Kabinet Sudah Final

DUA bulan menjelang dimulainya periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo sudah mengantongi daftar nama calon menteri yang akan mengisi kabinet. Berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, Jokowi akan banyak memberikan perhatian pada sektor kesehatan, pendidikan, pembangunan karakter, dan pengembangan teknologi untuk mempersiapkan SDM yang unggul.

Jokowi mengatakan sudah mengantongi nama-nama menteri dari partai politik. Namun ia enggan menyebutkan nama-nama menteri yang akan mengisi kabinet periode 2019-2024 tersebut. Demikian pula komposisi kabinetnya. “Namanya sudah di sini,” kata Jokowi sembari menunjuk saku kemejanya dalam wawancara khusus dengan Tempo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Agustus lalu.

Dalam perjamuan makan siang dengan pemimpin redaksi media massa di tempat yang sama, Rabu, 14 Agustus lalu, Jokowi menyebutkan 45 persen menterinya berasal dari partai dan 55 persen profesional. Selain sibuk memilih calon menteri, Jokowi berencana membentuk nomenklatur baru kementerian. Ada sejumlah kementerian baru dalam kabinet mendatang, di antaranya Kementerian Investasi, Kementerian Ekonomi Digital, dan Kementerian Industri Kreatif.

Kepada wartawan Tempo, Arif Zulkifli, Budi Setyarso, Anton Septian, dan Syailendra Persada, Jokowi menjelaskan sejumlah rencana besarnya, termasuk pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dan penolakannya terhadap usul amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Amendemen itu merupakan salah satu rekomendasi Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sanur, Bali. PDIP menganggap amendemen perlu dilakukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dengan menetapkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. “Saya ini produk pilihan rakyat langsung, masak mendukung itu. Yang benar saja,” ujar Jokowi.

Kepada para pemimpin redaksi media massa, Anda menjelaskan soal kabinet mendatang. Apakah masih ada masukan dari partai politik?

Enggak ada kontak.

Apakah susunan kabinet sudah final dan tidak akan berubah lagi?

Sudah disampaikan itu kemarin.

Ketika kami cek ke partai-partai, mereka merasa belum dimintai nama dan pendapat.

Belum bagaimana? Namanya sudah di sini (Jokowi menunjuk saku kemejanya). Dari mana namanya kalau enggak dari sana (partai).

Bagaimana mekanisme mendapatkan nama-nama itu?

Ya, saya meminta nama. Ada yang memberi sepuluh. Ada yang memberi sembilan, sebelas. Itu saja.

Nama-nama itu tidak Anda terima semuanya, kan?

Iya. Misal ini ada sepuluh, lalu dipilih dua.

Apakah nama-nama tersebut juga dicek ke Komisi Pemberantasan Korupsi?

Kita lihat dululah, yang penting (kabinet) sudah final. Kalau perlu, ke KPK. Kalau merasa enggak perlu, sudah cukup, ya enggak ke KPK. Kita belum sampai sana.

Dibanding lima tahun lalu, seperti apa perbedaan dalam menyusun kabinet sekarang?

Yang pertama, nomenklaturnya dulu. Lalu melihat ada berapa calon. Kalau misalnya hanya ada satu, ya sudah, berarti itu saja. Kan, semua sudah tahu cara memilih. Ada panitia seleksi.

Ada tim khusus yang sering diajak diskusi?

Banyak yang diajak diskusi.

Setelah dipilih, nama-nama itu tidak dikonsultasikan lagi kepada partai?

Kalau dari nama yang diusulkan tidak masuk, saya minta lagi atau selesai. Kadang ada yang satu-dua saya minta.

Rencananya diumumkan kapan?

Belum sampai sana. Kami melihat situasi. Tergesa-gesa juga untuk apa. Tapi, untuk kepentingan-kepentingan yang sangat urgen, ya tidak apa-apa kita percepat.

Seberapa cepat?

Kalau dipercepat berarti kan nanti reshuffle, pelantikan lagi. Judulnya berbeda.

Seperti apa formulasi pembentukan kabinet? Apakah ada rumus khusus untuk komposisi antara profesional dan keterwakilan daerah?

Keterwakilan daerah itu mesti. Kita ingin menciptakan pemerintah yang efektif, efisien, itu saja. Birokrasi yang cepat, kinerjanya juga terukur dengan KPI (key performance indicator) yang jelas. Saya memberi KPI-nya jelas, kok. Misalnya, Direktur Utama Pertamina, saya minta kilang rampung.

Untuk Jaksa Agung, apa KPI-nya?

