Memakai Data Milik Tetangga 

Pemerintah sebelumnya menyatakan telah mencanangkan jumlah penerima vaksin Covid-19 sebanyak 181,5 juta. Angka ini merupakan data penduduk berusia 18-59 tahun yang memenuhi syarat, plus warga lanjut usia sebanyak 21,5 juta orang.

Awal mula hitungan tersebut berasal dari data yang dimiliki Kementerian Kesehatan disandingkan dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, serta Badan Penyelenggara Bantuan Sosial (BPJS) Kesehatan. Data-data itu diolah oleh Telkom.

Sejumlah tenaga kesehatan menjalani vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Jakarta, 20 Januari lalu. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi keputusan Menteri Budi. Menurut Tito, data KPU berasal dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kemudian diverifikasi oleh KPU dari rumah ke rumah. "Verifikasi faktual, sehingga datanya valid,” kata Tito. "Data itu sesuai nama, sesuai alamat. Data Dukcapil tersebut diverifikasi pada pilkada kemarin.”

Untuk kepentingan data vaksinasi, Tito menyatakan agar pemerintah daerah mendata dan menginventarisasi data penerima vaksin yang mendapat skala prioritas. Sebab, jumlah dosis vaksin hingga kini masih terbatas sehingga belum memenuhi kebutuhan seluruh populasi di daerah.

Menteri Budi dikabarkan tak hanya mengandalkan data dari KPU dan Kementerian Dalam Negeri. Seorang narasumber di bidang kesehatan mengatakan Menteri Budi mengandalkan bantuan swasta. Misalnya dari Izak Jenie, CEO JAS Kapital sekaligus pendiri MCAS Group. Menurut sumber ini, Izak menjadi rujukan Budi dalam pengelolaan data vaksinasi.

Menurut sumber, Izak diminta sebagai penasihat karena mumpuni dalam pengelolaan data. Namun pengelolaan data tidak menggunakan aplikasi Metrotech yang ia kembangkan, melainkan lewat kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta provider telekomunikasi.

Hingga berita ini ditulis, Tempo belum mendapat konfirmasi dari Menteri Budi Gunadi. Izak Jenie juga tak mengangkat telepon ataupun membalas pesan WhatsApp yang dikirim Tempo.

Adapun juru bicara pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, membantah kabar adanya kerja sama Kementerian Kesehatan dengan swasta, Metrotech. Menurut Nadia, Kementerian Kesehatan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika menggarap data vaksinasi melalui aplikasi Peduli Lindungi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kominfo Johnny G. Plate setelah penandatanganan SKB tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19, di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, 12 Januari lalu. kemkes.go.id

Menurut Nadia, Kementerian Kesehatan selalu memutakhirkan data vaksinasi. Adapun data dari KPU akan menambah kelengkapan data yang ada. "Ada beberapa sistem informasi yang kami gabungkan, yakni sistem informasi SDM kesehatan, sistem PCare BPJS, aplikasi Peduli Lindungi, dan data kependudukan Dukcapil," kata Nadia.

INDRA WIJAYA | MAYA AYU PUSPITASARI | ANTARA