Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
LIMA belas Januari 1974. Mahasiswa turun ke jalan. Mereka berdemonstrasi menentang kedatangan Perdana Menteri Kakuei Tanaka dari Jepang. Tanaka dianggap sebagai simbol modal asing yang mesti dienyahkan. Aksi berupa long march dari Salemba menuju Univeritas Trisakti di Grogol, Jakarta Barat, itu mengusung tiga tuntutan: pemberantasan korupsi, perubahan kebijakan ekonomi mengenai modal asing, dan pembubaran lembaga Asisten Pribadi Presiden. Ratusan ribu orang ikut turun ke jalan. Tetapi aksi ini kemudian berujung pada kerusuhan.
Menurut Hariman, aksi mahasiswa usai pukul 14.30. ”Sedangkan kerusuhan terjadi satu jam kemudian,” katanya. Massa yang mengaku dari kalangan buruh itu menyerbu Pasar Senen, Blok M, dan kawasan Glodok. Mereka melakukan penjarahan serta membakar mobil buatan Jepang dan toko-toko.
Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Jenderal Soemitro sempat menghadang massa di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Dia berusaha membelokkan gerakan massa yang mengarah ke Istana Presiden. ”Ayo, ikut saya, kita jalan sama-sama ke Kebayoran!” teriaknya. ”Maksud saya, mau membuat tujuan mereka menyimpang, supaya jangan sampai ke arah Monas....”
Massa tak beranjak. Kepada Tempo beberapa tahun silam, Soemitro mengaku sudah menawarkan dialog antara Dewan Mahasiswa UI dan Tanaka. Tanaka sudah bersedia, tetapi DM-UI menjawab bahwa ”dialog diganti dengan dialog jalanan....”
Tetapi Jakarta sudah telanjur menjadi karang abang. Hari itu belasan orang tewas, ratusan luka-luka, hampir seribu mobil dan motor dirusak dan dibakar, serta ratusan bangunan rusak. Ini masih ditambah 160 kilogram emas yang hilang dari sejumlah toko perhiasan. Saking rawannya, Soeharto mesti mengantar Tanaka menumpang helikopter ke Bandara Halim sebelum bertolak kembali ke negerinya.
Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia saat itu, diseret ke pengadilan dengan tuduhan melakukan tindakan subversi. Setelah empat bulan sidang, vonis enam tahun penjara mesti ia tanggung.
”Saya dianggap merongrong kewibawaan negara,” kata Hariman ketika ditemui, Maret 2006. Harga yang harus ia bayar pun kelewat mahal. Saat menghuni hotel prodeo itulah ayahnya meninggal, istri tercintanya sakit, dan anak kembarnya meninggal.
Peristiwa yang dikenal sebagai Malari itu mengubah perjalanan Indonesia. Sebab, menurut sejarawan Asvi Warman Adam dalam sebuah artikelnya, setelah itu Soeharto melakukan represi secara sistematis. Sjahrir, yang ikut ditahan setelah peristiwa tersebut, menilai Malari adalah bentuk konsolidasi kekuatan Soeharto.
Total aparat menggaruk 750 orang—50 di antaranya pemimpin mahasiswa dan cendekiawan, seperti Hariman Siregar, Sjahrir, Yap Thiam Hien, Mohtar Lubis, Rahman Tolleng, dan Aini Chalid. ”Bayangkan, tanggal 11 Januari masih dipeluk-peluk Soeharto, tanggal 17 gue ditangkap,” Hariman mengenang. Pada 11 Januari, Soeharto memang menerima Hariman bersama tokoh mahasiswa lain di Bina Graha. Soeharto bermaksud meredam aksi mahasiswa.
Para tokoh itu ditahan berdasar Undang-Undang Antisubversi. Sebagian dari mereka dibebaskan setahun setelah meringkuk di penjara, karena terbukti tak terlibat. Pengadilan berdasar UU Antisubversi itu menuai kecaman.
Sampai detik ini, persoalan kerusuhan itu tak pernah terungkap. Sjahrir mengungkapkan pengadilan tak mampu membuktikan mahasiswa ada di balik aksi pembakaran mobil dan perampokan itu. Tak mengherankan jika muncul dugaan bahwa petaka Malari adalah bara yang memercik akibat rivalitas antara Jenderal Soemitro dan Ali Moertopo (asisten pribadi Presiden dan Kepala Operasi Khusus waktu itu). Soemitro dituding memiliki ambisi kekuasaan seperti disebut dalam Dokumen Ramadi. Menurut Asvi Warman, Ramadi saat itu dikenal dekat dengan Ali Moertopo.
Almarhum Soemitro pernah mengaku menanyai Ali Moertopo soal isu rivalitas—jauh sebelum Malari meletus. ”Li, suara di luar mengatakan kamu rival saya. Itu tidak bisa, saya ini masih militer, tak punya tujuan politik. Kamu bintang dua, saya bintang empat. Kamu Deputi Bakin, saya Pangkopkamtib dan Wapangab. Jarak kita terlalu jauh untuk jadi rival. Tapi, kalau kamu mau jadi presiden, itu hakmu.” Saat itu Ali Moertopo langsung membantah. ”O, tidak. Tidak ada pikiran seperti itu,” kata Soemitro mengutip jawaban Ali.
Peristiwa Malari membuat kedua jenderal itu akhirnya kehilangan jabatan. Soeharto mencopot Soemitro dari kursi Panglima Kopkamtib/Wapangab. Sementara dia juga membubarkan lembaga Aspri. Namun beberapa tahun kemudian Soeharto masih memakai Ali Moertopo untuk berbagai jabatan di birokrasi.
Kini, lebih dari tiga dekade telah lewat, misteri masih menyelimuti peristiwa itu. Dalam biografinya, Soeharto tak menyinggung periode kelam tersebut. Hariman sekarang hanya bisa berharap agar pemerintah segera mengungkap kejadian itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo