Tertikam Pisau Anak Sulung

Di Jakarta, rapat harian dan Mukernas PPP berlangsung maraton. Dua loyalis Suharso yang menjadi pengurus PPP mengaku tak menerima undangan resmi rapat. Seorang di antaranya bercerita, pada Ahad pagi, 4 September, itu salah satu pengurus senior mengajaknya kumpul-kumpul di Hotel DoubleTree, Jakarta Pusat. Satu lagi mendapat informasi dari koleganya di PPP.

Belakangan, kumpul-kumpul itu berubah menjadi rapat pengurus harian. Dua peserta rapat bercerita, dalam pertemuan itu Amir Uskara menyatakan telah mendapat konfirmasi bahwa Suharso resmi mundur sebagai ketua umum. Namun Amir tak merinci dari siapa konfirmasi tersebut ia dapat. Peserta rapat pun mempertanyakan surat resmi pengunduran diri Suharso.

Arsul Sani saat memberikan keterangan pers terkait pemberhentian Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa di Nusantara 3, Senayan, Jakarta, 5 September 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

Sumber yang sama mengatakan Amir mengatakan bahwa warkat itu akan dikirim saat Suharso melakukan transit dari Paris. Kepada Tempo pada Sabtu, 10 September lalu, Amir membantah informasi tersebut. Ketua Fraksi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat itu menyatakan hanya menyampaikan keinginan Suharso untuk mundur. “Bukan sudah mengundurkan diri,” ujarnya.

Kabar mundurnya Suharso disebarkan kepada para pengurus wilayah Partai Persatuan Pembangunan. Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPP Riau Syamsurizal turut mendengar kabar tersebut. “Saya tidak membaca langsung, tapi dari mulut ke mulut katanya ada jawaban Pak Suharso,” ucap Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR itu.

Pukul 21.51 waktu Jakarta, pesan dari Suharso masuk ke grup WhatsApp DPP PPP 2020-2025. Suharso membantah mundur sebagai ketua umum. Ia meminta semua pengurus tetap mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP. “Mukernas yang tidak sah akan memicu konflik berkepanjangan,” begitu bunyi pesan Suharso yang dibaca Tempo.

Suharso mengirim pesan itu saat berada di Doha, Qatar. Toh, pesannya tak mampu membatalkan mukernas. Mayoritas ketua DPW PPP sedang berada di Jakarta untuk mengikuti acara bimbingan teknis pada Senin-Rabu, 5-7 September, di Hotel Redtop, Jakarta Pusat. Mereka pun ramai-ramai datang ke Hotel Swiss-Belinn Modern Cikande, Serang, Banten, tempat mukernas dihelat.

Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur Djainuddin Lonek mengatakan ada 30 dari 34 pimpinan wilayah yang hadir di Banten, wilayah yang pernah dipimpin oleh Muhamad Mardiono. Persamuhan itu pun mengukuhkan pencopotan Suharso dan penunjukan Mardiono sebagai ketua umum partai.

•••

PENCOPOTAN Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP bermula dari surat tiga majelis partai. Diteken Ketua Majelis Pertimbangan Muhamad Mardiono, Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siraj, layang tersebut meminta Suharso mundur.

Mardiono mengatakan, sebelum menulis warkat pertama, majelis partai mengundang Suharso ke Hotel Mulia, Jakarta, pada Sabtu, 22 Juli lalu. “Kami tabayun dengan Ketua Umum,” kata Mardiono kepada Tempo di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Rabu, 7 September lalu.

Dalam suratnya, ketiga majelis mempersoalkan sederet isu. Pertama, pidato Suharso di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada 15 Agustus lalu. Dalam acara pendidikan antikorupsi bagi kader PPP itu, Suharso menyinggung pemberian amplop ketika bersilaturahmi kepada para kiai.

Muhammad Mardiono menyerahkan dokumen pengurus baru PPP ke Kemenkumham, di Jakarta, 6 September 2022. Dok. PPP

Perkara lain adalah dugaan gratifikasi berupa fasilitas pesawat jet untuk Suharso. Isu ini berujung sejumlah demonstrasi di gedung PPP dan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta Pusat pada Juli lalu serta pelaporan ke KPK. Majelis juga mempertanyakan persoalan rumah tangga Suharso.

