Masalah 9 buah sungai masalah 9 bulan sungai

KOTA Palembang memang bukan Jakarta. Tapi rupanya Pemerintah Hindia Belanda dulu telah membuat kota di Sumatera Selatan itu secara tak benar. Jika Jakarta ditata Belanda dengan meletakkan bangunan-bangunan menghadap sungai yang ada di tengah kota, di Palembang Belanda tak berbuat begitu. Di Kota Musi ini bangunan-bangunan ditaruh begitu saja secara melintang-pukang. Dan terlihat akhirnya sungai-sungai itu setiap saat seperti hendak mengiris bahkan menelan bangunan-bangunan di dekatnya. Dan itulah rupanya masalah terberat yang dihadapi Kota Palembang sekarang. Coba saja. Kurang dari 1 jam saja hujan turun, sekitar 1/3 bagian kota ini sudah tergenang air. Bahkan mencapai Jalan protokol. Sang air tak hanya datang dari langit. Tapi juga merayap dari bawah. Yaitu melalui anak-anak sungai yang menyebar hampir di seluruh bagian kota. Selain Sungai Musi yang membelah dua kota ini, masih ada 9 buah sungai lagi menjelajahi kota ini. Sungai-sungai itu sejak beberapa tahun belakangan ini sudah hampir "hilang" ditelan bangunan-bangunan di kiri kanannya. Betapa tidak. Sebab bangunan-bangunan (terutama rumah) tadi begitu saja menancapkan tiangnya di pinggir, bahkan di bagian tengah sungai. Kemudian mudah diduga: aliran sungai di bawah itu mempunyai fungsi ganda. Untuk tempat buang hajat, tenampungan sampah dan tak jaran unmk mandi pula. Hampir Rata Jika sekitar 25 tahun lampau sungai-sungai itu masih lancar dilayari perahu-perahu dan motor-motor air milik pedagang untuk menjajakan barangnya ke pelosok kampung -- sekarang tidak terlihat lagi. Sungai-sungai tadi telah begitu sempit, dangkal dan kotor. Sampah bahkan eceng gondok merimbun di mana-mana Pengerukan juga hampir tak pernah dilakukan. Karena desakan terhadap aliran sungai-sungai itu, tak heran jika dalam beberapa tahun belakangan ini permukaan Sungai Musi berikut ke-9 anaknya tadi sudah hampir rata dengan Kota Palembang sendiri. Dan genangan air dengan mudah terjadi. Apalagi karena bangunan-bangunan di tepi sungai-sungai tadi hampir tak ada yang memiliki selokan pembuangan air. Akibat lanjutannya adalah apa yang sering menjadi keluhan warga kota: jalan-jalan rusak, di samping juga udara kota jadi tak sedap. Pejabat Walikota Palembang, drs. H.A. Dahlan HY, mengakui hal itu. Dari 223 km jalan yang ada di dalam kota, kata Dahlan, 45% di antaranya sangat perlu diperhatikan. Artinya dalam keadaan cukup rusak. Di samping karena pemakaian jalan yang di luar semestinya, kerusakan-kerusakan itu sebagian besar disebabkan teramat sering diselimuti air. Satu-satunya jalan untuk mengatasi semua itu, rupanya adalah menata kembali bangunan-bangunan yang ada di sepanjang tepi sungai-sungai. Bisa juga diartikan membongkar bangunan-bangunan liar dan merusak. Kemudian menormalisir sungai-sungai itu, seperti dengan pengerukan. Dan kemudian menterapkan sistim drainase untuk sungai-sungai tadi lalu mengganti letak rumah-rumah liar tadi dengan jalan. Ini tentu tak mudah. "Untuk membebaskan tepi sungai dari bangunan-bangunan liar saja sudah sulit," kata Dahlan. Belum lagi soal hiaya. Pejabat Walikota Palembang tadi tak menyebutkan berapa persis perkiraan biaya yang sudah direncanakan. "Tapi saking besarnya tak mungkin dibiayai daerah, harus Pemerintah Pusat," tambah Dahlan. Ia tak menyebut kemungkinan mendapat bantuan biaya dari Bank Dunia, seperti halnya perbaikan kampung (Proyek Husni Thamrin) di Jakarta. Menunjukkan kesungguhan Pemda Kotamadya untuk melaksanakan rencana itu, menurut Dahlan, sekarang telah dimulai memberi peringatan-peringatan terhadap mereka yang mendirikan bangunan liar. Rencana itu sendiri telah didesakkan untuk mulai dilaksanakan sejak 1976 setelah melalui penelitian sebuah konsultan.