Duit Besar di Balik Operasi Memoles Citra Jokowi Menjelang Lengser

Presiden Joko Widodo membagikan kaos kepada warga ketika mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, 20 September 2024. Antara/Rizal Hanafi

Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mamat Rahmat mengkonfirmasi catatan rapat itu. Setiap kementerian dan lembaga, katanya, diminta menyiapkan bahan capaian kerja mereka selama 10 tahun. “Juga ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi,” kata Mamat, Jumat, 11 Oktober 2024. 

Dua pejabat eselon II sebuah kementerian bercerita, Hasan Nasbi meminta bagian humas kementerian, lembaga, dan BUMN berfokus pada pencitraan Jokowi dalam urusan ekonomi. Glorifikasi capaian Jokowi antara lain soal pembangunan infrastruktur jalan, bandar udara, dan bendungan serta penghiliran komoditas. Selain itu, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. 

Tiga pejabat yang hadir dalam rapat di Hotel Mandarin mengatakan Hasan memerintahkan pejabat kementerian, lembaga pemerintah, dan BUMN menyiapkan materi capaian pemerintah. Setelah itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan mengolahnya menjadi narasi yang akan dimuat di akun media sosial milik kementerian dan lembaga. Soal anggarannya diserahkan ke tiap lembaga.

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian Feby Setyo Hariyono membenarkan perintah Hasan itu. Lembaganya diminta menyiapkan bahan kampanye tentang warisan Jokowi dalam bidang industri. “Kantor Komunikasi Kepresidenan mengeksekusi narasinya,” ujar Feby, Rabu, 9 Oktober 2024. 

Sehari seusai pertemuan di Hotel Mandarin, Kementerian Perindustrian menyerahkan bahan untuk kampanye pencitraan Jokowi. Isinya antara lain klaim kesuksesan penghiliran beberapa komoditas serta membaiknya kinerja industri manufaktur. Kementerian yang dipimpin politikus Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, itu juga mencantumkan capaian dekarbonisasi sektor industri. 

Operasi menggaungkan keberhasilan pemerintah dirancang untuk tayang di berbagai media sosial sejak 1 sampai 20 Oktober 2024 atau hingga Jokowi lengser. Tempo telah mengirimkan pesan permintaan wawancara dan menghubungi nomor telepon Hasan Nasbi. Namun hingga Sabtu pagi, 12 Oktober 2024, ia tak memberikan respons.

•••

DIRIGEN orkestrasi pencitraan Joko Widodo bukan Hasan Nasbi seorang. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi turut mengambil peran lewat Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. 

Pada Senin, 7 Oktober 2024, Bakohumas mengeluarkan surat berisi permintaan dukungan dari setiap humas kementerian, lembaga, BUMN, serta pemerintah daerah untuk mempublikasi konten satu dekade Presiden Jokowi. Kampanye keberhasilan Jokowi bisa dimuat di videotron, media sosial, dan berbagai kanal komunikasi publik pada 8-20 Oktober 2024.

Lewat surat itu, Bakohumas menganggap glorifikasi dan publikasi keberhasilan bentuk apresiasi terhadap pemerintahan Jokowi yang membuat Indonesia bertahan dari krisis ekonomi global, mengurangi kemiskinan ekstrem, serta masifnya pembangunan infrastruktur. Bakohumas juga memberikan tautan materi konten untuk dipublikasi melalui https://bit.ly/1DekadePresidenJokowi.

Tautan tersebut berisi video durasi 15 detik, 30 detik, serta 2 menit tentang keberhasilan Jokowi di bidang infrastruktur, UMKM, kesehatan, dan lain-lain. Tak ada klaim keberhasilan di bidang demokrasi, penegakan hukum, dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia. “Kami mohon anggota Bakohumas aktif mempublikasikannya,” begitu bunyi surat tersebut.

Presiden Joko Widodo menggelar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) terakhir di Ruang Sidang Kabinet, Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, 13 September 2024. BPMI Setpres/Kris

Budi Arie membenarkan bila disebut ikut mengorkestrasi pencitraan Jokowi. Ia berdalih aktivitas itu merupakan tugasnya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus juru bicara pemerintah. “Kami bekerja sesuai dengan kewenangan,” katanya.

Tak hanya memanfaatkan media sosial, Kementerian Komunikasi juga berkongsi dengan media massa. Kementerian itu meneken kontrak kerja sama pemberitaan dengan banyak media. Nilainya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Syaratnya, media memuat konten keberhasilan pemerintah sebagai berita, bukan advertorial atau iklan. “Saya enggak mau bentuknya iklan,” ucap Budi.  

Menurut dia, media massa bisa memilih sendiri capaian pemerintahan Jokowi yang akan diberitakan. Kementerian Komunikasi tak mengatur konten yang harus diberitakan. Budi Arie pun mengklaim ada banyak capaian Jokowi selama sepuluh tahun berkuasa yang bisa diberitakan. Ia juga mengklaim masyarakat puas terhadap pemerintahan Jokowi. 

Budi Arie merujuk hasil survei sejumlah lembaga yang menyebutkan approval rating Jokowi masih di atas 75 persen. “Mereka mau tulis dari sisi mana saja enggak kami atur. Masak, enggak ada yang bagus dari Jokowi?” Budi Arie mengulang kembali pertanyaan retorisnya. 

Kerja sama Kementerian Komunikasi dengan media massa itu menuai kritik Dewan Pers. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menilai kampanye keberhasilan pemerintah yang dimuat sebagai berita alih-alih advertorial merupakan upaya meruntuhkan independensi pers. Dalam kode etik jurnalistik, iklan bukan bagian dari pemberitaan.

