Menolak Dahulu, Setuju Kemudian

Berikut ini perbandingan dokumen "kembar" BIN tentang PKPS. Satu dokumen yang terbit lebih dulu mengingatkan risiko memperpanjang PKPS. Dokumen yang keluar belakangan tersirat mendukung kebijakan perpanjangan PKPS. Dokumen 1 Dibagikan BIN kepada anggota kabinet Jenis: Laporan Informasi Judul: Rencana Perpanjangan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Nomor: R-219/LAPIN/XII/2001 Tanggal: 19 Desember 2001 Kode: 30-30-30 warna merah diagonal di setiap halamannya Autentikasi: paraf Kepala BIN di setiap halaman Isi: Perpanjangan PKPS dinilai tidak adil, sehingga akan menimbulkan kecemburuan di kalangan pengusaha kecil, dan mengancam kestabilan keamanan serta pemulihan ekonomi. Dokumen 2 Dibagikan oleh Ketua BPPN di Sidang Kabinet 7 Januari 2002 Judul: Kebijakan BPPN tentang PKPS Tanpa nomor, kode, tanggal, dan autentikasi Isi: "Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) memperpanjang waktu PKPS? dinilai oleh sementara kalangan tidak adil bila dibanding perlakuan BPPN terhadap kalangan UKM. Sebenarnya kebijakan KKSK, yang telah mendapat mandat dari Presiden RI tersebut, adalah dimaksudkan agar upaya pemulihan ekonomi terus berjalan?. Melalui perpanjangan waktu penyelesaian kewajiban tersebut utang dapat direstrukturisasi, perusahaan dapat berjalan terus, sehingga terhindar dari terjadinya besi tua, pengangguran dapat teratasi sehingga pendapatan meningkat dan berdampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan?. Agar kebijakan KKSK dan BPPN tersebut benar-benar memberikan hasil yang maksimal bagi pemulihan ekonomi nasional, yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah keputusan tersebut harus diikuti dengan penyusunan aturan baru, yang membahas tentang penanganan masalah tersebut selanjutnya (9 tahun ke depan) karena 'masa hidup' BPPN hanya sampai 2004."