Lobi Gencar Pengusaha Mengegolkan Vaksinasi Mandiri

Perbesar

Pedagang Pasar Tanah Abang berfoto sembari menunjukkan surat vaksinasi usai menerima vaksin COVID-19 di Pasar Tanah Abang Jakarta, 17 Februari 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Kadin mendorong program vaksinasi mandiri untuk karyawan dan keluarganya.
CT Corpora, perusahaan milik Chairul Tanjung, melobi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal vaksinasi mandiri.
Menteri Budi Gunadi Sadikin berkoordinasi dengan KPK soal program vaksinasi mandiri.

BERTEMU empat mata di Istana Negara seusai vaksinasi Covid-19 pada Rabu, 13 Januari lalu, Presiden Joko Widodo serta Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Perkasa Roeslani membicarakan soal pemulihan perekonomian. Kepada Wakil Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi pada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu, Jokowi mengeluh soal target vaksinasi rampung dalam 15 bulan terlalu lama dan berharap program tersebut selesai dalam setahun. “Saya lalu mendorong usulan vaksinasi mandiri ke Presiden,” kata Rosan kepada Tempo, Selasa, 16 Februari lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kepada Jokowi, Rosan menjelaskan bahwa vaksinasi mandiri akan mempercepat terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, pemulihan ekonomi seperti yang diinginkan Presiden bisa segera terwujud. Menurut Rosan, Jokowi setuju dan meminta usul itu segera dibahas dalam rapat Komite Penanganan Covid-19.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam sebuah acara bersama para pemimpin perusahaan pada pekan ketiga Januari lalu, Jokowi bercerita sering mendapat pertanyaan soal peluang korporasi untuk melaksanakan program vaksinasi mandiri. Presiden menilai program itu sangat diperlukan untuk mempercepat terciptanya imunitas di masyarakat. “Apalagi biayanya ditanggung perusahaan sendiri. Kenapa tidak?” ujar Jokowi.

Sepekan setelah berjumpa dengan Presiden Jokowi, Rosan membawa usul vaksinasi mandiri ke rapat Komite Penanganan Covid-19 yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Rosan menjelaskan bahwa para pebisnis sudah menghitung biaya program vaksinasi kepada karyawan akan lebih murah ketimbang harus melaksanakan tes usap secara rutin. Selain itu, swasta bisa meringankan beban anggaran vaksinasi yang dipikul pemerintah.

Menurut Rosan, Airlangga menerima opsi vaksinasi mandiri dengan syarat pemilik perusahaan tidak memungut biaya vaksin dari karyawannya, baik lewat iuran maupun pemotongan gaji. Jadwal pelaksanaan vaksinasi mandiri juga wajib menunggu penyuntikan terhadap kelompok prioritas, terutama tenaga kesehatan, selesai. “Kami bisa menerima dan menyepakati aturan tersebut,” kata Rosan, yang juga bos Recapital Group.

Beberapa hari kemudian, rapat Komite kembali membahas aturan vaksinasi mandiri. Airlangga meminta merek vaksin yang dibawa pengusaha berbeda dengan yang didatangkan pemerintah. Sejauh ini, pemerintah telah membeli vaksin Sinovac dari Cina, AstraZeneca asal Inggris, serta Novavax dan Pfizer buatan Amerika Serikat.

Bergerak mencari vaksin, Kadin mendekati sejumlah produsen, antara lain Johnson & Johnson asal Amerika Serikat dan Sputnik V dari Rusia. Pada 29 Januari lalu, Johnson & Johnson mengumumkan tingkat efikasi atau kemanjuran vaksin pada uji klinis fase ketiga mencapai 66 persen. Adapun Sputnik mengklaim keampuhan vaksinnya sebesar 91,6 persen.

Bersurat kepada Rosan Roeslani pada Kamis, 11 Februari lalu, produsen Sputnik mendukung rencana vaksinasi mandiri yang disiapkan Kadin. Dalam surat yang dibacakan Rosan, Sputnik siap mengirimkan 35 juta dosis vaksin ke Indonesia sampai akhir 2021. “Mereka sudah menyatakan kesanggupan untuk mengirimkan produknya mulai Maret ini,” ujar Rosan.

