Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DUA hari setelah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia memerintahkan bagian administrasi partai beringin mengganti surat rekomendasi para calon kepala daerah. Pada Jumat, 23 Agustus 2024, ia meminta semua surat rekomendasi pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 yang ditandatangani Airlangga Hartarto, mantan Ketua Umum Golkar, diganti dengan namanya.
Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji sejak pagi ikut mengurus perubahan tanda tangan di kantor pusat Golkar di Kemanggisan, Jakarta Barat. Padahal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan baru Golkar belum keluar. “Reviu (calon kepala daerah) dilakukan tim di desk pilkada,” kata Sarmuji saat dihubungi Tempo, Jumat, 23 Agustus 2024.
Bahlil berencana mengutak-atik sejumlah calon kepala daerah yang telah mendapat rekomendasi. Salah satunya dalam pemilihan gubernur atau pilgub Banten. Lebih dari lima pengurus Golkar yang ditemui Tempo bercerita bahwa Bahlil akan membatalkan dukungan Airlangga terhadap bekas Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany.
Narasumber yang sama mengatakan Golkar akan mengikuti keputusan Koalisi Indonesia Maju, gabungan partai politik pendukung Prabowo Subianto. Koalisi itu mendukung Ketua Partai Gerindra Banten Andra Soni. Bersama Koalisi Indonesia Maju, Golkar akan mendorong Andra melawan kotak kosong.
Perubahan calon kepala daerah juga akan dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. “Calon (kepala daerah) yang belum bagus akan dicek untuk dibuat bagus,” ucap Bahlil dalam pidatonya setelah terpilih sebagai Ketua Umum Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Agustus 2024.
Menampung kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo, Bahlil pun akan menyokong calon kepala daerah yang didukung Istana. Golkar juga berencana mengalahkan calon yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahlil menargetkan partainya memenangi 60 persen pilkada. “Setiap partai ingin jadi yang terbaik,” ujar Bahlil.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejumlah kolega Bahlil di Golkar dan orang-orang dekat Istana menyebutkan Jokowi ingin merebut Jawa Tengah, yang selama ini menjadi kandang banteng atau daerah kemenangan PDIP. Salah satunya di Solo. Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengeluarkan rekomendasi untuk Sekar Krisnauli Tandjung, putri bekas Ketua Umum Golkar, Akbar Tandjung.
Menurut kolega Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, dan politikus Golkar yang mengurus pilkada di Jawa Tengah, Bahlil akan mengeluarkan rekomendasi untuk Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IX atau Gusti Bhre. Keluarga Jokowi menyokong Gusti Bhre sebagai penerus Gibran di Solo. Sarmuji dan Bhre belum merespons permintaan wawancara Tempo.
Dalam pidato Musyawarah Nasional Golkar pada Rabu malam, 21 Agustus 2024, Bahlil menyatakan pilkada menjadi instrumen penting untuk membuat Golkar menang pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2029. Bekas Menteri Investasi ini melempar sinyal bahwa Golkar akan mendorong lagi pasangan Prabowo-Gibran. “Dengan Gerindra, kita bisa bersama lagi,” katanya.
•••
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BAHLIL Lahadalia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar. Sebanyak 38 dewan pimpinan daerah I atau pengurus provinsi mendukung bekas Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu. Terpilihnya Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar ditengarai tak lepas dari dukungan Istana.
Masuk kabinet pada Oktober 2019, Bahlil kerap membantu langkah politik Joko Widodo. Pada Januari 2022, ia menggaungkan gagasan perpanjangan masa jabatan presiden. Bahlil pun membantu Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024 dengan membentuk tim kampanye strategis. Tugasnya mengevaluasi penampilan Gibran dalam debat calon wakil presiden dan menyusun narasi kampanye.
Sebelum menjadi calon ketua umum, Bahlil pun menghadap Jokowi pada Jumat siang, 9 Agustus 2024. Narasumber di lingkaran Istana, Koalisi Indonesia Maju, dan kolega Bahlil menuturkan, pertemuan itu bertujuan membahas rencana Munas Golkar. Saat itu Airlangga Hartarto belum resmi mengundurkan diri. Airlangga mundur pada Ahad, 11 Agustus 2024.
Sejumlah politikus Golkar bercerita, Bahlil pun mencarikan posisi strategis untuk Jokowi. Semula Jokowi akan menjabat Ketua Dewan Pembina Golkar menggantikan Aburizal Bakrie. Seorang politikus senior Golkar menemui Aburizal dan menyampaikan rencana itu. Aburizal tak merespons permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo.
