menguasai kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan begitu, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa dengan mulus disetujui para politikus Senayan. 

Untuk menampung koalisi itu, Prabowo berencana menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 39 atau 40. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tak menampik adanya rencana tersebut. “Kami sedang mengkaji dan mensimulasikan apakah jumlah kementerian tetap atau bertambah sesuai dengan kebutuhan,” ujar Dasco. 

Penambahan jumlah kementerian membutuhkan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang itu menyebutkan jumlah semua kementerian paling banyak 34. Cara lain adalah mengajukan uji materi aturan itu ke Mahkamah Konstitusi atau presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Anggota tim Prabowo yang mengkaji jumlah kementerian mengatakan ada cara lain yang bisa ditempuh Prabowo, yaitu memperbanyak kementerian koordinator yang jumlahnya tak diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Saat ini ada empat kementerian koordinator.

Rencana penambahan kementerian pun digaungkan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Sekretaris Jenderal APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono mengatakan jumlah kementerian saat ini tak bisa lagi mengakomodasi kebutuhan pemerintahan. Kajian lembaga itu menyebutkan dibutuhkan setidaknya 41 kementerian.

“Perlu ada perubahan nomenklatur untuk menampung urusan yang belum terakomodasi,” kata Bayu pada Senin, 29 April 2024. APHTN-HAN dipimpin oleh hakim Mahkamah Konstitusi, Guntur Hamzah. Guntur berada di barisan hakim yang menolak gugatan hasil pemilihan presiden 2024 yang diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Tiga petinggi Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengatakan besar kemungkinan pemerintahan berikutnya akan menggabungkan atau memisahkan beberapa kementerian. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misalnya, akan dibelah dua seperti pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengaku mendengar informasi soal pemisahan KLHK. Demokrat tak keberatan jika presiden terpilih memisahkan lembaga tersebut. “Itu menjadi kewenangan Pak Prabowo karena dia punya kepedulian terhadap lingkungan,” ucap Herzaky.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga dipecah. Nasib sama akan menimpa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dua petinggi partai di koalisi Prabowo mengatakan urusan perumahan rakyat perlu dipegang oleh lembaga tersendiri. Apalagi Prabowo berjanji membangun 3 juta rumah rakyat.

Sedangkan Kementerian Pemuda dan Olahraga direncanakan digabung dengan Kementerian Pariwisata. Prabowo juga disebut-sebut bakal membentuk badan baru. Salah satunya Badan Penerimaan Negara, yang juga menjadi janji kampanye Prabowo-Gibran. Badan ini akan mengurus segala persoalan penerimaan negara, seperti pajak dan cukai.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan Badan Penerimaan Negara akan mengumpulkan pendapatan negara sebanyak mungkin untuk mewujudkan berbagai janji kampanye pasangan itu. Salah satunya program makan siang gratis. “Pak Prabowo sudah menegaskan akan membentuk Badan Penerimaan Negara,” kata politikus Partai Amanat Nasional itu.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengetahui kementerian yang akan digabung atau dipisah. Menurut dia, Prabowo memiliki tim khusus—direncanakan bernama Tim Asistensi—yang menghimpun informasi dan merumuskan kerangka kebijakan pemerintahan. Tapi tim itu tak mengurus penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.

Dua orang di lingkaran Prabowo bercerita, menantu bekas presiden Soeharto itu akan menunjuk Sjafrie Sjamsoeddin, teman satu angkatannya di Akademi Militer 1974, sebagai ketua Tim Asistensi. Dimintai tanggapan soal Tim Asistensi, Sjafrie tak menjawab. “Maaf, ada kegiatan dinas,” ujarnya, Senin, 29 April 2024.

Prabowo juga dibantu tim ekonomi di bawah arahan bekas Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, dan politikus Gerindra, Thomas Djiwandono. Dua petinggi TKN mengatakan tugas mereka mensinkronkan program Prabowo-Gibran dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 yang tengah disusun pemerintah Jokowi. 

Merancang kabinetnya, Prabowo juga banyak berdiskusi dengan dua politikus Partai Golkar, Luhut Pandjaitan dan Aburizal Bakrie. Mereka bersua di rumah Aburizal dalam acara halalbihalal pada 11 April 2024. Seorang tokoh senior Golkar mengatakan ketiganya mendiskusikan masalah ekonomi dan penyusunan kabinet.

Dimintai tanggapan soal pertemuan itu, juru bicara Aburizal Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, tak banyak komentar. “Saya tak ikut pertemuan itu,” tuturnya.

Sedangkan Luhut dalam acara “Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth” di Jakarta pada Jumat, 3 Mei 2024, mewanti-wanti presiden terpilih dalam menyusun kabinet. “Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahan. Itu akan sangat merugikan kita,” kata Luhut.