Sistem manajemen internal. Sekarang membuat platform aplikasi murah meriah, kan? Sehingga gampang mengontrol perkara-perkara di kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi. Ada manajemen kontrol pengawasan dari pusat. Itu bukan sistem yang sulit.

Pada periode pertama, ada kader partai yang santer disebut akan menjadi mente-ri tapi batal karena pimpinan partainya tak merestui. Apakah hal seperti itu terjadi pada periode sekarang?

Kadang-kadang ada nama-nama yang kita pandang baik tapi belum tentu partai setuju. Apa pun itu, kalau orang partai kan harus lewat partai.

Anda sempat mengatakan kabinet menda-tang itu percepatan. Mana yang lebih utama, strukturnya atau orangnya?

Dua-duanya. Strukturnya baik kalau orang yang pegang enggak bener untuk apa. Tapi, sekali lagi, sebetulnya saya ingin makin simpel sebuah organisasi makin cepat dan makin bagus. Tapi kondisi di lapangan tidak bisa mendukung itu. Karena besar sekali, terpencar-pencar. Kadang-kadang menteri tidak mampu mengontrol semua hal, sehingga perlu bantuan wakil menteri. Wakil menteri juga penting sekali. Saya lihat dalam lima tahun kemarin Kementerian Pendidikan perlu wakil menteri. Mungkin bukan hanya satu, tapi dua. Baik untuk mengontrol anggaran maupun program ke bawah.

Akan ada jabatan wakil menteri di kabinet yang baru?

Ada, tapi belum pasti.

Akan lebih banyak dari sekarang?

Ya, kita tambah. Misalnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara kan perlu wakil menteri.

Kementerian baru apa saja?

Menteri Investasi. Soal menaruhnya yang belum pasti, misalnya plus-minusnya. Lalu ada Menteri Ekonomi Digital, Menteri Industri Kreatif.

Menteri Industri Kreatif itu Badan Ekonomi Kreatif yang dinaikkan tingkatnya?

Bisa dinaikkan, bisa ditambahkan kementeriannya, ditambahkan di sebuah kementerian. Kita perlu kementerian baru tersebut karena kondisi global memang seperti itu.

Yang menjadi menterinya nanti sosok terbaik yang berpengalaman di ekonomi -digital?

Oh iya, kita punya banyak stok.

Anak-anak muda, ya?

Iya.

Sebelumnya, Anda dengan tegas mengatakan tidak perlu amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Apakah PDIP komplain soal itu?

Kita tidak bicara masalah satu partai. Ini beberapa partai, lho. PDIP mungkin benar soal urusan yang berkaitan dengan haluan negara, tapi apakah kita bisa membatasi hanya masalah itu kalau pandoranya sudah dibuka. Saya kan berhubungan dengan semua partai. Partai yang lain beda lagi. Kalau MPR sebagai lembaga tertinggi nanti bisa memilih presiden, saya tidak mau. Saya tidak setuju. Sudah saya sampaikan, saya ini produk pilihan rakyat langsung, lho, masak saya mendukung itu, yang benar saja.

Menurut PDIP, pemilihan presiden tetap langsung, tapi menggunakan haluan -negara.

Secara paket tidak bisa. Ya, dicoba saja. Kalau sudah memakai haluan negara, artinya MPR harus sebagai lembaga tertinggi. Artinya, presiden harus mandataris MPR. Saya kan mandataris rakyat.

Apakah tak ada keluhan dari Ibu Megawati atau partai-partai?

Sejauh ini tidak ada.

Bukankah perubahan GBHN membuka -peluang bagi Anda terpilih untuk ketiga kalinya?

Kita ini perlu menyempurnakan, tapi harus menghitung risiko juga. Kita harus berhitung jangan sampai kembali ke sebuah sistem yang menurunkan kualitas demokrasi kita. Itu sangat penting. Kita harus bangga dipuji negara lain bahwa kita termasuk negara demokrasi terbesar di dunia. Berhasil melakukan pemilu serentak yang aman, lancar. Ke depan, demokrasi harus lebih baik. Itu tugas kita semua. Jangan sampai demokrasi hanya di tangan sekelompok elite. Demokrasi harus di tangan rakyat.

Dalam hal paket koalisi, apakah ada lobi-lobi soal amendemen ini?

Tidak, sama sekali tidak ada.

Setelah pertemuan dengan Prabowo Subianto di moda raya terpadu (MRT), apakah ada permintaan dari Partai Gerindra?

Pertemuan MRT itu ketemu, makan sate, sudah. Belum ketemu lagi, belum ngomong-ngomong lagi.

Tidak ada permintaan atau berkirim pesan?

Ketemu lagi saja belum. Masak, kemarin kita ketemu di MRT langsung bicara soal itu juga. Enggaklah.

