Berjudi Pakai Duit Sri

Sehari setelah tender proyek studi kelayakan jalan tol tersebut diumumkan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membeberkan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur dasar ibu kota negara. Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Selasa, 25 Januari lalu, Basuki menyebutkan telah mengusulkan rencana belanja sebesar Rp 46 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Duit itu akan digunakan untuk membangun kantor presiden dan wakil presiden, juga gedung DPR. Ada juga pembangunan jalan, fasilitas air minum, serta jaringan kelistrikan. “Ini sedang dihitung oleh Menteri Keuangan,” kata Basuki.

Usul tersebut kini menjadi pekerjaan Sri Mulyani Indrawati. Mulai tahun ini dia harus memikirkan alokasi anggaran pembangunan ibu kota baru, yang ditetapkan sebagai proyek prioritas nasional selama sepuluh tahun. Masalahnya, penerimaan negara belum pulih benar akibat pandemi Covid-19.

Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia menyerahkan laporan hasil pembahasan RUU IKN kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Januari 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

Anggota staf ahli Menteri Keuangan bidang pengeluaran, Made Arya Wijaya, mengatakan skenario untuk memenuhi anggaran ibu kota negara masih dihitung. Kementerian belum berencana memasukkan anggaran IKN ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2022. “Bisa saja mengalihkan anggaran dari pagu kementerian atau lembaga yang ada saat ini,” ujar Made. 

•••

RENCANA awal pemerintah untuk membangun ibu kota baru adalah mengajak sejumlah investor. Presiden Joko Widodo bahkan mengundang Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed bin Zayed, Chief Executive Officer SoftBank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, untuk menjadi bagian dari dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru.

Jokowi memilih tiga tokoh internasional itu untuk membangun kepercayaan dunia terhadap megaproyek ini. Pemerintah, kata Jokowi, membutuhkan investor global agar mau mengalirkan modalnya. Namun hingga kini belum ada kabar lagi dari para investor yang dibidik.

Belakangan, pemerintah menyadari upaya untuk menarik minat investor dalam proyek pembangunan kawasan ibu kota baru perlu didahului ketersediaan infrastruktur dasar. “Mesti dibiayai langsung oleh negara,” ucap Danis Sumadilaga, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

Jalan, arteri atau berbayar, termasuk infrastruktur dasar yang dimaksud. Berikutnya adalah prasarana yang berhubungan dengan air, baik untuk penyediaan air baku maupun pengendalian air banjir. Terakhir, duit negara juga diperlukan untuk sarana yang haram dibangun oleh investor, seperti istana negara, kompleks parlemen, kantor polisi, dan tangsi tentara.

Jauh sebelum Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan, rencana penggunaan dana APBN untuk membiayai proyek ibu kota negara telah dibeberkan oleh pemerintah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani. Pada 27 September 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menemui politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu di kantor Hapsoro Purnomohadi, suami Puan.

Kepada Tempo pada Sabtu, 12 Februari lalu, Suharso membenarkan adanya pertemuan di Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, itu. Didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Sri Mulyani mempresentasikan kebutuhan anggaran dalam dokumen setebal 15 halaman.

Salah satu isinya: dibutuhkan anggaran negara hingga Rp 97 triliun untuk membiayai pembangunan ibu kota negara sepanjang 2022-2024. Untuk tahun pertama, IKN membutuhkan dana sebesar Rp 12 triliun yang ada di pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, sambil menunggu terbentuknya Otorita IKN yang akan mengelola anggaran khusus ibu kota baru.

Anggota staf ahli Menteri Keuangan, Made Arya Wijaya, mengamini kebutuhan APBN sebesar Rp 97 triliun sepanjang 2022-2024 tercantum dalam rencana induk IKN. “Sesuai dengan master plan, kontribusi APBN untuk IKN sebesar Rp 97 triliun dan tahun ini diperkirakan anggarannya Rp 12 triliun,” ujar Made. “Tapi belum diusulkan secara formal ke Kementerian Keuangan.”

