Dalam Pilkada 2024, PDIP-Gerindra Siap Berkoalisi

Olly Dondokambey. Tempo/Imam Sukamto

Tomohon merupakan salah satu basis suara PDI Perjuangan di Sulawesi. Untuk pemilihan Wali Kota Tomohon 2024, PDIP mengusung kader mereka, Caroll Joram Azarias Senduk. Caroll adalah calon inkumben. Ia akan berpasangan dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Tomohon Sendy Gladys Adolfina Rumajar. “Surat rekomendasinya sudah keluar,” ujar Olly.

Keinginan PDI Perjuangan bersekutu dengan Gerindra ini sudah diungkapkan jauh-jauh hari. Seorang kolega Olly menuturkan, perintah Olly kepada kader-kader PDIP di Sulawesi Utara disampaikannya dalam salah satu rapat DPD PDI Perjuangan. “Politik itu dinamis, semua bisa terjadi,” ucapnya.

Keputusan PDI Perjuangan untuk berkoalisi dengan Gerindra di tingkat pemilihan kepala daerah bukan tanpa alasan. Peluang mereka bergabung di kabinet Prabowo Subianto terhitung kecil karena panasnya hubungan dengan Presiden Joko Widodo. Anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, adalah wakil presiden terpilih. Kecuali Prabowo nekat mengesampingkan peran Gibran dan Jokowi, PDIP sulit masuk ke kabinet.

Posisi Jokowi yang mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden membuat hubungannya dengan PDIP retak. Jokowi adalah kader PDI Perjuangan sejak menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah, pada 2005. Dalam pemilihan presiden 2024, PDI Perjuangan mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Cawe-cawe Jokowi memenangkan Gibran dalam pemilihan presiden melalui pengerahan aparatur negara dan bantuan sosial membuat perolehan suara Ganjar-Mahfud menempati urutan buncit, hanya 16 persen.

Dua petinggi di Koalisi Indonesia Maju—koalisi partai pendukung Prabowo—dan pengurus PDI Perjuangan menyebut faktor Jokowi yang membebani hubungan PDI Perjuangan dengan Gerindra. Padahal Prabowo justru memiliki hubungan baik dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Keduanya pernah menjadi pasangan dalam pemilihan presiden.

“PDIP mengatakan tidak punya masalah dengan Pak Prabowo. Dengan demikian, kami juga tidak punya masalah dengan Ibu Mega ataupun PDIP,” kata Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta, Ahad, 12 Mei 2024.

Penjajakan koalisi kedua partai sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak membantah bila disebut ada upaya komunikasi untuk berkoalisi antara partainya dan Gerindra. Pendekatan dilakukan di berbagai level dan dengan berbagai cara. “Setidaknya ada tujuh kader senior yang ditugasi membangun komunikasi dengan partai lain,” tutur Hasto pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Tujuh kader senior PDIP itu menempati jabatan publik. Di DPR ada Ketua DPR Puan Maharani, yang biasa berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPR dari Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Sejumlah politikus senior PDIP lain, seperti Ketua Fraksi Utut Adianto dan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah, juga mendapat penugasan penjajakan koalisi PDIP-Gerindra.

“Pembahasan tidak hanya terkait dengan pemilihan kepala daerah, tapi juga tanggapan atas politik legislasi akhir-akhir ini,” kata Hasto.

Sementara itu, komunikasi politik yang lebih intens antara Prabowo dan Megawati dilakukan melalui Olly Dondokambey. Faktor Manado membuat Olly dan Prabowo lebih intim. Prabowo sempat menjenguk Olly yang sakit pada pertengahan Maret 2024.

Keputusan “koalisi jalur memutar”, seperti disampaikan politikus PDIP, terlihat dari makin gencarnya PDIP menguatkan persekutuan dengan Gerindra di sejumlah daerah. Di Jawa Tengah, kerja sama di antara kedua partai sudah disepakati setidaknya di 10 kabupaten/kota. “Di tingkat II, partai memiliki spektrum kerja sama politik yang luas, sesuai dengan konfigurasi politik di daerah,” ujar Hasto.

Meski begitu, PDI Perjuangan tak menutup pintu seutuhnya bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Hingga saat ini Megawati Soekarnoputri masih belum membuat sikap tegas ihwal posisi partai banteng di pemerintahan mendatang. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Eksekutif Deddy Sitorus menuturkan, partainya masih menimbang manfaat bila nanti bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. 

“Apakah lebih baik PDI Perjuangan menjadi mitra setara di luar kabinet? Tergantung suara arus bawah dan keputusan Ibu Megawati,” ucap Deddy pada Selasa, 30 Juli 2024.

Dua petinggi Koalisi Indonesia Maju meyakini PDI Perjuangan tidak akan bergabung, setidaknya hingga pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Mereka tak menolak bila PDIP bergabung belakangan. “Jika Pak Prabowo menghendaki, Demokrat siap mendukung,” tutur koordinator juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, pada Jumat, 2 Agustus 2024. “Syaratnya satu visi dan misi dengan Prabowo, jangan jadi penghambat.”

Keputusan akhir kedua partai bergantung pada pertemuan Prabowo dengan Megawati. Rencana pertemuan keduanya sudah beberapa kali mencuat, tapi beberapa kali pula gagal dan batal. Hingga kini belum ada lagi jadwal pertemuan mereka. “Terkait dengan posisi partai terhadap pemerintahan ke depan akan disampaikan Ibu Megawati pada momentum yang tepat,” kata Hasto Kristiyanto.