Setelah Taufik Tak Lagi Duduk di DPRD

JAKARTA – Partai Gerindra telah mengeluarkan surat keputusan (SK) pencopotan Mohamad Taufik dari kursi Wakil Ketua DPRD Jakarta. Surat itu telah diserahkan kepada Fraksi Partai Gerindra di DPRD pada Maret lalu. Partai juga telah menunjuk Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Jakarta, Rani Mauliani, untuk menggantikan Taufik.

"Sudah ada suratnya, sudah saya sampaikan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jakarta, kemarin. “Ini hanya penyegaran organisasi. Karena sudah senior, jadi diganti dengan yang muda.”

Perubahan di parlemen Jakarta ini mengindikasikan bergesernya peran Taufik di partai berlambang kepala burung garuda tersebut. Sebelumnya, pada Oktober 2020, Taufik juga harus menyerahkan tongkat kepemimpinan DPD Gerindra Jakarta kepada Ahmad Riza Patria. Saat itu, Riza baru enam bulan menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. Keputusan pergantian ini pun bukan melalui mekanisme musyawarah, melainkan penunjukan langsung oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sejak itu, Taufik tercatat sebagai Ketua Dewan Pengawas DPD Gerindra Jakarta.

Padahal Taufik adalah salah satu pendiri DPD Gerindra Jakarta pada 2008. Selama 12 tahun, dia memimpin Gerindra Jakarta dengan pencapaian peningkatan perolehan suara pada pemilihan legislatif 2014 dan 2019. Dia juga terlibat dalam upaya pemenangan calon kepala daerah yang diajukan Gerindra, yaitu Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama pada 2012 dan Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno pada 2017. Kini, dia harus menyerahkan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD yang sudah diembannya sejak 2014.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik (tengah), diperiksa sebagai saksi kasus pengadaan tanah di Munjul, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 10 Agustus 2021. TEMPO/Imam Sukamto

“Taufik sudah sangat berhasil. Dia pun tetap membantu saya di Dewan Pengawas Gerindra,” kata Riza. Hal ini disampaikan untuk menampik isu rencana hengkangnya Taufik ke partai politik lain.

Taufik memang mengungkapkan kemungkinan dirinya meninggalkan Partai Gerindra. Politikus ini bahkan sudah santer dikabarkan akan bergabung dengan Partai NasDem atau Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia mengklaim tak memahami alasan Gerindra mencopot dirinya dari kursi pimpinan DPRD. Selain itu, belum ada kepastian informasi apakah ia hanya dicopot dari jabatan wakil ketua atau juga dari status sebagai anggota DPRD. “Saya tak bisa milih, karena ini fraksi yang menentukan,” kata dia.

Sebelum menjadi kader Gerindra, Taufik pernah bergabung dengan Partai Golkar pada era Orde Baru. Dia kemudian meloncat ke Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pada era reformasi. “Kalau sudah tak di Gerindra, saya baru pikirkan partai mana yang cocok dengan ritme politik saya,” ujar dia.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jakarta, Hasbiallah Ilyas, mengklaim belum ada pembicaraan tentang kemungkinan Taufik bergabung dengan partainya. Meski demikian, dia menilai politikus Partai Gerindra tersebut memiliki kedekatan dengan PKB karena cukup loyal terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Saat ini Taufik tercatat sebagai Bendahara Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta. “Selama ini tak pernah membahas (perpindahan Taufik ke PKB),” kata Ilyas.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menilai perpindahan Mohamad Taufik akan menimbulkan kerugian pada Partai Gerindra. Menurut dia, beberapa kantong suara atau dukungan partai beririsan dengan sosok atau ketokohan Taufik. Kepergian politikus tersebut berpotensi menggerus perolehan suara Gerindra dalam pemilihan umum. “Ketidaknyamanan Taufik di Gerindra mungkin sudah berawal dari penetapan Ahmad Riza sebagai Ketua DPD Jakarta,” ujar Ujang.

FRANSISCO ROSARIANS