Konflik Terbuka Jokowi-Mega

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan pelantikan pengurus DPP PDIP 2019-2024 di Lenteng Agung, Jakarta 5 Juli 2024. Antara/Indrianto Eko Suwarso

Namun Hasto memaklumi kegusaran Megawati. Dalam dua bulan terakhir, bukan hanya kader PDIP di Jakarta yang dibidik masalah hukum, para kader di daerah juga mendapat rintangan ketika akan maju dalam pemilihan kepala daerah serentak. Salah satunya Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. KPK menetapkan dia sebagai tersangka dugaan gratifikasi dalam pengadaan barang Pemerintah Kota Semarang pada 2023. KPK telah menahan tiga pejabat kota ini.

Penyidik KPK juga menggeledah rumah dan kantor Hevearita serta 65 tempat lain untuk membuktikan tuduhan itu. Penyidik menyita uang Rp 1 miliar dan 9.650 euro dalam penggeledahan tersebut. Suami Hevearita, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Alwin Basri, turut diperiksa dalam kasus serupa. “Saya mohon doa dari semuanya,” tutur Ita—panggilan Hevearita—setelah diperiksa KPK pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Penyidikan dugaan korupsi yang mengarah kepada Hevearita termasuk yang menjadi penyebab Megawati mangkel. Tiga petinggi PDIP bercerita, Megawati marah karena kebijakan Wali Kota Semarang itu diusut. Soalnya, kata mereka, Hevearita tak bereaksi ketika para camat bawahannya ditekan aparatur negara untuk berkampanye memenangkan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Semarang. Gibran adalah anak sulung Presiden Jokowi.

Seusai pemilihan presiden, tepatnya pada Idul Adha Juni 2024, Hevearita bertemu dengan Jokowi di Semarang karena Presiden menunaikan salat Idul Adha di kota itu. Dalam pertemuan tersebut, menurut tiga narasumber di PDIP, Hevearita menanyakan penyidikan KPK yang mengarah kepadanya. Jokowi mengatakan kasus Hevearita di KPK sudah tak ada masalah.

Berbekal pernyataan itu, Hevearita menggalang dukungan ke berbagai partai politik untuk kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Semarang. Hasil survei Indoriset Strategis pada 29 Juni 2024 menempatkannya di urutan pertama dengan elektabilitas 33,5 persen dari 600 responden. 

Politikus PDIP menduga elektabilitas tinggi Hevearita membuat Istana Presiden gerah. Soalnya, Gibran Rakabuming Raka mendukung temannya maju dalam pemilihan Wali Kota Semarang. Elite PDIP yakin pengusutan dugaan korupsi terhadap Hevearita berhubungan dengan keinginan Gibran mengantarkan temannya itu merebut posisi politik Hevearita.

Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, seusai memenuhi panggilan penyidik di gedung KPK, Jakarta, 1 Agustus 2024. Tempo/Imam Sukamto

Hevearita tak merespons pesan dan panggilan telepon hingga Jumat, 2 Agustus 2024. Begitu juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Sementara itu, Hasto Kristiyanto mengkonfirmasi informasi yang beredar soal operasi KPK menjegal Hevearita dalam pemilihan kepala daerah Semarang. “Saya menerima informasi yang sama,” ujarnya. “Tekanan saat pemilihan presiden kini berulang di pemilihan Wali Kota Semarang.”

Hasto juga mengaku tak lepas dari bidikan. Bukan hanya soal korupsi. Ia dianggap menghalangi usaha komunikasi Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri.

Sempat mati suri selama empat tahun, kasus suap Harun Masiku kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum agar lolos menjadi pengganti antarwaktu anggota DPR dari PDIP dihidupkan kembali oleh KPK. Pada awal Juni 2024, KPK memeriksa Hasto dalam perkara suap Harun Masiku yang kini menjadi buron. KPK menduga Hasto yang menyembunyikannya. Tuduhan kepada Hasto: menghalang-halangi penyidikan.

