Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Untuk Apa Jokowi Merombak Kabinet di Ujung Kekuasaan?

Dua bulan sebelum lengser, Jokowi kembali merombak kabinetnya. Mengunci Prabowo Subianto dengan menunjuk orang dekatnya.

25 Agustus 2024 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

DUA jam sebelum reshuffle kabinet, Angga Raka Prabowo menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di rumah dinas Menteri Pertahanan, kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin pagi, 19 Agustus 2024. Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra itu meminta arahan dari Prabowo sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Kepada Angga, Prabowo berpesan agar menjaga tanggung jawab. Prabowo juga meminta Angga membenahi persoalan keamanan digital. Sebelum menuju Istana Negara, Angga yang mengenakan dasi merah pemberian Prabowo meminjam peci hitam milik bosnya itu. “Saya lupa bawa peci,” katanya kepada Tempo, Rabu, 21 Agustus 2024.

Angga adalah salah satu orang kepercayaan Prabowo Subianto. Pada pemilihan presiden 2019, Angga menjadi pemimpin cetakan mingguan berbahasa Inggris, Independent Observer. Isi cetakan itu penuh kritik terhadap Presiden Joko Widodo. Toh, Jokowi tetap melantiknya sebagai wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Sehari setelah pelantikan atau pada Selasa, 20 Agustus 2024, Jokowi memanggil Angga ke Istana. Selama sekitar setengah jam mereka mendiskusikan berbagai topik. Kepada Angga, Presiden menitipkan transisi pemerintahan darinya ke Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. “Pesan Presiden, saya membantu penindakan judi online,” ujar Angga.

Meski pemerintahannya tersisa dua bulan, Jokowi juga melantik Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas. Bahlil dan Supratman menggantikan dua wakil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arifin Tasrif dan Yasonna Laoly.



Dalam reshuffle kabinet, Presiden juga mengangkat tiga pejabat setingkat menteri. Mereka adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurut sejumlah politikus di Koalisi Indonesia Maju—gabungan partai pendukung Prabowo-Gibran—pejabat yang dilantik punya kedekatan dengan Prabowo.

Taruna menjadi anggota dan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025. Pada Agustus 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencopot gelar profesor Taruna karena terdapat kejanggalan. Setelah dilantik, Taruna mengakui jasa Prabowo dalam penunjukannya sebagai Kepala BPOM. “Atas rekomendasi Bapak Prabowo,” ucapnya.

Adapun Dadan dosen di Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat. Sejumlah politikus Koalisi Indonesia Maju bercerita bahwa Dadan kerap diajak berdiskusi oleh Prabowo tentang program makan bergizi gratis. Menurut Dadan, Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritas Prabowo yang akan bergulir pada 2 Januari 2025 itu. “Ini bagian dari keberlanjutan pemerintah,” ujar Dadan.

Sedangkan Hasan, pendiri lembaga survei Cyrus Network, adalah bekas juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Pada 2017, Hasan menyerahkan duit Rp 1,4 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus rasuah Wali Kota Cimahi, Jawa Barat, Suharti.

Hasan mengatakan tugas lembaga baru yang dipimpinnya itu membantu komunikasi presiden tentang kebijakan strategis dan program prioritas. Nantinya, Kantor Komunikasi Kepresidenan yang diisi para juru bicara presiden juga bertugas menangkal berita miring dan serangan ke pemerintah.

Tujuh petinggi partai pendukung Prabowo-Gibran bercerita, rencana reshuffle kabinet Jokowi menjadi pembicaraan di dalam koalisi tak lama seusai Pemilihan Umum 2024. Tapi rencana reshuffle kabinet lantas timbul-tenggelam. Jokowi sempat berencana mengganti sejumlah menteri dari PDIP. Namun para ketua umum partai pendukungnya menyarankan Jokowi tak merombak kabinet.

Narasumber yang sama mengatakan Yasonna dicopot karena Jokowi ingin mengamankan kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin Bahlil Lahadalia. Kementerian Hukum dan HAM bertugas mengesahkan kepengurusan partai politik. Penelusuran Tempo menunjukkan Istana cawe-cawe dalam mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.