Saat berpidato dalam Munas Golkar, Bahlil melempar kode membuka peluang partainya menerima Jokowi. “Kalau di tempat lain sudah tidak nyaman, di sini, Pak. Akan kami naungi Bapak,” ucap Bahlil. Sebaliknya, Jokowi dalam pidatonya menyatakan Golkar terbuka untuk semua kalangan. “Kalau di bisnis, Partai Golkar ini seperti Tbk (perseroan terbuka),” kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo menghadiri Penutupan Munas XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 21 Agustus 2024. Tempo/Subekti
Dukungan Istana untuk Bahlil dimulai dengan penumbangan Airlangga Hartarto. Tiga petinggi Golkar dan kolega Airlangga di pemerintahan mengatakan, sejak awal Agustus, Menteri Koordinator Perekonomian itu beberapa kali didatangi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan utusannya. Mereka mengingatkan sejumlah kasus hukum yang melibatkan Airlangga di Kejaksaan Agung.
Salah satu kasus terkait dengan pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah. Narasumber yang sama menyampaikan, Pratikno dan utusannya meminta Airlangga mundur dari Golkar. Dimintai tanggapan melalui sambungan telepon dan pesan pendek selama sepekan pada 16-24 Agustus 2024, Pratikno tak memberi respons.
Staf Khusus Presiden Jokowi, Grace Natalie, membantah jika Istana dan Pratikno disebut cawe-cawe dalam pergantian Ketua Umum Golkar. “Tidak ada intervensi Istana. Dinamika di Golkar adalah urusan internal Golkar,” tutur Grace saat dihubungi pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Kepada Tempo, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang juga Ketua Dewan Penasihat Golkar, Luhut Pandjaitan, mengaku mendengar ada desakan agar Airlangga mundur sebelum munas digelar pada Desember 2024. Pekan kedua Agustus, Luhut didatangi para politikus pendukung Bahlil. Salah satunya anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Nusron Wahid.
Menurut Luhut, Nusron memintanya mendukung percepatan munas. “Saya tanya, apa alasan Airlangga diturunkan sebelum waktunya?” kata Luhut di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Agustus 2024. Sedangkan Nusron menyangkal bila pertemuan itu disebut membahas munas. “Ada urusan lain,” ujar Nusron di Istana Negara, Rabu, 14 Agustus 2024.
Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta, 14 Agustus 2024. Antara/Muhammad Adimaja
Luhut juga menerima Airlangga di kantornya pada Kamis, 8 Agustus 2024. Dua kolega Luhut dan Airlangga bercerita, dalam pertemuan itu, Airlangga menyampaikan kegelisahannya soal tekanan hukum yang dihadapinya. Airlangga menyatakan utusan Istana mengingatkan bahwa dia sedang terjerat sebelas kasus hukum. Kasus itu bukan hanya perihal korupsi minyak sawit.
Kepada Jokowi, Luhut pernah menyampaikan agar Presiden mendukung Munas Golkar berlangsung sesuai dengan jadwal pada Desember 2024. “Kita perlu mendidik orang secara baik. Siapa aja yang maju, silakan, tapi lakukan dengan benar,” ucap Luhut.
Sehari setelah bertemu dengan Luhut, Airlangga dipanggil Jokowi ke Istana Negara, Jumat, 9 Agustus 2024. Lebih dari tujuh kolega Airlangga yang ditemui Tempo sepanjang dua pekan lalu mengatakan Jokowi bertanya soal catatan hukum Airlangga di Kejaksaan Agung. Kepada Jokowi, Airlangga menyatakan hanya menjadi pembuat kebijakan.
Kasus yang sama pernah menimpa Airlangga menjelang pendaftaran calon presiden-wakil presiden. Airlangga yang kala itu berancang-ancang berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan pernah memeriksa Airlangga selama lebih dari delapan jam untuk kasus yang sama pada akhir Juli 2023.
Empat orang dekat Airlangga bercerita, mantan Menteri Perindustrian itu sempat mengejar Jokowi ke Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Di ruang VIP Bandara Halim, Airlangga menyampaikan akan menyerahkan partainya serta mendukung calon yang disokong Jokowi, Prabowo Subianto. Tak lama kemudian, Golkar mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Sepulang Airlangga dari Istana, tekanan berlanjut. Pada Sabtu, 10 Agustus 2024, menurut lima politikus Golkar dan seorang pejabat di lingkaran Istana, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menemui Airlangga. Dalam pertemuan itu, Dasco mengingatkan soal kasus hukum yang dihadapi sahibulbait.
