Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Uji coba WFH aparatur sipil negara (ASN) DKI sudah berlangsung mulai 21 Agustus kemarin hingga 21 Oktober 2023 demi mengurangi polusi udara Jakarta. Kebijakan ini tak berlaku bagi ASN yang tugasnya bersinggungan dengan pelayanan publik, seperti pegawai di rumah sakit dan sekolah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kemudian persentase WFH ditambah menjadi 75 persen ketika perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 di Ibu Kota pada 4-7 September agar menekan kemacetan. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) pun berlaku pada periode ini, tapi guru dan tenaga pendidik tetap hadir di sekolah.
MTI: harusnya fokus sediakan angkutan umum di kota penyangga
Pengamat transportasi dan Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai pemerintah seharusnya fokus menyediakan angkutan umum di kota-kota penyangga Jakarta untuk mengatasi polusi udara di wilayah ini.
Solusi pemerintah baru menyentuh aspek push
Pakar transportasi dari Unika Soegijapranata tersebut mengatakan solusi yang diterapkan pemerintah sejauh ini, baru menyentuh aspek push, yakni seperti seperti work from home (WFH), uji emisi kendaraan serta sistem 4 in 1. Tapi sejauh ini, menurut Djoko, pemerintah belum menyentuh aspek pull.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Semua hanya menyentuh aspek push atau hulu persoalan polusi," kata Djoko seperti dilansir dari Antara, Kamis, 24 Agustus 2023.
Menurut Djoko, pemerintah juga harus menyelesaikan masalah pada hilir persoalan, yakni dengan melengkapi ketersediaan angkutan umum di kota-kota penyangga sekitar Jakarta. Djoko menyebut, pencemaran udara di Jakarta meningkat selama musim kemarau pada Juni-Agustus 2023.
"Sumber polutan terbesar dari sektor transportasi (44 persen) dan sektor industri (31 persen)," kata Djoko.
25,5 juta kendaraan di DKI Jakarta
Ia melanjutkan, data yang dihimpun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, ada sekitar 25,5 juta kendaraan bermotor yang terdaftar beroperasi di DKI Jakarta. Sebanyak 78 persen di antaranya merupakan sepeda motor.
Sepeda motor, kata dia, menghasilkan beban pencemaran per penumpang paling tinggi dibandingkan mobil pribadi bensin dan solar, mobil penumpang, serta bus Karena itu, efisiensi kendaraan, kata Djoko, sangatlah penting.
"Jadi, kalau naik bus, kontribusi pada CO2 akan lebih kecil dibandingkan sepeda motor dan mobil pribadi," kata dia.
Wilayah DKI Jakarta, kata Djoko, sudah 88 persen didukung oleh angkutan umum dari Transjakarta.
"Jadi rata-rata, kalau warga DKI keluar rumah, maka tidak sampai 500 meter, warga sudah bisa menemukan angkutan kota (angkot) atau kalau berjalan kaki sedikit lagi, sudah bisa dapat bus Transjakarta," kata Djoko.
Angkutan umum di kota penyangga dinilai masih kurang
Namun, lanjut Djoko, keadaan angkutan umum di kota-kota penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi tidak demikian.
"Ketersediaan transportasi umum di kota-kota penyangga itu tidak seperti di Jakarta. Hal tersebut bertemu dengan kenyataan bahwa penyumbang kendaraan bermotor ke Jakarta itu ya dari kota-kota penyangga itu juga," kata Djoko.
Meskipun di Bogor ada TransPakuan Bogor, kata Djoko, dan di Tangerang itu ada bus Tayo yang merupakan subsidi dari pemerintah, kota-kota lain tidak demikian.
"Oleh karena itu ditawarkan solusi pull and push. Ciptakanlah seperti TransPakuan Bogor itu di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang," kata Djoko.
Ia melanjutkan, jaringan transportasi umum yang kemudian dibangun akan menembus semua wilayah perumahan di wilayah Bodetabek.
"Karena semua orang sekarang bergerak itu dari tempat tinggal. Jadi harusnya disediakan itu (jaringan transportasi umum) terlebih dahulu di kota-kota itu," kata Djoko.
Jadi, kata Djoko, dalam transportasi itu ada istilahnya transport demand management atau mengendalikan kebutuhan transportasi dengan cara strategi pull and push.
"Pull-nya adalah menyediakan transportasi publik, menyediakan pedestrian yang bagus, syukur-syukur kalau bia disediakan jaringan sepeda," kata Djoko.
Selanjutnya, kata Djoko, jika transportasi umum sudah tersedia di perumahan-perumahan kota penyangga, dan tetap tidak bisa beralih barulah diadakan push-nya.
Strategi push, kata Djoko, misalnya seperti yang sekarang diterapkan, seperti "ganjil-genap", atau tarif parkir yang semakin ke pusat kota semakin mahal, kemudian tarif pajak progresif dan solusi-solusi lainnya.
"Intinya strategi push itu menekan masyarakat untuk semakin sulit menggunakan kendaraan pribadi," kata Djoko. Selain menyelesaikan polusi udara, kata Djoko, solusi pull and push juga dapat menyelesaikan masalah kemacetan.
Wacana 4 in 1 tak efektif jika transportasi umum tak ditambah
Sebelumnya, Djoko Setijowarno juga mengomentari wacana 4 in 1. Rencana penerapan 4 in 1 itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya untuk mengatasi polusi udara Jabodetabek dan kemacetan.
Djoko mengatakan sistem 4 in 1 tidak efektif jika tidak dilakukan penambahan moda transportasi di wilayah Bodetabek. “Jadi di transportasi itu ada istilah transport human management ada namanya push and pull strategy,” kata Djoko pada Jumat, 18 Agustus 2023.
Joko mengatakan seharusnya pemerintah melakukan penambahan transportasi umum di Bodetabek agar pekerja bisa menggunakan kendaraan umum menuju tempat kerjanya di Jakarta.
“Ada anggarannya, cuma alokasinya itu tidak tepat sasaran. Itu masalahnya,” ucapnya.
Djoko menilai transportasi umum di Jakarta sudah ideal. Namun banyaknya kendaraan dari luar Jakarta, termasuk seperti sepeda motor membuat kemacetan.
“Masalah di Bodetabek yang kerja di Jakarta karena mereka tidak ada angkutan umumnya. Akhirnya bawa mobil sendiri dan itu jadi beban,” tuturnya.
Joko membandingkan, dulu angkutan umum lebih banyak namun sekarang tidak ada. Ia menilai penambahan angkutan umum bisa menjadi alternatif masyarakat tidak usah pakai mobil namun akan beralih ke kendaraan umum.
“Jadi akar masalahnya di hulunya. Mau 3 in 1, 4 in 1, ganjil genap nanti polanya gitu terus,” ucapnya.
Selain 4 in 1, Djoko juga menilai pengetatan uji emisi untuk atasi kemacetan dan polusi udara tidak akan berhasil. “Itu sudah lama juga. Sediain dulu angkutan umum intinya itu dulu. Kendaraan di Indonesia kita terlalu banyak,” ucapnya.
IQBAL MUHTAROM | DESTY LUTHFIANI
Foto 
