Fakta di Balik Kampanye Keberhasilan Jokowi

SEJAK awal Oktober 2024, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau Celios, Bhima Yudhistira, makin sering membaca berita dan konten media sosial mengenai klaim keberhasilan pemerintahan Joko Widodo. Salah satu isi kampanye Jokowi adalah keberhasilan mendulang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,08 persen pada kuartal kedua 2024.

Menurut Bhima, angka itu tak memotret kondisi ekonomi dalam negeri yang sesungguhnya. Ia mencontohkan, angka produk domestik bruto (PDB) industri manufaktur merosot, yakni dari 20 menjadi 18,6 persen. Sejumlah pabrik pun tutup dan menambah jumlah penganggur. “Yang disampaikan pemerintah itu keberhasilan semu,” ujar Bhima saat dihubungi, Jumat, 11 Oktober 2024.

Presiden Jokowi dalam acara BNI Investor Daily Summit pada Selasa, 8 Oktober 2024, mengklaim bahwa performa ekonomi Indonesia positif. Saat pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 2,7-2,8 persen, Indonesia bisa tumbuh 5,08 persen. Jokowi juga yakin Indonesia bisa bersanding dengan Cina dan India menjadi tiga kekuatan ekonomi di kawasan Asia.

Selain itu, Jokowi mengklaim keberhasilan mengendalikan inflasi di angka 2-3 persen. Ia juga yakin angka PDB per kapita yang saat ini US$ 5.060 bisa menjadi US$ 7.000 pada 2029. Ia pun mengklaim keberhasilan penghiliran nikel yang menaikkan pendapatan negara dari US$ 1,4-2 miliar menjadi US$ 34,8 miliar. “Itu lompatan yang besar sekali,” katanya.  

Bhima menyatakan kenaikan pendapatan negara dari penghiliran nikel terjadi karena harga bahan baku sedang meroket. Ia menilai pemerintah tak punya peta jalan soal penghiliran. “Banyak anggapan bahwa program penghiliran tak efisien.”

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas juga menilai program yang dibanggakan Jokowi seperti pembangunan infrastruktur malah merusak lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah juga menghilangkan hak masyarakat setempat. Ia mencontohkan proyek pembangunan Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah, 10 Februari 2022. Tempo/Shinta Maharani

Pada awal Februari 2022, terjadi bentrokan antara polisi dan warga Wadas yang menolak penambangan batu andesit, salah satu material untuk membangun Bendungan Bener, di wilayah mereka. Ada juga pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau, yang menggusur masyarakat. “Proyek strategis nasional berujung menjadi proyek sengsara nasional,” ucapnya. 

Koordinator Umum Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Rukka Sombolinggi menuturkan, proyek infrastruktur di pemerintahan Jokowi banyak merampas wilayah adat. Misalnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, yang mengambil 40 ribu hektare wilayah Komunitas Masyarakat Adat Balik Sepaku di Kabupaten Penajam Paser.

Di sisi lain, pemerintah memberi karpet merah kepada pengusaha yang berinvestasi di IKN. Salah satunya dengan memberikan hak guna usaha selama 190 tahun. “Masyarakat adat kehilangan haknya, tapi pengusaha mendapat keistimewaan,” ujar Rukka, Jumat, 11 Oktober 2024.

Jokowi juga dianggap tak mempedulikan kritik terhadap pemerintahannya. Arie Rompas mengatakan Jokowi tak pernah merespons berbagai masukan dan kritik dari para pegiat lingkungan. Dampaknya, pemerintah terus membiarkan terjadinya kerusakan lingkungan. 

Karena itulah Arie menilai kampanye keberhasilan pemerintahan Jokowi tak lebih dari sampul indah di rapor Jokowi. “Padahal pontennya merah,” katanya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengklaim Jokowi selalu menganggap kritik sebagai hal positif. “Faktanya, Pak Jokowi presiden yang dicintai rakyat. Setidaknya rakyat yang 58 persen,” tuturnya, Kamis, 10 Oktober 2024. Angka 58 persen mengacu pada perolehan suara Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden 2024.