Kerlip Bintang di Tanah Tambang

ITO Sumardi tak mau lagi ditanya tentang perkara. Pensiun dengan pangkat komisaris jenderal tahun lalu, ia lebih suka bicara bisnis. "Saya sekarang pelaku bisnis tambang," katanya kepada Tempo.

Ito punya 20 persen saham PT Golden Great Borneo, yang memiliki konsesi 6.000 hektare tambang batu bara di Lahat, Sumatera Selatan. Ia mengatakan saham itu diperoleh ketika menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI. "Saham kosong," ujarnya. "Seorang pengusaha papan atas yang memberi."

Ito mengatakan baru serius mengurus sahamnya setelah pensiun. Ia mengklaim pemberian saham kosong itu tidak berhubungan dengan urusan perkara. Menurut dia, "pengusaha baik hati" itu tidak memiliki perkara di Kepolisian. "Ini murni perkawanan," katanya. Di situsnya, Golden tertulis memiliki komisaris utama bernama Suman dan direktur utama Sucipto.

Sejumlah nama pensiunan polisi dan tentara juga menikmati bisnis emas hitam. Letnan Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, misalnya, memimpin PT Toba Bara Sejahtera. Perusahaan ini memiliki konsesi 2.990 hektare tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan cadangan 117 juta ton.

Beberapa nama besar juga tercatat di sejumlah perusahaan besar pertambangan. Laksamana Madya Djoko Sumaryono menjadi Komisaris PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk, misalnya, dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar menjadi Komisaris Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk.

Nama lain adalah Laksamana Pertama Purnawirawan Benyamin Bura, yang didapuk sebagai komisaris independen di PT Asia Natural Resources Tbk. Adapun Mayor Jenderal Purnawirawan Judi Magio Jusuf duduk sebagai Komisaris Utama PT Ancora Indonesia Resources Tbk.

Sumber Tempo mengatakan seorang mantan Kepala Polri memiliki saham perusahaan tambang di Kabupaten Batu Licin, Kalimantan Selatan. Namun, dengan 30 persen saham, sang jenderal tidak tercatat langsung di akta perusahaan. Seorang mantan Jaksa Agung juga memiliki saham di perusahaan tambang di Kalimantan Timur. Namanya pun tidak ada di akta perusahaan.

Aktivis Jaringan Advokasi Tambang Wilayah Kalimantan Timur, Kahar Al Bahri, mengatakan nama jenderal atau petinggi kejaksaan sering disebut ketika pejabat pertambangan daerah menghadapi sengketa. Umumnya pejabat daerah enggan memproses laporan pelanggaran oleh perusahaan-perusahaan dengan nama besar di belakangnya.

Nama para jenderal polisi atau tentara juga muncul pada saat pembukaan area tambang baru. "Agar tidak diganggu warga, foto dan identitas jenderal dipampang di area itu," kata Kahar.

Ito membantah sengaja menggunakan pangkatnya untuk melindungi perusahaan. "Saya malah memagari manajemen agar tunduk dan patuh pada prosedur," ujarnya.

Serdadu di Ladang Tambang

Djoko Sumaryono
Pangkat Terakhir: Laksamana Madya
Perusahaan: Eksploitasi Energi Indonesia Tbk
Jabatan: Komisaris

Benyamin Bura
Pangkat Terakhir: Laksamana Pertama
Perusahaan: Asia Natural Resources
Jabatan: Komisaris Independen

Syamsir Siregar
Pangkat Terakhir: Mayor Jenderal
Perusahaan: Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk
Jabatan: Komisaris

Sylvanus Yulian Wenas
Pangkat Terakhir: Inspektur Jenderal
Perusahaan: Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk
Jabatan: Komisaris

Nurdin Zainal
Pangkat Terakhir: Mayor Jenderal
Perusahaan: Delta Dunia Makmur
Jabatan: Komisaris Independen

Erfi Triassunu
Pangkat Terakhir: Mayor Jenderal
Perusahaan: Timah (Persero) Tbk
Jabatan: Komisaris

Judi Magio Jusuf
Pangkat Terakhir: Mayor Jenderal
Perusahaan: Ancora Indonesia Resources Tbk
Jabatan: Komisaris Utama