Kepala Daerah Mengklaim Alami Surplus Beras

Perbesar

Penjualan beras eceran di Pasar Manggarai, Jakarta, 22 Desember 2020. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Daerah mengusulkan agar pemerintah memborong beras petani yang stoknya berlimpah.
Bulog tidak mampu menyerap semua beras dari petani.
Bulog sulit menyalurkan beras jika impor 1 juta ton berjalan..

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA - Sejumlah kepala daerah menolak rencana impor beras, dengan alasan stok di wilayahnya masih mencukupi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah menunda rencana impor beras setelah mendengar laporan dari perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam pertemuan via jejaring online, dua hari lalu.

Menurut Emil--sapaan akrabnya--petani khawatir harga beras anjlok gara-gara impor yang dilakukan menjelang panen raya. Dia pun mengutip keluhan petani dari Cirebon soal turunnya pembelian oleh Perum Bulog menjelang panen raya. “Awalnya, Bulog biasa membeli 120 ribu ton. Sekarang turun menjadi 21 ribu ton,” kata dia. Emil juga mengklaim Jawa Barat mengalami surplus produksi beras. “Kalau posisinya krisis beras, saya kira impor masuk akal. Tapi kami surplus,” ujarnya.

Emil pun mengusulkan agar pemerintah memborong beras petani yang stoknya masih berlimpah. Dia memberi contoh di Jawa Barat terjadi surplus 320 ribu ton sampai April mendatang. "Ini sudah berlebih banyak sekali. Jadi, daripada impor beras, mending beli beras Jawa Barat yang melimpah,” katanya. Adapun Badan Pusat Statistik Jawa Barat pada 1 Maret lalu merilis data survei angka sementara produksi beras Januari-April sebesar 2,18 juta ton. Acuan perhitungannya adalah luasan lahan baku sawah 928 ribu hektare.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengkritisi rencana impor beras. Menurut dia, saat ini petani di Jawa Tengah telah memasuki masa panen padi. "Petani butuh perhatian agar hasil panennya bisa terbeli, karena ongkos produksinya tidak murah," ujarnya. Ganjar mengatakan pemerintah harus menjelaskan alasan impor beras, yang memperkeruh suasana menjelang panen raya. Dia mengutip hitungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah yang menyebutkan produksi beras tahun ini akan melebihi kebutuhan. "Kami bisa surplus satu jutaan (ton)," kata Ganjar.

Pekerja beristirahat di atas tumpukan beras Bintang Solo di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, 8 Maret lalu. TEMPO/Tony Hartawan

Berlimpahnya stok beras bahkan menimbulkan risiko lain. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Suratno, mengatakan sekitar 3.000 ton beras petani saat ini hanya tertumpuk di gudang penggilingan karena tidak terserap pasar. Dia mengatakan penumpukan beras petani sudah berlangsung sejak awal Februari atau saat masa panen raya pada lahan seluas 1.400 hektare. "Kami telah berkoordinasi dengan Bulog, mencari solusi agar beras tersebut dapat terserap," ujar dia.

Kepala Cabang Bulog Poso, Irfan Faisal, mengatakan telah meninjau sekaligus mensosialisasi pembelian beras kepada pengumpul dan distributor. Menurut dia, Bulog akan membeli beras petani sesuai dengan peraturan harga pembelian pemerintah (HPP) senilai Rp 8.300 per kilogram di gudang penyimpanan logistik dengan kualitas medium dan kerusakan di bawah 20 persen. "Tidak semua beras petani dapat dibeli," katanya. Irfan mengatakan gudang logistik Bulog Poso hanya mampu menampung beras sebanyak 1.700.ton.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Senin lalu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengaku kesulitan dalam menyalurkan beras apabila impor 1 juta ton direalisasi. Dia mengatakan Bulog siap menampung beras hingga 3,6 juta ton, namun harus ada komitmen penyerapan oleh pasar. Budi menyebut Bulog telah kehilangan pasar 2,6 juta ton beras per tahun karena program beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) diganti oleh pemerintah menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT).

Data Bulog menyebutkan persediaan beras hingga 14 Maret 2021 di gudang Bulog mencapai 883.585 ton. Perinciannya, sebanyak 859.877 ton merupakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dan 23.708 ton stok beras komersial. Dari stok CBP yang ada saat ini, terdapat beras turun mutu yang diimpor pada 2018 sebanyak 106.642 ton. Pada 2018, pemerintah mengimpor beras sebanyak 1.785.450 ton.