Jokowi Undang AHY Bahas Konflik Partai Demokrat

Perbesar

Presiden Joko Widodo (kanan) dan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Bogor, 22 Mei 2019. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Agus Yudhoyono membicarakan kisruh Partai Demokrat, di Istana Bogor, pada Selasa pekan lalu.
Sejumlah sumber menyatakan bahwa Jokowi akan menyelesaikan kemelut Partai Demokrat sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.
Pengamat politik menyebutkan posisi Moeldoko di Istana terancam.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA — Konflik Partai Demokrat sampai juga ke meja Presiden Joko Widodo. Keinginan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Demokrat versi Kongres V di Jakarta, 2020, agar Jokowi mengklarifikasi keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam pengambilalihan partai itu telah terjawab.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sejumlah sumber mengungkapkan bahwa Jokowi diam-diam mengundang Agus Yudhoyono membicarakan perihal kisruh Demokrat di Istana Bogor pada Selasa lalu. “Presiden mengundang AHY untuk makan malam di Bogor,” kata seorang sumber. Dua sumber lain menguatkan keterangan tersebut.

Pertemuan ini cuma diketahui sedikit orang. Menteri Sekretaris Negara Pratikno ikut hadir. Jokowi, kata sumber itu, lebih banyak mendengarkan penjelasan dari Agus seputar kondisi paling terbaru di partainya. Setelah itu, Presiden menyampaikan sikapnya.

Kepada Agus, sumber itu melanjutkan, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan kepengurusan Demokrat kepada kubu yang paling berhak. Jokowi juga berjanji menyelesaikan sengkarut kepemimpinan tersebut sesuai dengan hukum. Dia pun menyinggung perihal keterlibatan Moeldoko dalam pengambilalihan partai. “Kemungkinan Moeldoko akan dicopot,” kata seorang sumber.

Kader Partai Demokrat mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021. ANTARA/Endi Ahmad

Huru-hara Demokrat ini bermula dari tudingan sejumlah petinggi Partai Demokrat perihal upaya Moeldoko "mengkudeta" Agus pada awal Februari lalu. Tuduhan itu menyebutkan bahwa Moeldoko beberapa kali bertemu dengan mantan dan kader Demokrat untuk menggulingkan Agus dari kursi ketua umum melalui kongres luar biasa. Agus menyurati Jokowi untuk meminta klarifikasi keterlibatan Moeldoko di partai yang ikut didirikan Susilo Bambang Yudhoyono pada 19 tahun lalu tersebut.

Belakangan, pada 5 Maret lalu, kubu Demokrat yang dimotori, antara lain, Jhoni Allen Marbun, Max Sopacua, Marzuki Alie, dan Darmizal menggelar kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Siang itu, kongres menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Moeldoko hadir ke konvensi itu pada malam harinya.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menjawab permintaan konfirmasi Tempo seputar pertemuan Jokowi dengan Agus Yudhoyono. Tempo juga menanyakan perihal pertemuan ini kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly. Tapi keduanya tak menjawab.

Tempo juga berupaya meminta konfirmasi perihal kabar ini kepada Moeldoko, juru bicara kepresidenan Fadjroel Rachman, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian. Namun ketiganya tak merespons.

Sehari sebelum pertemuan dengan Agus di Istana Bogor, Jokowi rapat bersama Pratikno, Mahfud, dan Yasonna di Istana Kepresidenan di Jakarta. Pertemuan itu membahas kemelut di Partai Demokrat. Kepada majalah Tempo, Jumat pekan lalu, Mahfud mengatakan bahwa Presiden bertanya bagaimana cara menyelesaikan konflik Demokrat.

Di hadapan Presiden, Mahfud dan Yasonna menjelaskan ada sejumlah aturan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, antara lain Undang-Undang Partai Politik serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 yang mengatur tentang pendaftaran partai politik. Rapat itu pun menyinggung legalitas kongres di Deli Serdang. “Presiden tak menyimpulkan apa-apa karena belum menerima laporan yang lengkap,” kata Mahfud.

Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi dan Strategi Partai Demokrat kubu Agus, menyatakan tak mengetahui soal kabar pertemuan itu. "Hari itu saya sibuk di dewan pimpinan pusat untuk persiapan talkshow," kata dia, kemarin.

Herzaky optimistis akan obyektivitas Jokowi dalam menyikapi dualisme kepemimpinan Demokrat. "Kami yakin beliau masih punya hati nurani dalam menegakkan masalah ini sesuai dengan hukum yang seadil-adilnya," ujar dia.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Imelda Sari, tak menjawab secara tegas perihal pertemuan Jokowi dan Agus di Istana Bogor tersebut. Jika memang pembicaraan itu berlangsung, dia berharap bisa meredam kegaduhan di partainya, sekaligus menyokong kepemimpinan Agus Yudhoyono.

"Kudeta" Moeldoko cs di Demokrat memaksa Agus ekstra-sibuk bersafari politik ke sejumlah tokoh dan lembaga. Kemarin siang, anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini bertamu ke rumah mantan wakil presiden Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Juru bicara Jusuf Kalla, Hussein Abdullah, mengatakan pertemuan dengan Agus merupakan silaturahmi biasa. Dia enggan menjelaskan isi pembicaraan tersebut. “Silakan tanya ke kawan-kawan di Partai Demokrat soal pertemuan itu,” kata dia.

Agus Yudhoyono menemui Mahfud Md. pada Senin lalu. Kepada Mahfud, Agus mengatakan Kongres Deli Serdang tak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat. "Kami direbut kedaulatannya," kata Agus.

Pada hari berikutnya, dia bertamu ke rumah Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008. Agus membicarakan tentang aturan konstitusi terkait dengan kongres luar biasa suatu partai. Di depan wartawan, Jimly menyarankan Agus agar tenang lantaran ia yakin pemerintah bakal berlaku adil dalam memutus perkara dualisme kepemimpinan Demokrat.

Pengamat politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan hanya Presiden yang bisa memutuskan kisruh Demokrat. Sebab, satu aktor utama dalam dualisme kepemimpinan ini adalah Moeldoko, orang di lingkaran dalam Istana.

Menurut Pangi, ada dua kemungkinan bentuk respons Presiden Jokowi kepada Agus Yudhoyono. Pertama, bantuan secara sukarela. Kedua, kesepakatan politik antara Jokowi dan Demokrat. "Mungkin saja ada deal-deal agar Demokrat tidak terlalu keras terhadap pemerintah di parlemen," kata dia. "Tidak ada makan siang gratis dalam politik."

Jika sudah begini, Pangi menduga, posisi Moeldoko terancam. Sebab, Presiden Jokowi bisa memecat Moeldoko dari kursi Kepala Staf Kepresidenan dalam waktu dekat sebagai satu cara menuntaskan kisruh tersebut. "Bisa dibilang, upaya kudeta Demokrat hampir mendekati gagal. Sebab, sejak awal relatif tak ada konflik internal," kata dia.