Suharso membenarkan ada pertemuan di Hotel Mulia. Namun ia menyatakan tak mau menerima surat-surat dari majelis yang bocor ke publik. Suharso meyakini serentetan isu yang menyerangnya terus difabrikasi. “Tak pantas mereka masuk di masalah domestik saya,” ujarnya.

Soal pidatonya di KPK yang dipersoalkan, Suharso mengaku telah bertemu dengan banyak ulama. Ia pun meminta maaf secara terbuka. “Video pidato saya dipenggal dan digunakan untuk menyerang saya,” ucapnya.

Menurut Mardiono, majelis dua kali mengirim surat meminta Suharso mundur, yakni pada 22 Agustus dan 24 Agustus. Adapun surat terakhir bertanggal 30 Agustus berisi kabar pemberhentian Suharso dari jabatan ketua umum. Menurut dia, Mahkamah Partai PPP telah mengeluarkan pandangan hukum yang menyetujui pemberhentian Suharso pada Sabtu, 3 September lalu.

“Putusan Mahkamah Partai itu tidak serta-merta,” tutur Mardiono. Dia melanjutkan, putusan Mahkamah itulah yang dilanjutkan dengan rapat pengurus harian dan musyawarah kerja nasional pada 4 September.

Muhamad Mardiono menghadiri kegiatan vaksinasi massal di Komplek BCS, Cilegon, Banten, Agustus 2021. Dok. Facebook Wantimpres RI

Ketua DPW PPP Riau Syamsurizal meyakini pemberhentian Suharso dan pengangkatan Mardiono sudah sesuai dengan mekanisme. Ketua Umum Badan Otonom Wanita Persatuan Pembangunan Fernita Darwis berpendapat senada. Keduanya peserta Mukernas PPP di Serang, Banten, pada Ahad, 4 September lalu.

“Proses pengangkatan Pak Mardiono sebagai pelaksana tugas ketua umum sudah melalui tahapan yang tepat,” kata Fernita.

Suharso Monoarfa dan para pendukungnya berpendapat sebaliknya. Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha mengatakan pemberhentian Suharso tak sah lantaran tak sesuai dengan aturan partai.

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP menyebutkan ketua umum dapat diberhentikan karena meninggal dunia; berhalangan tetap karena sakit atau hal lain yang ditetapkan berdasarkan putusan dan/atau pendapat hukum Mahkamah Partai PPP; serta menjadi tersangka tindak pidana korupsi di KPK, Kepolisian RI, atau Kejaksaan Agung.

Kubu Suharso juga mempersoalkan mekanisme musyawarah kerja nasional yang tak sesuai dengan aturan. Anggaran Dasar PPP menyebutkan bahwa rancangan materi mukernas disiapkan oleh pengurus harian dan disampaikan kepada peserta 15 hari sebelum mukernas digelar.

Suharso mempersoalkan putusan Mahkamah Partai itu. “Saya tidak sedang beperkara, tidak pernah diundang, dan tidak pernah disidang,” ujarnya. Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan tak menanggapi permintaan wawancara Tempo.

Empat narasumber dari lingkup internal PPP mengatakan serangkaian proses pencopotan Suharso sengaja digelar saat dia tak berada di Indonesia. Sejumlah politikus senior partai pun disebut-sebut menjadi motor gerakan. Salah satu yang ditengarai turut memuluskan agenda pelengseran Suharso ialah bekas Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy.

Baca: Karier Politik Romahurmuziy yang Dulu Membawakan Tas Suryadharma Ali

Pada Maret 2019, Suharso menjadi pengganti Romahurmuziy, yang ditangkap KPK sebulan sebelum pemilihan umum digelar. Dua narasumber bercerita, Romy—sapaan Romahurmuziy—mengulik jadwal kepulangan Suharso dari Paris kepada kerabatnya. Lantaran mengetahui kedekatan Suharso dan Romy, famili tersebut memberikan informasi yang ia minta.

Romahurmuziy. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Sehari seusai mukernas, Romy meminta waktu bertemu Suharso di kawasan Jakarta Selatan. Empat narasumber yang mengetahui isi pertemuan itu bercerita, Romy mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Dua dari empat narasumber mengatakan Romy menyebutkan para petinggi republik itu merestui Suharso diganti. Enggan menceritakan isi pertemuan tersebut, Suharso mengatakan Romy menyampaikan sejumlah informasi. Suharso lantas mengecek informasi itu kepada sejumlah pihak. “Dia cerita A, B, C, D. Saya kalibrasi informasinya,” kata Suharso.

