LBH untuk Pers

ANCAMAN untuk pers bukan lagi pembredelan, tapi persidangan. Sejumlah gugatan ke media massa kini berpotensi menghancurkan keberadaannya. Karena itulah, wartawan senior Goenawan Mohamad mengusulkan dibentuknya lembaga bantuan hukum untuk media massa, terutama bagi yang tidak mampu membiayai perkara.

Usul Goenawan itu dikemukakan dalam Peringatan Pembredelan Tempo-Detik-Editor di Gedung Jalan Lurus, Jalan Proklamasi 41, Jakarta, Jumat sore pekan lalu. Acara sederhana ini dihadiri para tokoh pers seperti Pemimpin Umum Harian Sinar Harapan Aristides Katoppo, mantan Pemred Detik Eros Djarot, Pemred detikcom Budiono Darsono. Hadir juga tokoh lembaga swadaya masyarakat Teten Masduki dan Bambang Widjoyanto, atase pers Kedutaan Amerika dan Australia, para pengacara dan wartawan berbagai media.

Pembentukan LBH untuk pers didasari oleh kondisi ketika pengadilan tidak dipercaya lagi. Lembaga itu, menurut Goenawan, beranggotakan para penasihat hukum yang bersedia membela pers tanpa bayaran atau dengan bayaran kecil. "Lembaga itu nantinya akan membela pers yang tidak memiliki banyak dana untuk 'membeli' penegak hukum dalam proses pengadilan," katanya.

Peringatan itu sendiri, menurut Goenawan, digelar agar insan pers mengingat dan berhati-hati terhadap ancaman pemberangusan media. Tidak bermaksud memperingati pembredelan, tapi mengenang perlawanan terhadap pembredelan. "Karena pada dasarnya tidak ada kekuasaan yang bisa mengekang pemikiran bebas," ujarnya. Ia mengakui bahwa pikiran bebas sering mengkhawatirkan. "Tetapi sampai kapan pun harus tetap diperjuangkan. Sebab, informasi dan kebebasan pers memang perlu ada," tutur Goenawan.

Tomi Lebang, Abdul Manan, Imron Rosyid, Syaiful Amin (Purbalingga), Adi Mawardi (Surabaya)