KPK Soroti Pengadaan Tanah dan Taman di Jakarta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendampingi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam setiap pengadaan maupun konflik soal tanah. "Jangan sampai ada tanah di Jakarta dibeli dua kali. Tim kami akan bantu dan dampingi dalam masalah tanah karena harganya mahal sekali," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Balai Kota DKI kemarin.

Kesediaan ini diungkap Basaria dalam acara penandatanganan 14 komitmen bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komitmen-komitmen itu dihasilkan seusai program tiga bulan tim supervisi dari lembaga antirasuah tersebut dicangkokkan di dalam lingkungan pemerintah Jakarta.

Berbeda dengan di daerah lainnya, KPK mengirim sampai dua tim ke Balai Kota DKI. Tim tersebut berkoordinasi langsung dengan satuan kerja perangkat daerah untuk membenahi hal-hal yang bisa menjerumuskan pejabatnya ke dalam pusaran korupsi.

Dalam hal pengadaan atau pembelian tanah, mi-salnya, Basaria menyarankan agar dilakukan oleh wilayah masing-masing. "Kalau di sini (Jakarta) wali kota, karena mereka lebih menguasai wilayahnya dan lebih tahu."

Aset tanah termasuk di antara catatan tentang pengelolaan barang milik daerah yang diberikan KPK untuk pemerintah DKI seusai program supervisi tersebut. Ihwal catatan yang sama, Basaria menyebutkan landasan pedoman dan syarat untuk pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang publik terpadu ramah anak juga masih belum jelas.

Pada catatan yang lain, Basaria menilai retribusi dan pajak harus segera diperbaiki. Basaria menyoroti tunggakan pajak kendaraan bermotor, terutama yang mewah, yang menurutnya perlu dilakukan penagihan dengan taktik dan strategi berbeda.

Masalah lain yang ditemukan tim KPK adalah soal pajak hotel dan bangunan. Ada pula permasalahan tata kelola pemakaman. "DKI harus menjadi role model yang baik. Penampakan wajahnya Indonesia itu ada di DKI," ujar Basaria.

Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengakui beberapa pembenahan harus dilakukan. Dia menyebut adanya inventarisasi seluruh aset milik pemerintah Jakarta sejak 2015. Menurut Djarot, pencatatan aset memang menjadi kelemahan Pemprov DKI Jakarta karena kesemrawutannya sudah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu.

Djarot juga memberi catatan khusus atas upaya penguatan unit layanan pengadaan barang dan jasa lewat penerapan katalog elektronik dalam pelelangan. Hal tersebut dinilai bisa membuat Pemprov DKI Jakarta bersikap independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.

"Selama ini dengan sistem e-Katalog itu membuat kami tidak ada lagi keraguan," katanya sambil menambahkan, "Tidak ada lagi barang abal-abal. Tidak ada lagi mark-up." LARISSA HUDA | WURAGIL