Kota administratif, apa kabar ?

DENGAN diresmikannya Dumai sebagai kota administratif 11 Juli lalu, jumlah kota Administratif menjadi 11. Tapi sementara jumlah tadi bertambah, kota administratif lain yang diresmikan sebelumnya ternyata merangkak-rangkak. Sebab berbagai persoalan rupanya tak cepat bisa diselesaikan. Kota administratif berada di bawah pemerintah kabupaten. Kotamadya di bawah propinsi. Adapun kabupaten statusnya setingkat dengan kotamadya: daerah tingkat dua. Kota administratif pertama yang diresmikan Menteri Dalam Negeri adalah Bitung. Luas kota ini 29 ribu hektar. Jumlah penduduk 76 ribu jiwa. Melihat posisinya sebagai pintu gerbang laut Propinsi Sulawesi Utara kota ini bisa berkembang. Maklum Sulawesi Utara dikenal kaya cengkeh dan kopra. Tapi kenyataannya dapat terlihat di sekitar pelabuhan: gubuk nelayan berbaur dengan tangki minyak Pertamina. Paling tidak itu yang antara lain dibilang ruwet oleh drs KL Senduk yang menggantikan Walikota WA Worang Mei tahun ini. Apa penyebabnya? Sebagai Walikota baru ketika itu tentu saja Senduk tak bisa bilang apa-apa. Hanya ketika ia tahu pejabat yang digantikannya belum menyiapkan rencana induk segera ia bilang soal itu memang perlu didahulukan. Namun lain Bitung lain pula Palu. Ibukota Sulawesi Tengah ini, sebelum diresmikan menjadi kota administratif 27 September tahun lalu, merupakan satu di antara sejumlah kecamatan di Kabupaten Donggala. Menurut rencana, setelah menjadi kota administratif akan terdiri dari dua kecamatan. Dengan satu kecamatan tambahan di bagian timur kota yang terpisah sungai Palu. Kini wilayah untuk kecamatan itu sudah ada. Namun orang yang duduk di kursi camat belum lagi muncul, meskipun usianya sudah hampir setahun. Cimahi Tak heran sampai pertengahan Juli ini belum satu pun proyek pembangunan dikerjakan di Palu. Termasuk proyek Inpres atau Banpres yang seperti dikatakan drs Syahbuddin Labadjo, Kepala Sub Direktorat Pembangunan Kabupaten Donggala biasanya lancar. Tak heran pula wakil ketua DPRD Kabupaten Donggala M. Ali Ismail mengatakan kepada TEMPO, "arti kota administratif ini belum terasa bagi masyarakat kotanya sendiri." Tak kurang menarik cerita kota administratif lain, Kendari. Kota administratif yang peresmiannya dilakukan Mendagri dua hari setelah Palu ini mengeluh karena sulit mendapatkan subsidi dari pemerintah atasan. Malah pernah disebut-sebut PP No 19/1978 tentang pembentukan kota administratif Kendari sebagai tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Bupati Kendari Andrey Djufri SH. Itu sehubungan dengan keluarnya satu SK Bupati 22 Januari 1979. Isinya: pendapatan daerah di wilayah Kota Administratif Kendari dibagi masing-masing 50% dengan pemerintah kabupaten. Bagaimana dengan cerita kota administratif lain di Pulau Jawa? Satu di antaranya Cimahi, Jawa Barat. Diresmikan sebagai kota administratif 29 Januari 1976 Cimahi lebih besar dibanding kota administratif lainnya. Bayangkan jika penduduk Dumai 60-an ribu atau Bitung 70-an ribu jiwa, penduduk kota ini sekitar 200 ribu dengan luas wilayah 41 KmÿFD. Ditambah dengan adanya berbagai instansi militer, tak kecuali tingkat pusat seperti Kobangdiklat (Komando Pengembangan Pendidikan dan Latihan) TNI-AD dan Pusat Pendidikan Polisi Militer (Pusdikpom) ABRI, kondisi kota Cimahi buat berkembang memang besar. Tapi di luar itu semua kota administratif lain pun tentu tak boleh kecil hati. Alasan ditetapkannya Dumai sebagai kota administratif pertama di Sumatera misalnya, menurut Menteri Dalam Negeri Amirmachmud karena perkembangannya pesat. Coba saja, sebelum mencapai angka persisnya 67.282 jiwa (sekarang) penduduk Dumai pada 1965 hanya sekitar 13 ribu jiwa saja.