Ninik memahami iklim bisnis media sedang tidak baik-baik saja. Namun ia menyayangkan jika banyak media mengambil kontrak kerja sama serta mau menerima syarat Kementerian Komunikasi. “Ancaman kepada media salah satunya intervensi dalam bentuk kontrak yang isinya mempengaruhi pemberitaan,” tutur Ninik, Rabu, 9 Oktober 2024.  

Tempo juga mendapat tawaran kontrak miliaran rupiah dari Kementerian Komunikasi. Namun tawaran itu ditolak karena melanggar kode etik. Seharusnya ada garis api atau pembatasan yang tegas antara iklan dan berita.

Meski demikian, sejumlah media menerima tawaran tersebut. Seorang petinggi asosiasi media bercerita, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prabu Revolusi mengawasi media massa yang mendapat kontrak. Narasumber yang sama bercerita, Prabu mengingatkan media yang meneken kontrak untuk tak membuat berita miring tentang Jokowi.

Salah satu topik yang dilarang adalah soal akun Fufufafa yang ditengarai milik anak Jokowi sekaligus wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Akun di forum diskusi Kaskus itu menyerang Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019. Belakangan, warganet mengungkap peran Gibran dalam aktivitas akun Fufufafa. Gibran sudah membantah memiliki akun itu.

Prabu Revolusi enggan berkomentar soal kampanye klaim keberhasilan pemerintahan Jokowi. “Saya tahu dari mana informasi itu valid atau enggak? Kalau gosip bagaimana?” katanya melalui pesan pendek.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan tugas Prabu sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik memonitor media. Namun Budi Arie menyatakan lembaganya tak akan menegur media yang memuat berita miring soal Jokowi. “Enggak ada yang kena semprit, biasa aja,” ujarnya.

•••

DI sisi relawan, kampanye pencitraan Joko Widodo menjelang lengser telah dirancang pada Maret 2024. Bulan itu, ratusan orang dari pelbagai kelompok relawan berkumpul di Rumah Juang Relawan Jokowi di Kemang, Jakarta Selatan. Pentolan Projo, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Duta Jokowi, dan organisasi pendukung Jokowi lain turut hadir. 

Ketua Umum Bara JP Utje Gustaaf Patty bercerita, pertemuan itu membahas beberapa hal. Antara lain, rencana penggabungan semua unsur relawan, acara perpisahan Jokowi, serta penyambutan Prabowo Subianto di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada 18 Oktober 2024. Relawan menyepakati acara di Tugu Proklamasi menggunakan tagline “Terima Kasih, Pak Jokowi; Selamat Bekerja, Prabowo”. 

Bara JP, Projo, serta kelompok relawan lain merancang acara tersebut besar-besaran. Namun Presiden Jokowi menolaknya. Kepada Utje, Jokowi menyatakan tak ingin ada acara besar selain pelantikan Prabowo. Jokowi khawatir publik akan berprasangka bahwa ia ogah lengser. “Acaranya batal,” kata Utje, Selasa, 8 Oktober 2024. 



Berbeda dengan Utje, Budi Arie Setiadi mengatakan acara di Tugu Proklamasi bisa terlaksana karena sebatas doa bersama. Ia sudah mengontak sejumlah ulama untuk mengisi acara yang akan dihadiri ratusan relawan Jokowi itu. “Sebatas tasyakuran karena transisi pemerintahan berjalan baik,” tutur Budi Arie. 

Meski acara offline itu belum jelas, relawan pendukung Jokowi bergerak masing-masing memoles citra Presiden menjelang jabatannya berakhir. Mereka bergerak ke pelbagai platform, baik media sosial maupun medium konvensional.

Utje mengaku mengeluarkan duit pribadi untuk memasang spanduk berisi ucapan terima kasih kepada Jokowi dan selamat bekerja untuk Prabowo di 30 titik di Nusa Tenggara Timur. Belakangan, spanduk glorifikasi Jokowi tersebut tersisa satu buah saja. “Enggak tahu hilang ke mana,” ujar Utje. 

Kelompok relawan lain turut mengglorifikasi keberhasilan Jokowi. Alap-alap Jokowi memasang baliho jembar di Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Isinya ucapan terima kasih kepada Jokowi dan istrinya, Iriana. Baliho itu juga menyatakan Jokowi mesti terus menjadi guru bangsa.

Ketua Umum Relawan Alap-alap Jokowi, Muhammad Isnaini, membenarkan jika baliho itu disebut berasal dari timnya. Ia mengatakan baliho tersebut merupakan ungkapan terima kasih kepada Jokowi dan Iriana. “Hanya ucapan terima kasih karena kebanggaan kami,” tutur Isnaini, Jumat, 4 Oktober 2024. 

Belakangan, baliho tersebut menuai cemoohan warganet. Di media sosial, baliho tersebut “dirujak” netizen dengan menyebut Jokowi sebagai perusak demokrasi. “Belajar bagaimana cara merusak demokrasi,” cuit akun anonim @MsRaharusun. “Apa yang telah diajarkan dan ditularkan? Merusak demokrasi?” cuit @SuyadiPatmo.

Sebagian warganet menilai Jokowi merusak demokrasi karena melanggengkan dinasti politik. Ia ditengarai mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, dalam pemilihan presiden. Jokowi juga diduga cawe-cawe dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran menjadi calon wakil presiden meski usianya belum memenuhi syarat.

Seperti biasa, Jokowi mengesankan tak ambil pusing terhadap urusan kampanye pencitraannya sebelum lengser. Setelah pensiun, ia berencana pulang ke Solo, tak lama selepas Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. “Pulang ke Solo, tidur,” katanya, Selasa, 8 Oktober 2024.