Dalam konferensi pers, Prabowo jelas mengatakan siap membantu.

Saya sampaikan saya terbuka terhadap siapa pun yang ingin membantu untuk pembangunan negara ini, untuk kemajuan negara ini, sudah. Tapi belum ada tindak lanjutnya. Gitu, lho.

Gerindra tidak dirangkul masuk kabinet?

Kita sudah bicara tadi, lho, kami terbuka kepada siapa pun.

Atau mungkin pesannya disampaikan melalui Budi Gunawan? Atau Budi Gunawan masuk kabinet?

He-he-he.... Kalau sebut nama, saya tidak jawab.

Soal rencana perpindahan ibu kota, Anda yakin bisa tercapai kurang dari lima tahun?

Ibu kota ini kan perlu tahapan-tahapan. Tahapan pertama, kalau dalam rancangan kita, dimulai dengan land clearing, dimulai dengan fasilitas-fasilitas infrastruktur, kemudian masuk ke pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang kita perlukan. Semua kementerian ada, pindah pada 2023. Istana sudah siap, pindah pada 2023. Atau maksimal pindah pada 2024.

Presiden Jokowi dengan pakaian adat Sasak menyampaikan pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 16 Agustus 2019. TEMPO/M Taufan

Di akhir masa pemerintahan Anda?

Iya. Saya belajar dari Putrajaya, tiga tahun bisa pindah. Memang harus pindah gitu dulu. (Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1997.)

Meski dalam pelaksanaannya harus bolak-balik?

Kalau sudah pindah, kok bolak-balik? Pindah ya pindah. Sambil nanti ibu kota berkembang tahap demi tahap. Ada fasilitas-fasilitas, misalnya stasiun, universitas. Berikutnya non-kementerian atau lembaga-lembaga tinggi. Tapi, yang saya tangkap, masyarakat menginginkan pemindah-an ibu kota harus segera dilakukan. Kemarin, di DPR, juga sudah saya sampaikan, mohon izin. Saya lihat mereka juga pada senang.

Apa urgensinya memindahkan ibu kota?

Visi ke depan bangsa ini banyak sekali yang berkaitan dengan pemerataan ekonomi dan kebencanaan. Kita terancam gem-pa bumi, banjir, penurunan tanah, ma-cet, polusi udara, tata kota, dan tata ruang.

Itu yang mendesak untuk segera memindahkan ibu kota?

Ya, kalau ditanya mendesak-tidak mendesak, sudah dari dulu mendesaknya. Presiden Sukarno sudah menyampaikan pindah dari dulu, karena pasti beliau sudah berhitung. Pak Soeharto semestinya juga sudah berhitung.

Perpindahan ibu kota ini sudah dibicarakan dengan partai koalisi? Sebab, ada undang-undang yang harus diubah.

Nanti kan ada tahapannya. Tahapan pertama menyelesaikan regulasi-regulasi dan payung hukumnya. Sudah kita dahului dengan mohon izin, sudah jelas.

Sudah ditentukan lokasinya? Benarkah di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur?

Nanti segera saya putuskan. Saya kan sudah menyampaikan Agustus, kalau dua kajian sudah rampung. Pemindahan ibu kota ini kajiannya sudah lama. Saya sendiri sudah sejak 2017, sudah tiga tahun.

Ada berapa kandidat lokasi?

Dulu kan diajukan lima, tiga, kini dua.

Di Kalimantan Timur semua?

Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Infonya di Kalimantan Tengah lingkungannya lebih homogen?

Kata siapa? Kita kan berhitung. Persoalan ibu kota banyak berkaitan dengan sosial-politik, kebencanaan, sumber air, pertahanan-keamanan, demografi. Banyak banget. Tata ruang di sana juga. Semuanya. Saya sudah meminta untuk menghitung betul soal kota ini. Berapa target maksimal penduduknya, sehingga kotanya itu betul-betul terkendali. Kan, sangat bagus kalau memiliki kota bisnis dan kota pemerintahan terpisah.

Jadi Jakarta nanti hanya untuk bisnis?

Bisnis, ekonomi, dan jasa.

Bagaimana dengan perhitungan anggarannya?

Sekitar Rp 460 triliun. Mungkin seperempatnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang lain mungkin dari kerja sama pemerintah dan badan usaha, swasta, serta masyarakat. Konsepnya sudah matang. Nanti saya suruh Bappenas memaparkan. (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan pembangunan ibu kota baru membutuhkan investasi Rp 466 triliun untuk membangun kawasan seluas 40 ribu hektare. Ibu kota baru diperkirakan dapat menampung 1,5 juta penduduk.)