Gagal menjerat Hasto dalam urusan pelarian Harun Masiku, KPK membidiknya dengan kasus baru: korupsi proyek kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Penyidik KPK mengaku punya bukti keterlibatan Hasto dalam perkara itu.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo mengatakan pesan pendeknya kepada mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, yang menjadi petunjuk bagi penyidik KPK menuduh Hasto terseret perkara ini. “Saya pernah mengirim pesan meminta dipertemukan dengan Budi Karya Sumadi karena ada penugasan dari Mas Hasto,” ucap Yoseph, Jumat, 2 Agustus 2024.

Budi Karya adalah Menteri Perhubungan. Ketika itu Yoseph menjabat Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam pemilihan presiden 2019. Bos Yoseph di tim itu adalah Hasto. Menurut Yoseph, operasi rumah aspirasi ditangani oleh Budi Karya sebagai bawahan Jokowi. KPK menduga ada aliran uang dari proyek kereta untuk dana operasional rumah tersebut.

Yoseph mengenal Harno lewat Budi Karya. Belakangan, penyidik KPK menciduk Harno dalam sebuah operasi tangkap tangan pada April 2023. “Pesan itu dikait-kaitkan dengan Hasto,” kata Yoseph.

Hasto mengklaim tak terlibat dalam dugaan korupsi proyek kereta api karena tak pernah berkomunikasi dengan Harno. Masalahnya, di kartu tanda penduduk Hasto tertera “konsultan” sebagai pekerjaan. Predikat itu dianggap KPK berhubungan dengan konsultan proyek kereta di Kementerian Perhubungan. “Dari dulu, di KTP, pekerjaan saya konsultan karena jabatan Sekretaris Jenderal PDIP hanya sementara,” tutur Hasto.

Di kalangan politikus, Budi Karya juga dianggap “orang PDIP”. Budi tak merespons pesan ataupun panggilan telepon hingga Jumat, 2 Agustus 2024. “Beliau tidak tahu urusan operasional rumah aspirasi,” ucap Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Ahmad Thontowi Djauhari.

Acara pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta 5 Juli 2024. Antara/Indrianto Eko Suwarso

Selain Hasto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly kena tegur utusan Presiden Jokowi. Yasonna adalah politikus PDIP yang lama menjadi anggota DPR. Ia ditegur gara-gara mengesahkan pengurus baru PDIP dalam lembaran negara. Menurut para politikus PDIP, teguran itu berkaitan dengan nama-nama pengurus partai yang belakangan menjadi pengkritik keras kebijakan Presiden Jokowi.

Disahkan pada awal Juli 2024, masa bakti pengurus PDIP periode 2019-2024 diperpanjang hingga 2025. Nama-nama baru mengisi daftar pengurus partai. Mereka antara lain mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama; mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo; serta anggota DPR, Deddy Sitorus, Adian Napitupulu, dan Ronny Talapessy. Mereka acap melontarkan komentar di media massa mengkritik kecurangan pemilihan presiden 2024.

Elite PDIP bercerita, Yasonna ditegur orang-orang dekat Jokowi karena ia tak memberitahukan susunan pengurus baru PDIP kepada Presiden. Menurut seorang narasumber, Jokowi bahkan memerintahkan para pembantunya membentuk tim khusus untuk mengkaji aspek legal perpanjangan masa bakti pengurus PDIP itu.

Hasto, tentu saja, membela Yasonna. Perpanjangan masa bakti pengurus, kata dia, sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP. Menurut Hasto, presedennya Kongres PDIP Ke-6 pada 2019 yang dipercepat setahun karena pemilihan kepala daerah serentak. “Sekarang dikembalikan lagi pada periodisasi 2025 dengan alasan sama,” tutur Hasto.

Yasonna tak merespons pesan dan panggilan telepon hingga Jumat, 2 Agustus 2024. Begitu juga Pratikno dan Ari Dwipayana. Ari hanya mau menjawab pertanyaan soal pembangunan Ibu Kota Negara dan bantahan rencana pelantikan menteri di IKN pekan lalu.

Elite partai Koalisi Indonesia Maju memberikan informasi, dalam kunjungan ke IKN pekan lalu, Presiden Jokowi akan melantik menteri baru dan memecat menteri lama. Menteri baru itu adalah Bahlil Lahadalia, yang bergeser dari Menteri Investasi menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Arifin Tasrif, Menteri ESDM sekarang, akan dicopot karena dianggap “orang PDIP”.

