Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) mengebut kesiapan utilitas jaringan kelistrikan menjelang perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN). Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, berjanji bakal menyediakan listrik yang andal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Selain andal, juga bersih. Sejalan dengan target net zero emission dalam rangka memanfaatkan potensi energi bersih di Indonesia," kata Darmawan melalui keterangan tertulis, Jumat, 2 Agustus 2024. Namun, ia tidak menjelaskan listrik bersih yang ia maksud.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Agung Murdifi memperkirakan kebutuhan listrik tertinggi di venue utama upacara 17 Agustus mencapai 1,5 megawatt. Dengan ketersediaan listrik bersih di IKN saat ini yang telah mencapai 10 megawatt, ia memastikan masih ada cadangan daya yang cukup untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan upacara.
Adapun saat ini, ia mengatakan, PLN sedang merampungkan pembangunan pembangunan jaringan distribusi untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. "Kawasan ini akan disuplai dari tiga Gardu Induk jelang pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan," kata Agung.
Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI secara hybrid di IKN dan Jakarta. Rencananya, upacara di IKN akan dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan didampingi presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Sementara itu, upacara di Jakarta dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan didampingi wakil presiden terpilih Pilpres 2024 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Ihwal pelaksanaan upacara secara hybrid, Presiden Jokowi berujar, saat ini masih periode transisi perpindahan ibu kota negara. Kepala Negara ingin perjalanan menuju pindahnya ibu kota negara itu terlihat.
Menurut Jokowi, upacara HUT Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN sepenuhnya pada 2025 setelah terbit surat keputusan presiden tentang perpindahan ibu kota negara.