Krisis Air Bersih di Pesisir Utara Jakarta

Padahal Ketua Koperasi Nelayan Blok Eceng tersebut mengklaim PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) sudah pernah mengukur dan melakukan survei lokasi untuk pembangunan instalasi pipa air bersih di kawasan tersebut pada pertengahan 2019. Namun proses tersebut juga mandek tanpa kepastian hingga sudah berjalan tiga tahun. Informasi terakhir, Palyja mengklaim tak bisa melakukan pembangunan karena belum ada kesepakatan dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya.

Alih-alih membangun perpipaan, PAM Jaya justru mengirim tiga tandon air dengan kapasitas total 15 ton ke Kampung Blok Eceng pada pertengahan 2020. Setiap pekan, 2-3 mobil tangki badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut mengantar air bersih untuk mengisi ulang tandon air tersebut. PAM Jaya menyerahkan pengelolaan air ini kepada beberapa warga yang kemudian menjual dengan harga lebih murah, yaitu Rp 2.000 per jeriken.

Pekerja melakukan pemasangan pipa air bersih di Jalan M.T. Haryono, Jakarta, 12 November 2021. TEMPO/Ridho Fadilla

Namun, menurut Muslimin, minat masyarakat untuk mendapatkan air bersih dari fasilitas PAM Jaya juga terus menurun. Pasalnya, masyarakat harus datang membawa jeriken yang ingin diisi. Setelah itu, pembeli yang mayoritas adalah ibu rumah tangga harus mengangkat dan membawa jeriken penuh tersebut puluhan hingga ratusan meter menuju kediaman masing-masing. “Jalannya pun berupa tanah urukan, bergelombang dan susah dilewati. Ditambah dengan jeriken penuh yang berat,” kata dia.

Anggota Solidaritas Perempuan DKI Jakarta, Suripah, mengatakan warga binaan di RT 06 RW 22 Muara Angke pun masih mengeluh kesulitan mendapatkan air bersih. Berdasarkan informasi, saat ini pemerintah mendapat bantuan dari PT Pertamina untuk penyediaan tangki air bersih bagi warga. Bantuan yang sudah berjalan dua tahun ini cukup memberikan keringanan bagi warga untuk pemenuhan air bersih. “Tergantung jumlah anggota keluarganya, kira-kira tiap keluarga itu dikenakan biaya Rp 100-300 ribu per bulan,” ujar Suripah.

Meski demikian, menurut dia, bantuan badan usaha milik negara (BUMN) ini hanya akan berlangsung dalam hitungan waktu. Selain itu, bantuan tersebut tak menjawab persoalan utama warga di utara Jakarta soal hak mendapatkan air bersih. Hingga saat ini, kata dia, tak ada tanda-tanda PAM Jaya ataupun dua mitra swastanya, Aetra dan Palyja, berencana membangun perpipaan.

Permukiman padat dan miskin di Ibu Kota di lokasi lain pun masih kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan sejumlah wilayah di Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara, tak bisa menikmati air bersih meski sudah memiliki instalasi perpipaan. Selama berbulan-bulan, warga setempat mendapatkan air yang keluar dari pipa dalam jumlah kecil, berwarna, dan berbau. Warga Kampung Marlina Elektro, Muara Baru, pun sudah 10 bulan mendapatkan aliran air bersih yang sangat minim.

“Ini aneh, kenapa air bersih di perumahan dan wilayah yang elite sepertinya tak pernah ada laporan bermasalah. Sejak awal memang ada pengecualian bagi masyarakat miskin,” ujar Suripah.

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air, kata Suripah, sebenarnya menyambut positif rencana pengambilalihan pengelolaan air bersih dari Aetra dan Palyja kepada PAM Jaya. Menurut dia, dua perusahaan tersebut hanya mampu menambah cakupan air bersih sekitar 20 persen atau dari 44 persen menjadi 64 persen selama hampir 25 tahun masa kontrak kerja sama, Juni 1997 hingga Februari 2023. Padahal DKI mematok target perpipaan air bersih bisa mencapai 82 persen hingga akhir masa perjanjian.

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Syaiful Jihad, menilai dua perusahaan swasta tersebut juga hanya mengeluarkan dana investasi pengelolaan air bersih sebesar Rp 4 triliun. Padahal PAM Jaya saja tercatat butuh dana Rp 30 triliun untuk menuntaskan cakupan 100 persen air bersih di Ibu Kota. “Mereka (swasta) minim investasi, tapi selama masa kerja sama banyak meraup keuntungan,” kata Syaiful.

FRANSISCO ROSARIANS