Vaksin milik Sputnik V milik Rusia yang dikatakan siap mengirim vaksin mulai Maret 2021. REUTERS/POOL

Namun syarat vaksin mandiri diberikan secara gratis membuat sejumlah pengusaha keberatan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan pengusaha yang tergabung dalam organisasinya kesulitan menanggung biaya vaksin untuk karyawan dan keluarganya. “Perusahaan tak mampu kalau harus membayari semuanya,” kata Hariyadi, pemilik Sahid Group.

Menurut Hariyadi, pemerintah cukup mengatur soal keamanan dan distribusi vaksin agar tak ada vaksin palsu di lapangan. Selain itu, pemerintah hanya perlu menata sistem pendataan, harga eceran tertinggi, dan pemantauan kasus kejadian ikutan pasca-imunisasi. Usul itu sudah disampaikan Hariyadi melalui surat kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Kamis, 18 Februari lalu.

Sejumlah pebisnis juga menanyakan peluang vaksinasi mandiri secara langsung kepada Menteri Budi. Seorang pejabat yang mengetahui lobi-lobi itu mengatakan pemilik CT Corpora, Chairul Tanjung, pernah berdiskusi dengan Menteri Kesehatan soal program vaksinasi mandiri. Membenarkan pernah berkunjung ke rumah dinas Menteri Budi, penasihat CT Corpora, Peter Gontha, menyatakan tak secara khusus membahas rencana vaksinasi mandiri. Menurut dia, CT Corpora akan mengikuti program tersebut dan mengikuti antrean vaksinasi mandiri. “Kami berencana memberikan vaksinasi kepada karyawan kami secara bertahap,” ucap Peter.

Budi Gunadi membenarkan kabar bahwa sejumlah pengusaha menemuinya untuk menjajaki program vaksinasi mandiri. Ia pun menegaskan bahwa vaksin tidak boleh diperdagangkan. Budi juga mengingatkan, pengusaha yang memperdagangkan vaksin akan mendapat citra negatif. Ihwal lobi dari grup CT Corpora, Budi mengatakan Peter datang untuk memberi masukan soal pelaksanaan vaksinasi. “Dia tidak membawa proposal vaksin mandiri,” ujar Budi.

Tak hanya di Jakarta, lobi-lobi vaksinasi mandiri juga terjadi di daerah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan pengusaha lokal pernah datang kepadanya dan menanyakan program vaksinasi mandiri. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengaku sudah menyampaikan minat pengusaha daerah kepada Menteri Budi.

Suasana Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Pelni di Jakarta, 20 Februari 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Menyiapkan regulasi vaksinasi mandiri, Menteri Budi berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam rapat bersama pada Kamis, 11 Februari lalu, Ketua KPK Firli Bahuri meminta jalur distribusi, jenis, dan tempat vaksinasi mandiri dibedakan dengan program vaksinasi pemerintah. Selain itu, Kementerian diimbau memakai data kependudukan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. “Program mandiri akan mempercepat pelaksanaan vaksinasi, tapi juga membuka peluang kalau penyuntikan tidak merata dan hanya terjadi di kota besar,” kata Firli kepada Tempo.

Menteri Budi mengatakan ide membuka vaksinasi mandiri sebenarnya bermula dari upaya mempercepat pengadaan vaksin. Menurut dia, pihak swasta biasanya lebih gesit menemukan cara mendapatkan suatu produk. Budi memastikan pemerintah membuat aturan main yang ketat agar prinsip vaksin gratis untuk rakyat tak dilanggar dalam program mandiri ini.

Pakar epidemiologi dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman, mengatakan vaksinasi mandiri berpotensi mengganggu program vaksin pemerintah. Produsen vaksin ditengarai akan menjual produknya kepada pihak yang memiliki dana tunai. “Akan ada pengurangan vaksin gratis karena negara yang sudah memesan saja belum kebagian,” ujarnya.