Pencopotan Yasonna juga terkait dengan memburuknya hubungan antara Jokowi dan PDIP. Sejumlah narasumber menyatakan Jokowi menegur Yasonna karena ia mengesahkan kepengurusan PDIP pada awal Juli 2024 tanpa memberi tahu Presiden. Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dan eks Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, masuk daftar pengurus baru.

Supratman menampik informasi bahwa dia ditugasi menjaga pengesahan kepengurusan Golkar. Bekas Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat itu mengklaim akan obyektif terhadap partai dan tidak cawe-cawe dalam kepengurusan partai. “Semua adem-adem saja,” katanya.

Sedangkan Menteri Energi Arifin Tasrif ditengarai dicopot karena Presiden menilai kinerjanya tak optimal. Arifin dianggap tak mendukung pembagian izin usaha pertambangan atau IUP untuk organisasi kemasyarakatan keagamaan. Izin tambang itu disampaikan oleh Bahlil, yang sebelumnya menjabat Menteri Investasi. 

Bahlil pun diplot sebagai Menteri Energi karena dipercayai Jokowi dan Prabowo. Sebelum dilantik, Bahlil juga bertemu dengan Prabowo. “Diberi wejangan mengelola ESDM yang terkait dengan rakyat,” ucapnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

(dari kiri) Bahlil Lahadalia, Supratman Andi Agtas, Rosan Roeslani dan Angga Raka Prabowo sebelum mengucap sumpah jabatan sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, 19 Agustus 2024. Tempo/Subekti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ihwal penunjukan Rosan Roeslani, sejumlah petinggi partai pendukung Prabowo-Gibran bercerita bahwa Jokowi Rosan dipilih karena perannya memenangkan pasangan itu. Rosan adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Hubungannya dengan Prabowo sudah terjalin lama. Perusahaan Rosan menjadi konsultan bisnis korporasi milik Prabowo.

Menurut para narasumber yang ditemui Tempo, ada kemungkinan Rosan menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara pada pemerintahan mendatang. Posisi itu merupakan komitmen Prabowo jika Rosan berhasil membawa bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu ke kursi presiden.

Petinggi partai koalisi Prabowo-Gibran bercerita, Prabowo dan Rosan sempat berdiskusi mengenai kabinet baru di Paris, Prancis, akhir Juli 2024. Saat itu keduanya menghadiri pembukaan Olimpiade Paris. Dalam diskusi itu, Rosan bercerita kepada Prabowo bahwa Presiden Jokowi menawarinya posisi Menteri Investasi menggantikan Bahlil.

Kepada Rosan, Prabowo menyarankan tidak menolak ajakan itu. Seusai diskusi itu, Rosan berkata kepada Prabowo akan berdiskusi dengan keluarganya dulu. Rosan tak menanggapi panggilan telepon dan pesan yang dilayangkan Tempo ke nomor telepon selulernya.



Setelah dilantik di Istana, Rosan mengklaim baru mengetahui ditunjuk sebagai Menteri Investasi sehari sebelumnya atau pada Ahad, 18 Agustus 2024. Rosan mengaku akan bekerja maksimal meskipun hanya menempati posisi itu selama sekitar dua bulan. “Hasilnya baik kalau dijalankan dengan hati baik,” tuturnya.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menampik kabar bahwa ada pembicaraan Rosan dengan Prabowo tentang posisi menteri. Wakil Ketua DPR ini menyatakan reshuffle kabinet dilakukan untuk sinkronisasi pemerintahan Jokowi ke Prabowo. “Dalam dua bulan ini kami maksimalkan agar sinkronisasi berjalan efektif,” ujarnya.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Main Aman Sebelum Lengser"

Hussein Abri Dongoran

Hussein Abri Dongoran

Bergabung dengan Tempo sejak April 2014, lulusan Universitas Pasundan, Bandung, ini banyak meliput isu politik dan keamanan. Reportasenya ke kamp pengungsian dan tahanan ISIS di Irak dan Suriah pada 2019 dimuat sebagai laporan utama majalah Tempo bertajuk Para Pengejar Mimpi ISIS.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus