Kongsi Anies Baswedan-Ganjar Pranowo Membongkar Kecurangan Pemilu 2024

GANJAR Pranowo menunjukkan ribuan pesan yang masuk ke telepon selulernya dalam rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2024. Hampir semua pesan yang diterima Ganjar itu berupa foto, dokumen, atau video yang menunjukkan berbagai kecurangan Pemilu atau Pemilihan Umum 2024.

Forum itu dihadiri Mahfud Md., Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Kepala Badan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno, dan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Oesman Sapta Odang. Mereka membahas perolehan suara Ganjar-Mahfud yang jauh tertinggal dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Ganjar mengusulkan partai pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat menggulirkan hak angket. “Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja,” kata Ganjar menceritakan isi rapat tersebut kepada Tempo di rumahnya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Februari 2024.

Ia juga menunjukkan berbagai pesan itu kepada Tempo. Tujuan hak angket—hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan—adalah mengungkap dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan banyak lembaga negara. DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut.

Ganjar meyakini kecurangan itu membuat dia kalah di 38 provinsi, termasuk kandang partai banteng seperti Jawa Tengah dan Bali. “Kami masih mengumpulkan berbagai bukti kecurangan dan selisih suara,” ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Usul penggunaan hak angket langsung disetujui oleh semua partai pengusung Ganjar-Mahfud.

Namun koalisi Ganjar-Mahfud tak bisa sendirian mengajukan hak angket. Mereka membutuhkan dukungan partai pendukung Anies-Muhaimin, yakni Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan begitu, hak angket bisa digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota Dewan.

Ganjar mengusulkan timnya membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin. Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, menuturkan, rencana menempuh jalur sengketa pemilu di DPR akan dimatangkan di level partai politik. “Upaya itu sedang difinalisasi,” kata Arsjad kepada Tempo di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Februari 2024.

Usul penggunaan hak angket ini akan melambung di Senayan setelah masa sidang DPR dibuka pada Maret 2024. PDIP dan PPP sebagai partai parlemen di TPN Ganjar-Mahfud bersiap memimpin rencana itu. Dua anggota tim kampanye yang ikut dalam rapat bercerita, Megawati Soekarnoputri meminta rencana penggunaan hak angket dibicarakan dengan matang.

Selain membicarakan opsi hak angket, Tim Ganjar-Mahfud membahas pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Rencana gugatan ke MK meruak pertama kali dalam persamuhan anggota tim kampanye pada saat hari pencoblosan, Rabu sore, 14 Februari 2024, di markas relawan Mahfud di Jalan Teuku Umar Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat.

Duduk di meja melingkar di lantai dasar rumah bercat putih itu, Ganjar dan Mahfud terkejut atas hasil hitung cepat. Tiga peserta rapat bercerita, Mahfud lebih banyak diam sepanjang pertemuan, sedangkan Ganjar memimpin diskusi untuk menindaklanjuti hasil hitung cepat. Saat itu sistem hitung cepat menunjukkan perolehan suara Ganjar-Mahfud hanya 16 persen.  

Angka ini hampir dua kali lipat lebih rendah dari survei internal terakhir yang menampilkan elektabilitas Ganjar-Mahfud sebesar 28-30 persen. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bercerita, TPN langsung sepakat menghimpun penyebab perolehan suara jagoan mereka jeblok. “Kami juga membahas gugatan ke MK jika penyebabnya adalah kecurangan,” tuturnya.

Sore mengancik petang setelah rapat di Teuku Umar, Hasto melapor kepada Megawati bahwa TPN akan mengambil langkah hukum melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Esok harinya, 15 Februari, Megawati menginstruksikan TPN membentuk tim khusus untuk mendata kecurangan-kecurangan pemilu, dari sebelum hingga setelah pencoblosan.

Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Andi Widjajanto, menjadi calon kuat ketua tim khusus itu. Tugasnya memimpin investigasi untuk menelusuri dugaan kecurangan sesuai dengan laporan yang masuk. Andi menjabat Deputi Politik di Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud. Ia dan timnya bertanggung jawab melaporkan temuan kepada Ganjar dan Mahfud. 

Jika hasil investigasi menunjukkan kecurangan yang masif, TPN Ganjar-Mahfud akan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Tim Ganjar-Mahfud akan menunggu Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil penghitungan suara secara manual.

•••

SEHARI setelah pemungutan suara, Kamis, 15 Februari 2024, Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Di salah satu restoran di kawasan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, keduanya mendiskusikan posisi perolehan suara pasangan nomor urut satu itu. Berdasarkan hasil hitung cepat, saat itu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendulang 24 persen suara. 

Seorang petinggi NasDem bercerita, Anies dan Surya geleng-geleng kepala melihat hasil hitung cepat jauh dari survei internal. Sebagaimana koalisi Ganjar Pranowo dan Mahfud Md., kubu Anies-Muhaimin memperkirakan pilpres 2024 berjalan dua putaran. Setelah pencoblosan, kubu Anies-Muhaimin menerima laporan dugaan penggelembungan suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di sejumlah tempat.  

