Jokowi Sebut Manajemen Lapangan Jadi Penghambat Vaksinasi

Perbesar

Petugas membawa kotak yang berisi vaksin sinovac di Gudang UPTD Farmasi Kabupaten Bekasi, Tambun, Jawa Barat, 27 Januari 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Presiden Jokowi menilai manajemen lapangan menjadi kendala vaksinasi.
Setelah fluktuatif selama dua pekan, angka vaksinasi melonjak dua hari terakhir.
Ketidaklengkapan data kependudukan ikut menyulitkan program ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Vaksinasi Covid-19 masih jauh dari target. Hingga kemarin, jumlah tenaga kesehatan yang diimunisasi baru 250 ribu orang atau sekitar 18 persen dari target 1,4 juta orang.

“Biasa, di awal, ada manajemen lapangan yang perlu diperbaiki," kata Presiden Joko Widodo setelah menerima suntikan vaksin kedua di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Sesuai dengan laporan yang dia terima, angka vaksinasi meningkat signifikan. Jumlah tenaga kesehatan yang menerima suntikan dalam dua hari terakhir mencapai 100 ribu orang, atau rata-rata 50 ribu orang per hari.

Angka harian vaksinasi teranyar itu berbeda jauh dengan 14 hari sebelumnya, sejak imunisasi pertama pada 13 Januari lalu. Dari dokumen yang Tempo peroleh, jumlah harian tenaga kesehatan yang diimunisasi masih fluktuatif. Pada hari pertama hingga ketiga, angka vaksinasi melonjak hingga 11 ribu orang. Tapi, dua hari berikutnya, angkanya turun drastis menjadi 129 orang per hari. Lalu, vaksinasi pada hari-hari berikutnya terus mengalami kenaikan hingga mencapai 50 ribu orang per hari pada 27 Januari lalu.

Pemerintah menargetkan vaksinasi semua tenaga kesehatan akan rampung bulan depan. Setelah itu, imunisasi berlanjut untuk petugas publik dan orang lanjut usia. Angkanya mencapai 38,9 juta orang. Rencananya, imunisasi kedua kelompok ini tuntas pada April mendatang. Secara nasional, target vaksinasi mencapai 181 juta orang dengan kebutuhan vaksin berkisar 426 juta dosis.

Target-target itu bisa buyar karena distribusi vaksin belum sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Misalnya, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta baru menerima 71.600 dosis vaksin per kemarin. Jumlah itu hanya 2,7 persen dari target kebutuhan yang mencapai 2,6 juta dosis. “Perkembangan vaksinasi saat ini, dari 21.942 tenaga kesehatan, sebanyak 97,68 persen telah terdata dan sebanyak 11.011 orang telah divaksinasi,” kata Kepala Dinas Kesehatan DI Yogyakarta, Pembajun Setyaningastutie.

Pengambilan vaksin Covid-19 dari instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kota Bandung, 27 Januari 2021. TEMPO/Prima Mulia

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin optimistis target vaksinasi bisa tercapai. Dia berharap tenaga kesehatan segera diimunisasi dengan mendatangi fasilitas kesehatan yang ditentukan.

Budi Gunadi mengatakan kelompok itu menjadi prioritas pertama karena mereka sering bersinggungan dengan pasien Covid-19. Sesuai dengan data Ikatan Dokter Indonesia, jumlah tenaga kesehatan yang meninggal akibat serangan virus corona mencapai 647 orang. Korban terbanyak berada di Jawa Timur. "Berdasarkan risiko fatality-nya, mereka yang kemungkinan kena virus paling besar," kata Budi.

Chief Strategist for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Yurdhina Meillissa, mengatakan lembaganya menemukan fakta bahwa pemerintah kesulitan dalam mendistribusikan vaksin. Kondisi itu terjadi akibat ketiadaan sistem data kependudukan. "Hal ini mengingatkan betapa pentingnya sistem data administrasi kependudukan yang lengkap, akuntabel, dan mencakup semua orang sejak lahir serta seluruh data kesehatannya," katanya.

Menurut Yurdhina, lembaganya juga memberi catatan pada mekanisme distribusi vaksin dan vaksinasi. Di antaranya, tidak adanya data penduduk rentan tertular virus dan penduduk yang tidak memiliki identitas. Padahal seharusnya pemerintah memiliki data yang utuh sehingga memudahkan proses vaksinasi secara massal.

Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, belum menjawab permintaan konfirmasi Tempo atas berbagai kendala dalam proses vaksinasi tersebut. Sebelumnya, ia mengatakan satu kendala imunisasi adalah tenaga kesehatan kesulitan melakukan registrasi ulang.

Awalnya, registrasi ulang dilakukan lewat aplikasi Peduli Lindungi. Namun Kementerian Kesehatan mengubah kebijakan itu, sehingga semua tenaga kesehatan yang terdaftar dalam database per 6 Januari secara otomatis tercatat sebagai peserta vaksinasi. Mereka hanya perlu memverifikasi nomor induk kependudukan di lokasi imunisasi. “Kami bersama dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota juga mengidentifikasi kembali sasaran yang belum registrasi,” kata Nadia.

AVIT HIDAYAT | EGI ADYATAMA | PRIBADI WICAKSONO (YOGYAKARTA)