Ketua PPP Syaifullah Tamliha, yang juga hadir dalam pertemuan itu, mengatakan Romy mengklaim telah mendapat sinyal dari Istana untuk menengahi polemik di PPP. “Tapi itu klaim. Apa urusannya dia menemui Presiden? Apa urusannya dia menjadi mediator?” ujar Syaifullah.

Menurut Syaifullah, pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu diakhiri dengan ancaman dari Romahurmuziy. “Dia bilang, kalau Suharso menolak mundur, tidak akan ada calon legislator dari PPP,” ucap Syaifullah.

Romahurmuziy tak merespons panggilan telepon dan pesan yang dikirim ke dua nomornya. Tempo menyambangi rumahnya di kawasan Condet, Jakarta Timur, pada Jumat, 9 September lalu. Penjaga rumah itu mengatakan Romy tak berada di sana.

Selain Romahurmuziy, nama yang disinyalir bermanuver untuk melengserkan Suharso ialah Arsul Sani. Saat Romy terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2014-2019, Arsul didapuk sebagai sekretaris jenderal.

Dua pengurus dan seorang politikus PPP mengatakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu menginisiasi rapat pengurus harian di DoubleTree saat Suharso tak berada di Indonesia. Indikasi lain, Arsul menandatangani surat undangan mukernas di Swiss-Belinn, Serang. Anggota Komisi Hukum DPR itu juga berpidato membuka hajatan tersebut.

Kepada Tempo, Arsul mengaku bersama Romy dan Mardiono sudah lama mendiskusikan persoalan PPP akibat sejumlah isu yang menerpa Suharso. Namun ia membantah jika disebut menjadi motor dan mendesain pendongkelan Suharso dari kursi Ketua Umum PPP.

Arsul menyebutkan pemberhentian Suharso adalah imbas sejumlah persoalan seperti tertuang dalam surat majelis partai. “Semuanya tiba-tiba terakumulasi karena sudah menumpuk lama,” katanya. Ihwal pertemuan dengan Suharso, Arsul mengklaim Romy bermaksud menjembatani pertemuan dengan Mardiono.

Seorang pengurus PPP bercerita, petinggi partai kubu Mardiono juga menemui pejabat di lingkaran dekat Presiden sehari sebelum mukernas digelar di Serang atau pada Sabtu, 3 September lalu. Petinggi partai Ka’bah itu menceritakan rencana pelengseran Suharso. Sumber yang sama mengatakan pejabat tersebut menyatakan bahwa Presiden tak membekingi Suharso.

Demonstrasi menuntut Suharso Manoarfa mundur dari Ketua Umum PPP, di depan gedung  DPP PPP, Jakarta, 29 Juni 2022. TEMPO/Subekti.

Politikus Senayan itu dan pengurus PPP lain mengatakan Mardiono juga telah berkomunikasi dengan sejumlah pejabat di kabinet sebelum Suharso dicopot. Dalam satu pertemuan dengan para pendukungnya, Mardiono menyebutkan bahwa langkahnya sudah on the track. Mardiono pun menyatakan tak akan mengambil langkah tersebut jika tak mengantongi dukungan.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto tak merespons pertanyaan yang dilayangkan Tempo. Sekretaris Kabinet Pramono Anung hanya membaca pesan yang dikirim ke nomor WhatsApp-nya.

Pada Senin, 5 September lalu, Presiden menyatakan pemberhentian Suharso merupakan urusan internal PPP. “Biar dirampungkan di wilayah PPP,” ujar Jokowi kepada wartawan di Mal Sarinah, Jakarta.

Mardiono membantah bila disebut mendapat dukungan Istana untuk menggantikan Suharso. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Jokowi ataupun orang dekatnya soal polemik di PPP. “Saya disiplin memisahkan mana tugas negara dan politik,” ucapnya.

Adapun Suharso tak menyangka bakal mendapat serangan dari Romahurmuziy dan Mardiono. Pada 2014, mereka berada di kubu yang sama dalam Muktamar PPP di Surabaya. Dalam muktamar itu, Romy terpilih sebagai pengganti Ketua Umum Suryadharma Ali, yang mundur karena terjerat kasus korupsi dana haji.

Suharso menyatakan telah menganggap Romy sebagai anak sulungnya. “Di handphone saya, nama Romy tertulis sebagai my oldest son (anak tertua),” kata politikus 67 tahun ini.