Dasco membantah informasi tersebut. “Saya ketemu Airlangga satu setengah bulan lalu membicarakan program makan bergizi gratis,” kata Dasco, Jumat, 16 Agustus 2024. Adapun Airlangga tak menanggapi permintaan wawancara Tempo hingga Jumat, 23 Agustus 2024.
Hari yang sama, seorang petinggi lembaga penegak hukum juga mendatangi Airlangga di rumahnya. Tanpa tedeng aling-aling, penegak hukum itu menunjukkan surat perintah penyidikan dengan tanggal dikosongkan. Tertulis nama Airlangga sebagai tersangka. Penegak hukum itu pun meminta Airlangga segera mundur sebagai Ketua Umum Golkar sebelum hari berganti.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menampik jika lembaganya diperalat dalam pengambilalihan Golkar. “Semua didasarkan pada bukti dan fakta hukum,” ujar Harli saat dihubungi Jumat, 16 Agustus 2024.
Sabtu malam itu juga Airlangga Hartarto memutuskan mundur dan menyiapkan surat pengunduran diri. Di rumah dinasnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, lima menit setelah hari berganti, ia menandatangani surat pengunduran diri.
Mencoba menyelamatkan posisinya, Airlangga bertemu lebih dari sekali dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, di sela-sela persiapan rangkaian peringatan kemerdekaan 17 Agustus, Prabowo menyampaikan permintaan maaf lantaran tak bisa membantu Airlangga.
Dihubungi pada Jumat, 16 Agustus 2024, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah bila partainya disebut cawe-cawe dalam pelengseran Airlangga. “Itu urusan internal Golkar,” tutur Dasco.
•••
RENCANA pendongkelan Airlangga Hartarto mulai menguat menjelang pemilihan kepala daerah. Sejumlah politikus senior Partai Golkar mengatakan Airlangga kerap mencalonkan nama kandidat kepala daerah yang berlawanan dengan Koalisi Indonesia Maju. Di Sumatera Utara, Airlangga mengeluarkan rekomendasi untuk Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Sumatera Utara Musa Rajekshah dan Bobby Nasution.
Dua surat rekomendasi itu membikin gaduh. Istana ditengarai berkeinginan mencalonkan Bobby, menantu Presiden Joko Widodo, maju dari Golkar. Bobby akhirnya diusung lebih dulu oleh Partai Gerindra.
Dalam pemilihan kepala daerah Jakarta, sejak akhir Mei 2024, Istana ingin Koalisi Indonesia Maju mengusung politikus Golkar yang juga bekas Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Golkar justru menyorongkan nama Jusuf Hamka untuk menantang Anies Baswedan, yang kala itu masih disokong Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera.
Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono dalam acara deklarasi di Hotel Sultan, Jakarta, 19 Agustus 2024. Tempo/M Taufan Rengganis
Politikus Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan Airlangga mundur karena alasan personal. “Tidak ada sangkut pautnya dengan apa pun atau siapa pun,” ujar Doli di Jakarta Pusat, Ahad, 11 Agustus 2024.
Senyampang mundurnya Airlangga, Bahlil Lahadalia melobi pengurus Golkar di daerah. Lobi serupa dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus tak merespons panggilan telepon dan pesan Tempo. Namun, seperti Airlangga Hartarto, pengurus Golkar di daerah diduga ikut ditekan dengan kasus hukum.
Kepada Tempo, seorang ketua DPD Golkar mengaku ditelepon seorang penegak hukum dan diminta meneken surat dukungan untuk Bahlil sebelum 20 Agustus 2024 atau menjelang Musyawarah Nasional Golkar. Penegak hukum itu menyinggung kasus sejumlah kepala daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.
Bahlil hanya mengangkat tangannya ketika dua kali ditanyai soal manuvernya ke sejumlah dewan pimpinan daerah saat ditemui di Jakarta Convention Center, Rabu, 21 Agustus 2024. Namun, dalam pidatonya, ia melempar sinyal soal kekuatan Istana di balik Munas Golkar. Ia menyinggung sosok Raja Jawa yang oleh kalangan internal Golkar ditengarai merujuk pada Jokowi.
“Raja Jawa ini, kalau kita main-main, celaka kita,” kata Bahlil Lahadalia. “Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini.” Kepada wartawan, Jokowi membantah bila disebut cawe-cawe dalam penentuan Ketua Umum Golkar. Saat berpidato di munas, ia menyebut Golkar sebagai partai yang nyaman. “Di bawah pohon beringin betul-betul bawaannya adem dan sejuk,” ujar Jokowi.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Erwan Hermawan, Hussein Abri Dongoran, Egi Adyatama, Daniel A. Fajri, Savero Aristia Winanto, dan Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "'Raja Jawa' Menebang Airlangga"
Foto 
