Kursi Menteri buat Kawan Baru

PARTAI Amanat Nasional berusaha bermain politik anggun dalam menyikapi kabar perombakan Kabinet Kerja jilid kedua yang santer terdengar pekan lalu. Meski telah menyatakan mendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, PAN tak ingin terlihat kemaruk terhadap kursi menteri. Setidaknya itulah yang tecermin dari pernyataan Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan. "Reshuffle itu kan kewenangan Presiden. Kami mendukung tanpa syarat," katanya kepada Tempo, Kamis pekan lalu.

Namun, di balik omongan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden seperti yang Bara ucapkan, PAN sesungguhnya sedang risau. Sejak resmi menjadi pendukung pemerintah pada November tahun lalu, wacana masuknya kader partai itu ke kabinet sudah mengemuka. Namun Presiden Jokowi tak kunjung merombak kabinetnya.

Tiga bulan lalu, Jokowi kembali mengajak ngobrol Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengenai perombakan kabinet. Orang dekat Zulkifli mengatakan, dalam perbincangan di Istana Merdeka itu, Zulkifli dan Jokowi membahas sejumlah kader PAN yang berpeluang masuk kabinet. Lagi-lagi tidak ada kabar lanjutan setelah pertemuan itu. Nasib PAN tetap tak jelas.

Hingga Jumat pekan lalu, ketika kabar rencana perombakan kabinet kembali hangat, PAN belum diajak lagi membahas nama calon menteri secara serius. Memang, setelah pertemuan tersebut, Zulkifli dan Jokowi telah beberapa kali bertemu lagi. "Tapi pertemuan itu bersifat seremonial, antara Presiden dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional," ujar Bara.

Dalam pertemuan dengan Jokowi tiga bulan lalu itu, Zulkifli sudah menyerahkan tiga nama kader PAN yang disiapkan untuk menjadi menteri. Politikus PAN yang diajak berdiskusi oleh Zulkifli mengenai hal ini mengatakan tiga nama itu adalah Wakil Ketua Umum Didik J. Rachbini; anggota DPR, Asman Abnur; dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Menurut dia, Zulkifli mengajukan nama-nama tersebut berdasarkan kompetensi serta loyalitas terhadap partai dan ketua umum. Misalnya, Didik disiapkan karena dipercaya memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi.

Seperti PAN, Partai Golkar harap-harap cemas menunggu jatah kursi dalam perombakan kabinet jilid kedua. Sejak awal Juni lalu, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sudah aktif berbicara dengan Presiden Jokowi. Seorang petinggi Golkar mengatakan Setya bahkan sudah membahas kandidat menteri dari partai itu dengan Jokowi. Setya memang beberapa kali diundang ke Istana oleh Presiden, baik secara pribadi maupun bersama pengurus Golkar. Menurut Setya, Jokowi sering memanggilnya ke Istana untuk ngobrol heart-to-heart, termasuk soal perombakan kabinet.

Saat bertandang ke Istana untuk memperkenalkan pengurus Golkar hasil musyawarah nasional di Bali kepada Presiden akhir Mei lalu, Setya sempat membahas soal reshuffle dengan Presiden. Pembahasan dilakukan empat mata, setelah pertemuan dengan pengurus baru yang diboyong Setya. Keesokan harinya, Setya dipanggil lagi ke Istana sendirian. Orang yang mengetahui pertemuan itu mengatakan Jokowi dan Setya membahas lebih rinci kemungkinan masuknya Golkar ke kabinet.

Sebelumnya, Setya Novanto menyatakan bakal menjadi kejutan besar jika kader Golkar masuk Kabinet Kerja. Menurut dia, Presiden sudah mengevaluasi dan mengetahui menteri yang baik dan kurang baik, termasuk dari sisi penyerapan anggaran kementeriannya. Namun ia menegaskan, Partai Golkar mendukung Jokowi bukan untuk meminta jatah kursi menteri. "Golkar mendukung beliau sepenuhnya dan mendukung apa pun keputusan Presiden," ujarnya.

Golkar semula menyodorkan Sekretaris Jenderal Idrus Marham dan Ketua Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Belakangan, mereka mengajukan nama-nama lain. Itu terjadi sepekan setelah pertemuan empat mata antara Setya dan Jokowi di Istana pada Rabu pekan keempat Mei lalu.

Kandidat lain yang disiapkan Setya seandainya Presiden ingin Golkar masuk kabinet adalah menteri di era Presiden Soeharto, Siswono Yudo Husodo, serta Menteri Kelautan dan Perikanan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sharif Cicip Sutarjo. Idrus Marham tetap disebut, tapi Airlangga dicoret.

Setya punya pertimbangan sendiri menyangkut nama-nama yang dia ajukan kepada Jokowi. Dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Juni lalu, dia mengatakan mengusulkan Siswono dan Sharif karena keduanya memiliki pengalaman sebagai menteri dengan keahlian di sektor yang berbeda. Sedangkan Idrus dia pilih karena memiliki visi politik dan berpengalaman dalam organisasi. Belakangan, Siswono disebut-sebut sebagai kandidat menteri terkuat dari Golkar dibandingkan dengan Idrus atau Sharif.

Idrus Marham menegaskan, keputusan mengenai siapa yang menjadi kandidat menteri merupakan kewenangan ketua umum. "Jika Presiden minta, kader Golkar yang dipilih harus berkualitas," ujarnya. Meski demikian, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai mengatakan mendapatkan kursi di kabinet bukan prioritas mereka saat ini. Menurut dia, target utama Golkar sekarang adalah konsolidasi total partai dan pemenangan partai dalam Pemilu 2019.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan tak tahu-menahu tentang kemungkinan masuknya calon menteri dari partai baru pada reshuffle kedua. Pratikno juga mengatakan tidak tahu apakah Presiden telah membicarakan rencana perombakan kabinet dengan sejumlah pemimpin partai. Tapi ia menegaskan, jika benar Jokowi merombak kabinet, hal itu pasti sudah dipikirkan secara matang. "Presiden melakukan evaluasi menteri bukan dalam waktu yang pendek," ujarnya.

Ananda Teresia, Ahmad Faiz, Hussein Abri Yusuf