Mencegah Kebakaran di Permukiman Padat Penduduk

Perbesar

Petugas melakukan olah TKP kebakaran kontrakan di pemukiman padat penduduk di Jalan Pisangan Baru III, Matraman, Jakarta, 25 Maret 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta memiliki strategi untuk mengatasi kebakaran di permukiman padat penduduk.
Salah satunya dengan membangun hidran mandiri di lokasi tersebut.
Dinas Penanggulangan Kebakaran telah membangun 153 hidran mandiri pada 2018 dan 2019.

JAKARTA – Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta telah membangun hidran mandiri di sejumlah permukiman padat untuk mengantisipasi musibah kebakaran. Penyediaan hidran mandiri ini diutamakan di permukiman yang memang tidak memiliki sumber air yang bisa digunakan untuk memadamkan api.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Warga setempat kemudian kami latih untuk menggunakannya,” ujar Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, kepada Tempo, Sabtu lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Satriadi menuturkan hidran mandiri yang dibangun di permukiman padat penduduk telah dilengkapi tempat penampungan air, pompa, pipa, dan nozzle. Masyarakat yang telah dilatih menggunakan alat itu bisa memadamkan api sebelum menjadi besar. “Kalau petugas yang datang, biasanya api sudah menjadi besar,” katanya.

Selain itu, kata Satriadi, Dinas akan melanjutkan pemberian alat pemadam api ringan (APAR) kepada sejumlah rukun warga (RW) untuk menangkal kebakaran di permukiman padat penduduk. Alat pemadam itu dinilai lebih mudah digunakan oleh masyarakat saat terjadi kebakaran.

Penanganan kebakaran di permukiman padat kembali menjadi sorotan setelah sepuluh orang tewas dalam kebakaran di Jalan Pisangan Baru III, RT 006 RW 010, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, pada Kamis pagi lalu. Sebanyak 14 mobil pemadam dikerahkan untuk mengatasi api. Namun petugas kesulitan mencapai lokasi karena laju mobil pemadam terhambat mobil-mobil yang diparkir di tepi jalan.

Satriadi mengatakan di tempat itu sebenarnya sudah tersedia hidran mandiri. Namun fasilitas hidran berada cukup jauh dari titik api. Petugas akhirnya mengambil jalan pintas dengan menggunakan air kali yang lokasinya lebih dekat.

Kondisi rumah kontrakan setelah kebakaran di pemukiman padat penduduk di Jalan Pisangan Baru III, Matraman, Jakarta, 25 Maret 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Kepala Seksi Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Saepuloh, menjelaskan bahwa hidran mandiri dibangun di permukiman padat karena mobil pemadam sulit mencapai tempat tersebut. Targetnya, ada 49 lokasi di Ibu Kota yang memiliki hidran mandiri.

Menurut data Dinas Penanggulangan Kebakaran, pada 2018 telah dibangun 41 hidran mandiri yang tersebar di lima RW, yakni RW 14, Kebon Melati, Jakarta Pusat; RW 05, Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara; RW 07, Cengkareng Timur, Jakarta Barat; RW 08, Manggarai, Jakarta Selatan; dan RW 09, Pisangan Baru, Jakarta Timur. Setahun kemudian, Dinas membangun 112 hidran mandiri di 11 RW di lima kota Jakarta.

Menurut Saepuloh, pembangunan hidran mandiri akan dilanjutkan kembali pada tahun depan. Adapun program tersebut terhenti pada tahun lalu dan tahun ini karena pemerintah DKI perlu memfokuskan anggaran daerah untuk penanganan wabah Covid-19. “Pada 2022 mudah-mudahan bisa terealisasi semua,” tuturnya.

Dinas, kata Saepuloh, juga memberikan pelatihan penggunaan hidran mandiri kepada masyarakat. Warga setempat pun membentuk sistem keselamatan kebakaran lingkungan (SKKL). Tujuannya agar, saat terjadi kebakaran, mereka bisa segera memadamkan api sebelum membesar.

Anggota Komisi Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Gembong Warsono, mendukung pembangunan hidran mandiri di permukiman padat penduduk untuk mencegah kebakaran. Apalagi masyarakat setempat juga dilatih memadamkan api menggunakan alat tersebut. “Ketika api kecil, itu (pemadamannya) bagian masyarakat, dan saat api besar itu bagian petugas,” tutur politikus PDI Perjuangan itu.

Dinas, kata Gembong, sebaiknya segera melanjutkan kembali program pembagian APAR ke sejumlah RW. Sebab, alat tersebut bisa diandalkan untuk mencegah kebakaran di permukiman padat. Program itu sempat tersendat karena ada aturan bahwa RW tidak bisa menerima hibah, termasuk dalam bentuk barang.

Menurut Saepuloh, program pembagian APAR akan dilanjutkan pada tahun depan. Dinas juga tengah meminta petunjuk Balai Kota perihal mekanisme pemberian alat pemadam tersebut. “Apakah nanti bentuknya hibah atau pengadaan langsung, yang jelas permintaan warga atas APAR harus kami tindak lanjuti,” tuturnya.