Dua petinggi partai Koalisi Indonesia Maju mengatakan Arifin layak diganti karena kebijakannya banyak memberikan manfaat untuk PDIP. Selain itu, mereka menilai kinerja Arifin tak istimewa dibanding Bahlil, yang sregep melayani keinginan Jokowi. Misalnya dalam pembagian konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan. Bahlil menjadi operator yang melobi pimpinan ormas menerima konsesi itu.

Menurut elite Koalisi Indonesia Maju, Bahlil akan dilantik bersamaan dengan tiga wakil menteri baru pada 18 Juli 2024. Namun rencana itu batal dan pelantikan dialihkan ke IKN untuk menunjukkan ibu kota baru ini sudah layak ditempati dan menjadi tempat kerja. Rencana yang merebak di kalangan pengusaha tambang dan politikus ini pun batal. Ari Dwipayana mengatakan tak pernah ada rencana pelantikan menteri di IKN.

Arifin Tasrif terlihat berada di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Agustus 2024. Dia hanya tersenyum ketika wartawan bertanya soal ia akan digantikan Bahlil. “Ya, tunggu saja,” ucapnya. Adapun Bahlil Lahadalia mengelak dengan mengatakan, “Sedang banyak pekerjaan di Kementerian Investasi.” Jokowi setali tiga uang. Ia malah balik bertanya soal rencana reshuffle. “Kata siapa?”

Selain kader dan menteri, mereka yang terafiliasi dengan PDIP tersingkir dari jabatan komisaris badan usaha milik negara. Di antaranya Hariyadi, komisaris PT Brantas Abipraya, yang dicopot pada 21 Juli 2024. Hariyadi diganti oleh Sekretaris Tim Kampanye Daerah Sulawesi Barat sekaligus politikus Gerindra, Isra D. Pramulya. “Sudah banyak yang dicopot,” kata Deddy Sitorus. “Gara-gara beda jalan politik.”

Serangan Istana mutakhir adalah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perpu MD3). Tiga politikus yang mengetahui penyusunan itu bercerita, naskah Perpu MD3 sudah ada di meja Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Perubahan UU MD3 akan mengubah komposisi anggota partai di badan legislatif. Selama ini undang-undang itu mengatur kader partai pemenang pemilihan umum akan otomatis menduduki kursi Ketua DPR. Perpu MD3 akan mengubah ketentuan itu sehingga mengancam posisi PDI Perjuangan. Dalam Pemilu 2024, PDIP menjadi pemenang dengan perolehan suara 25,3 juta.

Para politikus PDIP bercerita bahwa Perpu MD3 menjadi cara yang efektif bagi pemerintah memakai cara legal mengubah undang-undang. Sebab, jika memakai jalan revisi, selain prosesnya akan lama, ada keterlibatan DPR. Perpu menjadi kewenangan pemerintah mengubah sebuah undang-undang. Rencana penyusunan Perpu MD3, menurut mereka, yang membuat anggota DPR dari PDIP setuju dengan revisi sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Kepolisian RI, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Keimigrasian. “Kalau Perpu MD3 jadi, PDIP kehilangan kursi ketua,” ucap Deddy Sitorus.

Pratikno menyangkal jika presiden disebut akan mengeluarkan Perpu MD3 untuk menyingkirkan PDIP dari jatah kursi Ketua DPR. “Ada-ada saja. Enggak ada cerita itu. Imajinatif,” kata Pratikno, Kamis, 1 Agustus 2024. Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, membantah dugaan ada lobi mengegolkan perpu itu. “Apa kepentingan mendesaknya sehingga dibuat perpu?” ia balik bertanya. 

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjawab pertanyaan watawan di kompleks Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, 29 Juli 2024. Antara/Mentari Dwi Gayati

Elite PDIP tersenyum kecut ketika dimintai konfirmasi soal sangkalan pemerintah dan koalisinya. Karena itu, mereka bersiap mengerahkan massa untuk berdemonstrasi jika Perpu MD3 jadi terbit atau jika ada kadernya yang ditahan karena terjerat kasus hukum. “Ketika kesabaran terus diuji, jangan salahkan kami melakukan aksi massa,” ujar politikus PDIP, Ronny Talapessy.