Mengakhiri Manajemen Dokar Dihimpit Hutang

ISTILAH "manajemen dokar" yang diucapkan Ketua Opstib Sudomo setahun lewat cukup alasan jika sekarang populer lagi. Sebab 8 dari 12 perusahaan bis kota swasta di Jakarta ambil-alih manajemennya oleh Deparemen Perhubungan (Pemerintah Pusat) sejak pekan lalu. Dan mulai Hari Minggu lalu diberlakukan sistim karcis secara keseluruhan -- satu hal yang sudah berkali-kali ditentukan tapi tak pernah berjalan lancar. Lewat setahun lalu pemerintah mengadakan penertiban. Ketentuan tidak boleh ngebut, jangan ada penumpang berdiri dan berbagai hal lagi menyangkut ketertiban lalu-lintas menjadi sasaran. Tak ketinggalan dipertanyakan urusan bagaimana kelancaran perusahaan-perusahaan bis mengembalikan kredit kepada pemerintah. Mengamati perusahaan bis kota Medal Sekarwangi (MS) Ketua Opstib kontan menyebut istilah tadi. Kesimpulannya perusahaan itu tidak beres. Sampai sekarang, keadaan itu agaknya tidak berubah. Selain pada MS, keadaan yang sama juga terdapat pada 7 perusahaan lain: Saudaranta, Merantama, Arion, Ajiwiria, Jakarta Transport, LL Muri Asih, Solo Bone Agung. Ke-8 perusahaan itu akhirnya diambil-alih manajemennya. Seperti dikatakan Menteri Perdagangan Radius Prawiro sebagai Menteri Perhubungan ad interim, "pemerintah tak mau melihat keadaan lebih kritis lagi." Pasti Rugi September 1977 kemampuan operasi armada bis kota swasta di Jakarta cuma 67%. Mengetahui perkembangan usaha semacam itu pada waktu yang sama pemerintah membentuk Tim Pengendali Angkutan Kota dengan tugas antaranya membantu menyehatkan perusahaan-perusahaan yang ada. Tapi lantaran tim itu hanya sekedar memberi petunjuk-petunjuk saja, tugas tadi nampaknya tak sepenuhnya berhasil. Seperti diakui Sukoco sebagai sekretarisnya kepada TEMPO, "tim hanya bisa mengerem kemerosotan pengoperasian agar tidak lebih parah." Ada ketentuan kemampuan operasi perusahaan bis kota harus 85% dari armada yang dimiliki masing-masing. Gambaran sesudah September 1977 malah berangsur turun: Pebruari tahun ini 65,5%, pertengahan April lalu 60%. Ditanya apa komentarnya mengenai pengambilalihan manajemen oleh pemerintah, kalangan pengusaha bis kota masih sungkan menjawab. Tapi ditanya apa betul kemampuan mereka terus merosot, semua cepat mengangguk. Apa boleh buat, "harga-harga barang terus menerus naik, tarip bis kota tetap Rp 50 sejak dua tahun lalu," kata mereka. Siapapun tahu dalam perlombaan tarip antara bis kota dengan berbagai jenis barang lain, memang tak seimbang. Namun dengan tarip penumpang bis kota sekarang (Rp 50 untuk umum dan mahasiswa serta pelajar Rp 30), pemerintah agaknya yakin perusahaan bis kota akan tetap jalan. Sebab seperti dikatakan Ketua Opstib Sudomo, pemerintah tidak punya niat menaikkan tarip tadi. Menurut Sukoco dari tim pengendali angkutan kota, dalam keadaan sekarang perusahaan bis kota bisa jalan bila diurus dengan efisien. Namun ketika ditanya apa betul perusahaan PPD milik pemerintah untung, Sukoco ragu menjawab. "Semua perusahaan angkutan kota di dunia, dengan tujuan untuk pelayanan umum sebaik-baiknya, penuh tertib, aman, disiplin -- pasti rugi, pasti defisit. " Apapun kemungkinannya, sulit dielakkan pertanyaan: bagaimana nasib karyawan perusahaan-perusahaan yang diambil-alih manajemennya oleh pemerintah itu. Pemerintah berjanji nasib mereka tetap diperhatikan. "Yang pokok kita harus melihat, tujuan pemerintah itu apa," kata drs Soedaryono, Ketua Organda DKI Jakarta "tujuan pemerintah itu baik, sebab pemerintah pasti tahu permasalahannya." Artinya para pengusaha bis kota memang pasrah. "Sementara waktu saya tidak mau ngomong, saya percaya kepada pemerintah," kata RH Sembiring dari Saudaranta. Sejumlah pengusaha bis kota yang lain berkomentar senada dengan direktur PT Saudaranta itu. Dengan tambahan dari Dir-Ut Medal Sekarwangi Atang Sobandi: "Pemerintah baik, tidak ada paksaan. "