Melawan Bising dengan Berisik

Pernyataan sepihak ini dibantah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurut bekas Panglima Tentara Nasional Indonesia itu, Ngabalin adalah tenaga ahli utama di bawah Deputi IV Kantor Staf Presiden yang membawahkan komunikasi politik, Eko Sulistyo. Tugas resminya menyiarkan keberhasilan pemerintah.

Tapi tugas Ngabalin sesungguhnya, kata Moeldoko, adalah melawan suara sumir kubu oposisi. Menurut Moeldoko, kritik terhadap pemerintah sebenarnya datang dari kelompok yang itu-itu saja. Tapi suara minor tersebut digaungkan terus-menerus sehingga menjadi bising di media sosial. "Nyamuk kalau 'ngung' di telinga kan tidak enak," ujarnya.

Atas alasan itu, Kantor Staf Presiden mencari sosok yang dianggap mampu melawan kebisingan dengan suara yang tak kalah berisik. Sebelumnya, Istana hanya menggunakan strategi defensif bila ada serangan. Muncullah nama Ali Mochtar Ngabalin. Moeldoko tak bersedia menerangkan siapa yang menyorongkan Ngabalin. Tapi, sebelum diangkat, Ngabalin sempat dihubungi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Moeldoko berterus terang tentang tujuannya mengajak Ngabalin. "Teror lawan teror. Gerilya lawan gerilya. Noisy lawan noisy."

Gagapnya tim komunikasi pemerintah sebenarnya sudah dikeluhkan Presiden Joko Widodo sejak dulu. Dalam berbagai rapat kabinet, Jokowi meminta menteri-menterinya aktif menjelaskan kebijakan dan capaian pemerintah. Beberapa saat setelah dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko juga menerima keluh-kesah Jokowi. "Pemerintah sudah bekerja habis-habisan, tapi tak banyak diketahui masyarakat," kata Moeldoko menirukan ucapan Jokowi.

Mengatasi canggungnya tim Istana, Jokowi juga menambah empat anggota staf khusus baru. Mereka adalah Abdul Gofar Rozin, anggota staf bidang keagamaan domestik; Siti Dhzu Hayatin, anggota staf bidang keagamaan internasional; Ahmad Erani Yustika, anggota staf bidang pengawasan dana desa; dan Adita Irawati, anggota staf bidang komunikasi lembaga.

Hanya berselang beberapa hari setelah diangkat, Adita menjalankan perannya. Ia ditugasi membenahi persoalan komunikasi kementerian dan lembaga pemerintah. Saat Moeldoko mengumpulkan sekretaris jenderal dan juru bicara kementerian di kantor Sekretaris Kabinet, Adita Irawati turut menyampaikan materi. "Agar komunikasi kementerian lebih terkoordinasi dan terkesan konsisten," ujar Adita.

Agar satu komando, Kantor Staf Presiden menjadi dirigen dalam penyampaian keberhasilan pemerintah. Untuk menyamakan irama kementerian, Kantor Staf Presiden membuat buku putih mengenai pelbagai capaian tersebut. Buku yang memuat kebijakan Jokowi-Jusuf Kalla selama tiga setengah tahun terakhir menjadi panduan bagi para juru bicara kementerian. "Jadi mereka memiliki panduan, tidak aneh-aneh, dan satu suara," kata Moeldoko.

Moeldoko menilai tak semua masalah mesti dijelaskan Presiden. Karena itu, ia kerap memanggil menteri tatkala ada isu yang menghantam pemerintah. Saat isu tenaga kerja asing menghangat, Moeldoko memanggil Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Ketika mencuat persoalan ojek berbasis aplikasi, ia mengundang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. "Gaya-gaya ini kami kembangkan supaya responsnya cepat," ucapnya.

Dalam pertemuan dengan juru bicara kementerian, Moeldoko menyampaikan bahwa kementerian kurang aktif menjelaskan suatu isu kepada publik. Ia pun memetakan sejumlah isu utama. Di Kementerian Keuangan, misalnya, Moeldoko menyoroti masalah utang dan kebijakan perpajakan. "Di kementerian kami, ada kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat sehingga sering sensitif," kata juru bicara Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti.

Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo juga ikut turun tangan menangani persoalan komunikasi di kementerian. Pekan lalu, ia memberi arahan mengenai isu-isu yang mesti dijelaskan Kementerian Keuangan. Salah satunya kontroversi penyelenggaraan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) di Bali pada Oktober mendatang. "Ini kan perlu dijelaskan ke publik," ujar Eko.

Di luar jalur resmi, Istana juga mengundang pesohor Twitter dan YouTube untuk menyiarkan kebijakan pemerintah. Cara ini sebenarnya dilakukan sejak tahun lalu. Jokowi pernah mengundang YouTuber, Kevin Hendrawan dan Arif Muhammad, untuk turut dalam rombongan saat kunjungan kerja ke Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.

Salah satu pintu masuk para pesohor media sosial ini adalah Sony Subrata, pentolan relawan media sosial Jokowi. Sony mengatakan ia memberi masukan soal pengguna media sosial yang perlu diundang ke Istana. Tapi, menurut dia, banyak pintu masuk lain untuk bertemu dengan Jokowi. "Yang diundang tidak selalu dari satu kelompok," kata Sony.

Saat meresmikan Bandar Udara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, Istana juga mengundang pesohor Twitter. Salah satunya Dara Prayoga alias Oka, pemilik akun Twitter @daraprayoga_ dengan jumlah pengikut mencapai 288 ribu. Oka mengatakan ia diundang oleh seorang anggota staf Istana sehari sebelum acara. "Mereka bilang, 'Bisa ikut rombongan Presiden Jokowi?'"

Oka menuturkan, tim komunikasi Istana tak membuat aturan khusus mengenai hal yang mesti diunggah, tapi memberi kisi-kisi mengenai momen yang layak dicuitkan. Misalnya saat pendaratan pertama pesawat presiden di bandara tersebut. Mereka juga kompak menggunakan tagar yang seragam, yakni #HaturNuhunJokowi dan #DiaSibukKerja.

Pertarungan opini di media sosial memang menjadi perhatian pemerintah. Tapi, Moeldoko mengatakan, fokus pemerintah bukan cuma menang-menangan main tagar. "Yang lebih dominan menjawab tagar adalah kinerja, bukan kuat-kuatan di media sosial."

Wayan Agus Purnomo, Stefanus Pramono, Raymundus Rikang