Keruk kata dprd, pindah kata bupati

JIKA tidak terjadi kebakaran, dengan akibat puluhan toko musnah, Senin pekan lalu, orang luar Kalimantan Timur masih sedikit asing dengan kota ini. Bagaimana tidak, dibanding dengan Tarakan, Tanjung Selor sangat jarang muncul di koran. Tanjung Selor ibukota Kabupaten Bulungan. Tarakan kota minyak. Masalahnya begini. Sebagai ibukota kabupaten, Tanjung Selor cukup menyedihkan. Setidaknya jika dibanding dengan Tarakan sebagai kota kecamatan di kabupaten itu sendiri. Lihat saja, sementara Tarakan mempunyai 4 bioskop yang semuanya mempunyai alat pengatur udara misalnya, Tanjung Selor cuma satu saja. Itupun dengan gedung reot dan berhawa pengap, lebih-lebih tanpa AC. Pertunjukannya pun tak jarang cuma 3 kali saja dalam seminggu. Sementara itu jumlah kilometer jalan-jalan yang dilapisi aspal belum terlalu sulit pula untuk diperhitungkan dengan jari. Berpenduduk 4000 jiwa, sepersepuluh penduduk Tarakan, ibukota kabupaten paling utara di Kalimantan itu tak ubahnya seperti perawan kampung. Tak heran kecuali bupati dan Komandan Kodim, 3 unsur Muspida tingkat II yang lain, apalagi instansi di luar itu, lebih suka berkantor di Tarakan. Apa boleh buat, Tanjung Selor menmng terpencil. Sementara Tarakan sampai-sampai tercatat sebagai salah satu kota yang padat dengan arus penerbangan pesawat udara dari dan keluar daerah, Tanjung Selor terbuka bagi pendatang hanya setelah lebih dulu menyinggahi salah satu kota minyak tadi. Dari sana, kapal motor yang makan waktu pelayaran 2 jam bertarip Rp 2 ribu per penumpang merupakan satu-satunya alat perhubungan ke dan dari Tanjung Selor. Di Dataran Rendah Sekalipun demikian, jauh lebih menarik dari cerita kebakaran Senin pekan lalu adalah kenyataan kota ini terlalu sering digenangi air. Menurut seorang anggota DPRD setempat, tahun lalu saja tak kurang 16 kali banjir. Apalagi kalau bukan karena Sungai Tanjung Selor yang meluap. Membelah kota, sungai itu berhulu ke satu pegunungan dengan lereng-lereng gundul. Tak heran dengan curah hujan di hulu sedikit saja sungai itu kontan meluap. Akibatnya jalan-jalan yang sempat dibuat Bupati Soetadji dalam 4 tahun terakhir ini -- setelah sebelumnya katanya hanya ada jalan setapak saja --segera rusak kembali. Biasa, anggaran untuk itu "sangat terbatas." Apapun dalihnya, untuk merawat kota agar terhindar dari luapan sungai Tanjung Selor, Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Suryohadi, berpendapat perlunya pengerukan alur sungai tersebut. Menurut Suryo, dengan pengerukan paling tidak volume air bah bisa diperkecil. Atau bisa juga diharap fungsi lalu lintas sungai itu kembali pada keadaan seperti puluhan tahun lalu. Sebab dulu kapal-kapal besar bisa dengan tenang mondar-mandir dan sandar di Pelabuhan Tanjung Selor. Bupati Soetadji bukan tak kurang risau dengan keadaan sungai itu. Lebih dari itu ia pun tidak membantah tinggi air bah dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. Tinggi banjir yang terjadi awal tahun ini misalnya dikatakannya tak kurang dari 2 meter. Sekalipun demikian ia tidak setuju kalau luapan-luapan sungai itu terus-menerus meningkat dikatakan karena hutan di hulu sungai yang bersangkutan gundul. Sebab yang tepat, "letak kota ini memang merupakan dataran rendah," kata Soetadji. Bisa dimaklumi, jika Suryohadi berfikir perlunya pengerukan sungai, Soetadji berusaha menggusur kota agak ke atas bukit, 5 kilometer dari letak kota sekarang. Soetadji tidak asal ngomong. Sejak tahun lalu hutan di sekitar lokasi yang dimaksud sudah dibabat. Sebuah lapangan terbang dipersiapkan. Jika kantor-kantor pemerintahan di Tarakan sudah diboyong ke sana, Soctadji berharap kedudukan Tanjung Selor sebagai ibukota Kabupaten Bulungan menjadi cukup layak.