Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA Sejumlah aktivis pembela hak asasi manusia mempertanyakan pengangkatan Letnan Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Mereka masih ragu akan komitmen Andika terhadap isu hak asasi manusia (HAM).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Imparsial Al Araf mengatakan penegakan HAM, termasuk penyelesaian pengusutan kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, membutuhkan dukungan militer. Sebab, kata dia, militer adalah salah satu lembaga yang diduga ikut terlibat. Karena itu, dia melanjutkan, semestinya Presiden Joko Widodo memilih KSAD yang memiliki komitmen kuat terhadap penegakan HAM. "Tanpa dukungan militer, sulit bagi pemimpin sipil selesaikan pelanggaran HAM," kata Al Araf, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden Joko Widodo melantik Andika Perkasa sebagai Kepala Staf TNI AD di Istana Negara, kemarin. Andika menggantikan Jenderal Mulyono yang akan pensiun pada Januari tahun depan. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengajukan nama Andika bersama tiga jenderal bintang tiga lainnya, yakni Letnan Jenderal Anton Mukti Putranto, Letnan Jenderal Muhammad Herindra, dan Letnan Jenderal Doni Monardo. Menurut Jokowi, pengalaman dan rekam jejak Andika dinilai paling pas menduduki posisi tersebut. "Saya kira karier Pak Andika sudah memenuhi syarat," kata Jokowi.
Sebelum terpilih sebagai KSAD, Andika menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD atau Pangkostrad. Menantu bekas Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono itu mulai dikenal publik saat menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI AD. Karier Andika makin moncer ketika Presiden Jokowi melantiknya sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden.
Direktur Riset Setara Institute Halili mengatakan Andika memiliki sejumlah catatan terkait dengan kasus pelanggaran HAM. "Andika juga pernah disebut berkaitan dengan pembunuhan Theys Eluay (Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay)," ujarnya.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan sebelumnya sempat meminta Komisi Nasional HAM menelusuri rekam jejak Andika dan sembilan jenderal yang berpotensi menjadi calon KSAD. Namun, hingga pelantikan, Komnas HAM belum bergerak. Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah beralasan nama-nama itu rencananya akan dibahas pada 5 Desember mendatang.
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Feri Kusuma, menyesalkan keputusan Jokowi memilih KSAD tanpa menunggu penelusuran Komnas HAM. Ia menduga pertimbangan pemilihan Andika sebagai KSAD lebih karena faktor politik, termasuk faktor mertua Andika yang merupakan salah satu pendukung Jokowi.
Ihwal dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan aktivis Papua, Andika mengatakan tak bakal menghalangi Komnas HAM menelusurinya. "Monggo. Tak ada alasan bagi saya untuk melarang mereka, kalau mereka mau menelusuri itu silakan," ujarnya seusai pelantikan kemarin. Sedangkan tentang tudingan bahwa ia terpilih menjadi KSAD karena faktor politik dan pengaruh hubungan keluarga, Andika tak mau berkomentar. "Enggak ada yang saya komentari lagi, terserah."
FIKRI ARIGI | AHMAD FAIZ | FRISKI RIANA | AGUNG S. | MAYA AYU PUSPITASARI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