Dalam persamuhan itu, Surya menyampaikan agar Tim Nasional Anies-Muhaimin tak buru-buru bersikap. “Kami sepakat belum mengambil sikap karena menunggu hasil penghitungan suara manual dari KPU,” kata Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim, yang ikut dalam pertemuan itu, kepada Tempo, Sabtu, 17 Februari 2024.

Tim Anies-Muhaimin juga menunggu laporan yang lengkap perihal dugaan-dugaan kecurangan. Mereka membentuk tim advokasi di semua provinsi untuk mengkompilasi laporan penyelewengan suara.

Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar memberikan keterangan pers di posko pemenangan di Jalan Diponegoro X, Jakarta, 14 Februari 2024. Tempo/Hilman Fathurrahman W

Dua kolega Anies bercerita, tim Anies-Muhaimin juga membuka opsi mendorong hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan tiga partai, yakni NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera, bersepakat akan bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan hingga Oktober 2024 atau sebelum pelantikan presiden untuk mengusut kecurangan. Tujuan hak angket, menurut narasumber yang sama, adalah mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. 

Gibran dianggap sebagai calon yang melanggar aturan dan etika. Paman Gibran, Anwar Usman, dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan MK karena melanggar etik dalam putusan yang membuka jalan bagi Gibran menjadi calon wakil presiden. Anwar terbukti mempengaruhi hakim lain agar menyetujui kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa maju dalam pilpres.

Pun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada 5 Februari 2024 menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada tujuh komisioner Komisi Pemilihan Umum. Sebab, mereka menerima pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran dan menyatakan berkas keduanya lengkap. 

Pelatih Timnas Amin, Ahmad Ali, mengutarakan hak angket akan dibahas jika tim menemukan bukti kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. “Jika kami tak berhasil membuktikan itu, hak angket tak bisa diajukan. Jadi langkah-langkah ini berurutan,” ujar Ahmad Ali, Sabtu, 17 Februari 2024.

Mengumpulkan bukti-bukti kecurangan, kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud diam-diam berkomunikasi. Proses komunikasi kedua kubu dijembatani oleh Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, dan mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Di kubu Anies-Muhaimin, Kalla dianggap sebagai tokoh yang dituakan dan dapat menjadi penghubung ketua umum partai.  

Pada Kamis petang, 15 Februari 2024, Arsjad bertemu dengan Kalla di rumah mantan wakil presiden itu di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Arsjad tak membantah ihwal adanya pertemuan tersebut. “Saya berkomunikasi dengan banyak pihak,” tuturnya di Kebon Sirih, Jumat, 16 Februari 2024.

Dua orang yang mengetahui pertemuan itu menuturkan, Arsjad dan Kalla menyampaikan rencana tiap kubu untuk menghadapi hasil pilpres 2024 yang dimenangi oleh Prabowo-Gibran dalam satu putaran. Keduanya bersepakat saling mendukung langkah-langkah yang akan diambil, seperti menggugat ke MK dan mendorong hak angket. 

Kalla pun dijadwalkan bertemu dengan Megawati Soekarnoputri untuk membahas kecurangan pemilu yang masif. Rencana ini mulai dijalankan saat kampanye akbar. Namun, kepada Tempo, Kalla mengatakan pertemuan dengan Megawati akan digelar setelah pemungutan suara.

“Kami bertemu atas nama penyelewengan yang terjadi selama pemilu,” kata Kalla melalui sambungan telepon, Senin, 12 Februari 2024. 

Sebelum bertemu dengan Megawati, Kalla berkomunikasi dengan sejumlah elite partai di kubu Ganjar-Mahfud, seperti Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Tujuannya menjaga suara tiap calon dan mengantisipasi gangguan di hari pencoblosan. “Kami ingin pemilu ini berjalan bersih,” tutur Kalla. 

Komunikasi antara tim Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk membongkar kecurangan pemilu sudah mulai berjalan. Pada Kamis, 15 Februari 2024, tim hukum kedua kubu berkumpul di kantor Tim Hukum Anies-Muhaimin di Kuningan, Jakarta Selatan, untuk membicarakan pola kerja sama. Ketua Tim Advokasi TPN Todung Mulya Lubis hadir dalam persamuhan itu.  

Rencananya kedua tim akan bekerja secara terpisah untuk menyisir kecurangan. Tim Ganjar-Mahfud akan bekerja di markas mereka di Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat. Sedangkan tim Anies-Muhaimin akan bergerak dari rumah pemenangan mereka di Jalan Diponegoro Nomor 10, Jakarta Pusat.

Meski bekerja sendiri-sendiri menyelidiki kecurangan pemilu, tim Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin akan berinteraksi. “Yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif ya yang memegang kekuasaan,” ujar Co-Captain Tim Hukum Anies-Muhaimin, Sudirman Said, Kamis, 15 Februari 2024.