Keterlibatan masyarakat seperti apa?

Masyarakat diajak mendukung masalah yang berkaitan dengan perumahan. Tanah sekian hektare dibagi, nanti 500 meter atau berapa, harganya berapa. Diserahkan kepada swasta penuh. Menurut saya, itu akan lebih cepat. Badan otorita yang ada akan mendapat pemasukan dari situ. Kita menghitung sangat feasible. Artinya, APBN hanya digunakan untuk membangun infrastruktur dasar.

Sudah mempertimbangkan presiden pengganti Anda? Bisa saja dia tidak setuju.

Karena itu ada undang-undangnya. Izin kepada DPR.

Ada jaminan kesinambungan?

Iya. Kenapa izin DPR, karena harus ada payung hukumnya.

Pada pemerintahan periode pertama dan rasanya juga kedua, gerakan Islam garis keras tampaknya tetap ada. Apa strategi Anda?

Kita harus menyadari bahwa kita beragam. Kita ini majemuk. Sudah menjadi hukum Tuhan, hukum Allah, kita ini beragam. Sunnatullah.

Pada periode pertama, Anda berani sekali membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia.

Kalau kita sadar semuanya ini desainernya dari atas, kita akan hidup berdampingan dengan baik. Jangan ada yang merasa lebih baik. Kita semua ciptaan Gusti Allah. Kalau enggak menyadari itu, sampai kapan pun ya merasa benar sendiri, paling baik sendiri, merasa paling bisa masuk surga sendiri.

Soal calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, banyak yang mengkritik komposisi panitia seleksinya. Tanggapan Anda?

Dulu kita memilih panitia -seleksi pe-rempuan semua dipermasalahkan. Se-telah kepilih biasa saja. Kita senangnya kan polemik. Enggak positive thinking. Selalu negative thinking dulu. Wong terbuka, kan? Siapa kira-kira yang punya track record enggak bener, ngomong saja. Saya meng-ikuti terus karena diberi tahu Menteri Se-kretaris Negara. Masyarakat juga kan bisa ikut mengecek. Kurang transparan di mananya? Terbuka kayak gitu. Beri tahu saja, ini pernah kayak gini, punya masalah hukum apa. Tapi jangan berupa dugaan.

Dari calon yang sudah Anda cek, apakah ada yang bermasalah?

Saya belum begitu detail, sih. Nanti kalau pas dua puluh.

Benarkah akan ada dua calon dari Kepolisian RI yang masuk deretan calon pemimpin?

Dipilih saja belum, sudah ada kabarnya. Itu negative thinking lagi. (Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK mengumumkan 20 nama yang lolos seleksi profile assessment pada Jumat, 23 Agustus lalu. Dari ke-20 calon, terdapat empat anggota Polri, yakni Antam Novambar, Firli Bahuri, Bambang Sri Herwanto, dan Sri Handayani.)

Kandidatnya banyak, ada enam orang. Biasanya hanya satu-dua orang.…

Yang lain kok enggak pada daftar? Pihak akademikus sebanyak-banyaknya, jaksa sebanyak-banyaknya, mungkin TNI sebanyak-banyaknya juga. Makin banyak alternatif buat saya makin baik. Kita butuh pemimpin KPK yang mengerti masalah manajemen penyidikan.

Ini salah satu yang menentukan warisan pemerintahan Anda nanti?

Dikritik saja, misalnya ada orang yang pernah tersangkut apa atau enggak bener. Sampaikan saja. Tugas pers untuk mengoreksi kalau ada yang tidak benar. Langsung ke Panitia Seleksi, jangan ke saya. Bagian saya nanti kalau sudah sepuluh orang.

Bagaimana memastikan sepuluh orang itu baik semua?

Ya, tanyakan ke Panitia Seleksi. Kita sudah memilih Panitia Seleksi dari ratusan orang. Masak, sudah dikecilkan jadi segitu masih ada yang diragukan. Bagaimana, sih? Saya percaya, dulu juga percaya. Nanti saya pilih sendiri, sama saja. Enggak percaya sama saya.

 

---

 

Joko Widodo 

Tempat dan tanggal lahir: Surakarta, 21 Juni 1961

Pendidikan: Sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1985)

Karier: Presiden Republik Indonesia (2014-2019 dan 2019-2024), Gubernur DKI Jakarta (2012-2014), Wali Kota Surakarta (2005-2012), Ketua Asosiasi Permebelan dan Industri Kerajinan Indonesia Surakarta (2002-2007), Ketua Bidang Pertambangan dan Energi Kamar Dagang dan Industri Surakarta (1992-1996), Pendiri Koperasi Pengembangan Industri Kecil Solo (1990)