Kalau Sudah Jalan, Gusur Saja

Sewaktu berkampanye tiga tahun lalu, Basuki Tjahaja Purnama menjanjikan Jakarta yang bebas banjir dan macet. Kini Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menduduki posisi gubernur. Wewenang dan kekuasaan di tangannya bertambah besar, tapi Jakarta yang bebas banjir masih seperti mimpi di siang bolong.

Ketika hujan lebat mengguyur pada pertengahan Februari lalu, Ibu Kota lumpuh. Tak hanya menimpa Jakarta Utara dan Jakarta Barat, air pun merendam Istana. Namun gubernur yang biasa dipanggil Ahok ini terus meminimalisasi banjir dengan tiga cara: normalisasi 13 sungai, penataan waduk, dan penguatan tanggul.

Ketiganya menyangkut relokasi warga di bantaran sungai dan waduk ke rumah susun. Untuk itu, Basuki menyediakan anggaran Rp 3,3 triliun untuk mendanai program antisipasi banjir, rob, dan genangan tersebut.

Banjir di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, yang muka tanahnya lebih rendah dibanding permukaan air laut, harus diatasi dengan cara khusus. Pompa pun harus dikerahkan. Juli Hantoro, Praga Utama, Nieke Indrietta, Maria Hasugian, dan Linda Hairani mewawancarai Gubernur Basuki dalam beberapa kesempatan di Balai Kota Jakarta.?

Bagaimana konsep Anda tentang hulu 13 sungai agar tidak membanjiri Jakarta?

Konsepnya, lebar trase sungai harus ditambah. Memang ada beberapa titik yang tidak bisa diperlebar lagi. Solusi lain, kami seriuskan pengerukan sungai. Sedimentasi sungai-sungai di Jakarta sudah genting. Sepanjang Sungai Ciliwung keadaannya hampir sama, pendangkalan.

Penyebabnya juga sudah macam-macam, dari sampah sampai permukiman liar. Makanya kami sedang mengebut pengerjaan normalisasi dan pengerukan sungai pada tahun ini.

Penataan daerah hulu juga penting. Kami mendukung pembangunan Waduk Ciawi di Bogor agar bisa menampung air dan dibuatkan so-detan ke Kanal Banjir Timur.

Anda sudah berupaya menyodet Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, tapi kok molor terus?

Kemarin saya sudah berbicara dengan Presiden, setelah bertemu dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proyek sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur kan sudah didatangkan dua bor, tapi yang beroperasi cuma satu bor.

Saya tanya (kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) kenapa cuma satu bor? Jawab mereka, tanahnya belum beres (dibebaskan) karena susah (menghadapi penolakan warga).?

Lalu?

Saya bilang ke mereka, kalau kamu enggak yakin atau enggak berani menggusur orang, jangan gali dari awal, dong. Memangnya nanti kalau lahannya enggak bisa dibebasin, terus proyeknya enggak selesai, mau jadi tempat mainan anak-anak?

Jadi, kalau sudah sekali jalan (proyeknya), ya, sudah gusur saja, enggak ada urusan. Kalau warganya punya surat-surat tanah, ya, dibayar dengan harga terbaik, sesuai dengan harga pasar. Kalau enggak ada surat-surat, ya, dikasih uang kerohiman atau ditempatkan di rumah susun. Enggak ada toleransi.

Tapi seringnya warga minta harga tinggi?

Pemerintah pakai harga pasar, enggak maksa NJOP (nilai jual obyek pajak). Kalau harga pasarnya Rp 20-30 juta, kami bayar Rp 30 juta. Kalau warga minta Rp 40 juta, ya, enggak bisa. Kami bisa masuk penjara kalau bayar segitu.

Kalau sudah jadi, sejauh mana efektivitas sodetan ini?

Sodetan mampu mengurangi air (dari Ciliwung) sebanyak 60 meter kubik per detik. Volumenya besar sekali. Sedangkan pompa di DKI Jakarta kan kapasitasnya sekitar 5 meter kubik per detik.

Jadi nanti kalau ada kiriman air dari wilayah hulu, misalnya Katulampa, di wilayah Gunung Sahari atau Waduk Pluit akan defisit air 10 meter kubik per detik.

Tapi kenapa pembebasan tidak segera dilakukan?

Pembebasan itu dilakukan pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya mau bayar warga yang punya surat-surat. Tapi kemudian ada warga yang enggak punya, pemerintah pusat enggak mau bayar karena memang di peraturannya begitu.

Untuk yang ini, kami (pemerintah DKI) tanggung dan ambil alih. Akan kami gusur paksa dan ditempatin di rumah susun serta akan kami kasih uang kerohiman 25 persen.

Bagaimana dengan tanggul di Jakarta Utara?

Sekarang yang paling penting tanggul di jarak 52 atau 54 kilometer di bagian utara Jakarta harus diperkuat. Jika begitu, kita aman sampai 30 tahun.

Waduk di Jakarta Utara tetap dibangun?

Tetap. Kami sedang menagih swasta membangun waduk. Pantai Indah Kapuk juga masih punya kewajiban membangun rumah pompa. Di dekat jalan tol Kapuk-Kamal juga akan ada waduk baru seluas 90 hektare.

Anda meminta agar hulu jadi resapan air, tapi pembangunan perumahan sulit terkendali.

Soal ini, saya mengapresiasi rencana Kementerian Lingkungan Hidup yang memberikan wewenang lebih kepada Gubernur DKI untuk menata drainase dan lingkungan di wilayah sekitarnya.

Misalnya Depok. Pernah saya katakan bahwa pembangunan rumah di pinggiran kali itu lembah, tapi kenapa laju pertumbuhannya ditahan? Supaya kami bisa beli untuk dijadikan waduk. Sudah saya sampaikan ke Gubernur Jawa Barat. Beliau bilang nanti akan dipertemukan dengan wali kota.

Pembongkaran vila-vila liar di Puncak, Bogor, kan amat bermanfaat untuk meminimalisasi banjir di Jakarta. Kok, dana bantuan pembongkarannya dihentikan?

Bukan dihentikan, tapi Kabupaten Bogor belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2013. Akan kami cairkan anggarannya kalau mereka sudah menyerahkan laporan pertanggungjawaban yang sudah diaudit.

Soal kebiasaan. Sudah puluhan tahun warga biasa membuang sampah ke sungai. Apa yang sudah Anda lakukan untuk menghentikannya?

Soal sampah yang dibuang ke sungai, setahun ini penanganannya sudah menunjukkan perbaikan. Kami juga sudah membeli alat berat untuk mengeruk sampah. Pembersihannya pun kami lakukan sendiri lewat pekerja harian lepas yang dikontrak per individu.

Tadinya sampah yang sama bisa berputar. Sampah dikeruk, diletakkan di tepi sungai, diangkut oleh truk, lalu oleh si sopir truk-yang merupakan pegawai kontrak dari pihak ketiga-kemudian dibuang lagi ke sungai. Begitu seterusnya. Saat ini kontrol terhadap pekerjanya sudah ketat.

Anda memberikan bantuan dana hibah untuk kota mitra Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) Rp 2,4 triliun. Program apa saja dari dana tersebut yang langsung menyentuh perbaikan sungai di Bodetabek?

Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang melakukan hal itu. Tergantung sebenarnya mau sampai Rp 1,5 atau Rp 2 triliun. Kalau DPRD setuju, pasti kami berikan, asalkan ada manfaat langsungnya buat DKI.