Antara Istana dan Konflik Partai Ka’bah

Wakil Ketua DPP PPP Arsul Sani membenarkan bahwa Romy sudah menemui Suharso. “(Senin) kemarin ada pertemuan Suharso dengan Romy,” kata Arsul. Wakil Ketua MPR ini juga mengatakan Romy menjadi mediator kisruh di lingkup internal partainya karena cukup dekat dengan Suharso. Arsul merupakan pendukung Mardiono. Bersama Wakil Sekretaris Jenderal PPP Idy Muzayyad, Arsul menandatangani surat undangan mukernas PPP di Hotel Swiss-Belinn Modern Cikande, Serang, Ahad lalu.

Kubu Mardiono mengklaim mukernas dihadiri pengurus Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, Majelis Kehormatan PPP, sejumlah pengurus harian, serta 30 pengurus wilayah atau DPW PPP.

Tangkapan layar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa berbicara dalam Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas untuk PPP di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 15 Agustus 2022. YouTube/ACLC KPK

Penggantian Suharso ini berawal dari surat Ketua Majelis Syariah, Mustofa Aqil Siradj; Ketua Majelis Pertimbangan, Mardiono; dan Ketua Majelis Kehormatan, Zarkasih Nur, ke Pengurus Harian DPP PPP pada 22 Agustus lalu. Mereka meminta Suharso mundur dari jabatan ketua umum karena pernyataannya tentang “amplop kiai” dalam acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas untuk PPP di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK pada 15 Agustus lalu.

Pertimbangan lainnya adalah adanya dugaan penerimaan gratifikasi oleh Suharso, pemberitaan tentang kehidupan rumah tangga Suharso yang dianggap menggerus simpati publik terhadap PPP, dan elektabilitas PPP yang tak terkerek sejak dipimpin Suharso.

Suharso menegaskan bahwa mukernas tersebut tidak sah karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP. Sesuai dengan AD-ART, kata Suharso, rapat pengurus harian mesti ditangani ketua umum dan sekretaris jenderal partai. Sedangkan undangan pengurus harian sebelum mukernas tidak ditandatangani dirinya ataupun Arwani Thomafi. “Saya tidak dalam posisi berhenti atau posisi berhalangan tetap. Saya di luar negeri,” kata dia.

Rapat pengurus harian yang dimaksudkan Suharso adalah pertemuan di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Ahad lalu. Pertemuan itu membahas rencana mukernas, yang kemudian digelar di Serang pada malam harinya.

Suharso juga menilai pelaksanaan mukernas itu melanggar AD-ART karena digelar pada waktu berdekatan dengan rapat pengurus harian. Padahal, dalam AD-ART, undangan mukernas semestinya disampaikan kepada peserta minimal 14 hari sebelum kegiatan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ini juga mempertanyakan adanya pihak yang ingin membawa nama Presiden Jokowi atau lembaga negara dalam mukernas di Serang. Suharso berpendapat, Presiden tidak ada urusannya dengan partai. “Saya sampaikan tadi di pertemuan bimtek (bimbingan teknis legislator dari PPP), jangan sekali-kali membawa nama kepala negara, presiden, maupun lembaga negara,” kata dia. “Saya pun tidak sedang membawa nama presiden atau lembaga negara karena ini partai politik.”

Dia juga menjelaskan kembali pernyataannya tentang “amplop kiai”. Suharso mengaku telah meminta maaf atas pernyataan tersebut. Tapi ia heran karena ada pihak yang hanya menampilkan potongan sambutannya tentang “amplop kiai” itu.

“Itu kan suatu sambutan yang panjang dan ada konteksnya. Sebuah teks di luar, yang dibicarakan dan disampaikan,” ujar Suharso.

Arwani menguatkan pernyataan Suharso itu. Ia menegaskan bahwa mukernas Serang tidak sah. Arwani berharap perbedaan pandangan di lingkup internal PPP itu semestinya tetap diselesaikan dengan kepala dingin. “Saya akan terus mendorong perbedaan-perbedaan ini bisa didudukkan bersama dan tidak berujung pada konflik yang makin merusak konsolidasi partai, apalagi sampai muncul dualisme kepengurusan,” katanya.

Menurut Arwani, keinginan sejumlah pengurus untuk menggelar rapat harian ataupun mukernas semestinya menunggu kehadiran Suharso sebagai ketua umum, yang tengah berada di luar negeri. Saat mukernas, kata dia, Suharso tengah dalam perjalanan dari Paris menuju Jakarta. “Beliau mendengar adanya keinginan rapat itu via telepon dan WA serta minta ditunda satu hari karena perjalanan membutuhkan waktu 17 jam.”

Pada saat yang sama, Arwani menghadiri kegiatan di Yogyakarta. Ia pun mendapat informasi akan adanya mukernas itu pada Ahad pagi lalu.

Muhammad Mardiono dalam focus group discussion Kebangsaan dan Silaturahim Alim Ulama di Pandeglang, Banten, 5 Oktober 2021. Dok. Wantimpres

Adapun Mardiono menilai mukernas itu sudah sesuai dengan AD-ART partainya. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini mengklaim mukernas disiapkan 15 hari sebelum hajatan di Serang. “Undangan sudah dibagikan. Kalau ada yang terima mendadak, mungkin saja, jadi bacanya mendadak. Seperti WA, ada chat yang tenggelam,” kata Mardiono.

Mardiono melanjutkan, sebelum mukernas, dirinya berkomunikasi dengan Suharso dan menjelaskan permasalahan yang terjadi di PPP. Tapi ia tak menyebutkan masalah tersebut. “Akhirnya, kami ambil keputusan di atas supaya tidak terjadi konflik ke bawah. Keputusan itu diambil dan mohon ke Mahkamah Partai,” kata dia.

Mardiono juga memaklumi adanya perbedaan pendapat dan dua faksi di lingkup internal PPP saat ini. Tapi ia menilai konflik PPP ini seharusnya sudah terselesaikan lewat mukernas.

IMAM HAMDI | RUSMAN PARAQBUEQ | IMA DINI SAFHIRA