Baca: Getah Suap Bos Partai Ka'bah

•••

SEBELUM Musyawarah Kerja Nasional PPP digelar pada 4 September lalu, Suharso Monoarfa dikabarkan membuka kemungkinan mengundurkan diri. Sehari setelah keluarnya surat majelis yang pertama pada 22 Agustus lalu, ia mengundang belasan pengurus Partai Persatuan Pembangunan di sebuah kantor di bilangan Senopati, Jakarta Selatan.

Ditemani suguhan martabak dan sate Padang, persamuhan itu berlangsung tiga jam. Dua peserta pertemuan bercerita, Suharso sempat menyinggung opsi menanggalkan jabatan ketua umum demi menyelamatkan perolehan suara partai.

Kepada Tempo pada Jumat, 9 September lalu, Suharso membenarkan adanya pertemuan itu. Suharso bertanya apakah para tetamunya memang menginginkan dia mundur. “Saya tidak posesif pada jabatan,” ujarnya. Opsi itu bisa jadi buyar setelah Suharso tiba-tiba dicopot dari posisi ketua umum.

Tiba dari Paris pada Senin pagi, 5 September lalu, Suharso bergerak melawan pencopotannya sebagai Ketua Umum PPP. Ia mengumpulkan tujuh pengurus pusat PPP di rumahnya. Dalam pertemuan itu, Suharso mendengar laporan soal peristiwa pendongkelan. Tetamu yang hadir mendukung Suharso untuk melawan pemakzulan itu.

Sehari kemudian, Suharso menyambangi arena bimbingan teknis untuk kader PPP yang menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah di Hotel Redtop, Jakarta Pusat. Dikawal anggota Gerakan Pemuda Ka’bah—organisasi sayap PPP—Suharso berbicara di panggung dan menegaskan ia masih menjabat Ketua Umum PPP.

Di hadapan ratusan kader, Suharso menyatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly. Menurut Suharso, Yasonna menanyakan polemik PPP yang bisa berujung pada dualisme kepengurusan, seperti dialami PPP pada masa lalu. Kepada Yasonna, Suharso meminta Kementerian Hukum mengacu pada peraturan yang berlaku.

Dari Hotel Redtop, Suharso menggelar rapat pengurus harian di Restoran Habitate, Kuningan Suite, Jakarta. Rapat yang dihadiri 26 pengurus itu memutuskan bahwa keputusan rapat pengurus harian serta mukernas sebelumnya tidak sah dan harus batal demi hukum.

Namun, pada hari yang sama, kubu Muhamad Mardiono menyerahkan berkas permohonan perubahan kepengurusan hasil Mukernas Banten kepada Kementerian Hukum. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan perubahan yang diajukan hanya penetapan Mardiono sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Hari itu pula Suharso mengirim surat permohonan perlindungan hukum kepada Yasonna Laoly. Dalam layang enam halaman tertanggal 6 September 2022 itu, Suharso dan Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi menyatakan bahwa Mukernas Serang bersifat ilegal.

Membeberkan sejumlah pasal yang mendasari argumen itu, mereka meminta Yasonna menolak permohonan kubu Mardiono. Namun pada Jumat, 9 September, Menteri Hukum yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu justru mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan Mardiono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP.

Surat keputusan itu keluar hanya tiga hari setelah kubu Mardiono mengajukan permohonan perubahan kepengurusan. Ditanyai ihwal keluarnya surat keputusan itu ataupun komunikasinya dengan Suharso, Yasonna hanya membaca pesan dari Tempo.

Resmi menjadi pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono menyatakan bakal segera melapor kepada Presiden Jokowi. Ia siap mundur dari Dewan Pertimbangan Presiden jika aturan mengharuskan demikian. “Tapi itu hak prerogatif Presiden,” kata Mardiono.

Adapun Suharso Monoarfa mengatakan bakal mempelajari putusan Menteri Hukum dan HAM. Menurut Suharso, kudeta pelengserannya sebagai Ketua Umum PPP berlangsung saat ia menjalankan tugas negara sebagai Kepala Bappenas. “Saya sedang bekerja untuk negara, tiba-tiba ada yang menusuk saya dari belakang,” ujar Suharso.

RAYMUNDUS RIKANG, HUSSEIN ABRI DONGORAN, IMA DINI SHAFIRA, YUDHISTIRA YOGA, SALSYABILLA