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 mencatat biaya membangun ibu kota negara mencapai Rp 466,04 triliun. Anggaran negara hanya akan menanggung 20 persen, senilai Rp 90,35 triliun. Biaya senilai Rp 252,46 triliun atau 54 persen ditargetkan bisa ditutup lewat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Sedangkan sisanya, sebesar Rp 123,23 triliun atau 26 persen, diharapkan bisa diperoleh dari investasi badan usaha milik negara dan swasta.

Kendati belum masuk APBN 2022 dan Otorita Ibu Kota Negara belum terbentuk, sejumlah proyek pendukung IKN sebenarnya telah digeber menggunakan duit negara sejak beberapa tahun lalu. Beberapa proyek merupakan pekerjaan yang telah dirancang sebelum Jokowi menetapkan Sepaku sebagai calon ibu kota baru.

Proyek-proyek itu di antaranya berupa pembangunan bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Proyek yang telah dirancang lama itu baru dilelang pada 2020 dan dimenangi oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan penawaran Rp 556,421 miliar.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, menuturkan, rencana pembangunan bendungan itu membuat dia yakin menyorongkan Sepaku sebagai lokasi ibu kota baru kepada Jokowi. “Daerah IKN ini tidak diberkahi air melimpah sehingga harus ada bendungan,” tutur Bambang pada Rabu, 9 Februari lalu. 

Setahun kemudian, pemerintah melengkapi proyek ini dengan melelang pembangunan sodetan dan jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku. Sungai ini akan menjadi sumber air bagi bendungan yang bakal menampung air hingga 10 juta meter kubik dan mengalirkan air baku sebanyak 2.500 liter per detik. “Kalau dilihat debitnya, cukup untuk IKN dan Balikpapan,” ujar Bambang. 

Danis Sumadilaga mengatakan bendungan Sepaku Semoi awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan air baku Penajam Paser Utara dan Balikpapan serta mengurangi potensi banjir hingga 55 persen. Setelah penetapan kawasan ibu kota baru, Kementerian Pekerjaan Umum sekalian merancangnya untuk mengairi ibu kota anyar. “Sifatnya antisipatif untuk mendukung IKN,” kata Danis.

Pada Januari lalu, Basuki Hadimuljono mengajak Sri Mulyani menengok proyek yang pembangunannya hampir mencapai 31 persen tersebut. Basuki menargetkan bendungan itu bisa rampung pada Desember 2023 dan intake pembawa air Sungai Sepaku beres pada tahun yang sama.

Tepat pada hari yang sama dengan pengesahan UU IKN, Sri Mulyani menyebutkan anggaran ibu kota negara tetap sejalan dengan konsolidasi fiskal pasca-masa pandemi Covid-19. Ia berjanji menyesuaikan anggarannya dengan kondisi APBN agar tetap sehat dan seimbang. “Pada 2022 hingga 2024, penanganan Covid, pemulihan ekonomi, penyelenggaraan pemilihan umum, dan IKN semuanya ada di dalam APBN yang akan kami desain,” ucap Sri Mulyani. Pada saat yang sama, defisit anggaran maksimal 3 persen mulai tahun depan diupayakan tetap terjaga.

Anggota Panitia Khusus RUU IKN, Andreas Eddy Susetyo, mengatakan pemerintah harus kembali ke batas defisit anggaran maksimal 3 persen dari produk domestik bruto pada 2023. Sementara itu, persiapan pemilu juga butuh duit besar. “Harus ada konsolidasi anggaran di pemerintah,” tutur politikus PDI Perjuangan tersebut pada Rabu, 9 Februari lalu.

Ketika memberikan pandangan dalam pembahasan RUU IKN, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan, mengatakan tak ada argumen kuat dan mendesak untuk memindahkan ibu kota negara. Menurut dia, yang lebih mendesak di tengah keterbatasan anggaran saat ini adalah menggelontorkan duit untuk kepentingan strategis, seperti pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, pemerataan pembangunan infrastruktur yang produktif, dan pengembangan daya saing produk nasional. “Kalau semua sudah terkelola dengan baik, pemindahan ibu kota negara dapat dipertimbangkan,” ujar Fadhil.

STEFANUS PRAMONO