Mengapa Prabowo Subianto Merekrut Orang Bermasalah ke dalam Kabinetnya?

EDWARD Omar Sharif Hiariej sedang berada di rumahnya di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meneleponnya pada Senin, 14 Oktober 2024. Eddy—sapaan Edward—diminta segera datang ke Jakarta dan menunggu arahan selanjutnya. Pesan dari Dasco datang bersamaan dengan pemanggilan sejumlah calon menteri ke rumah Ketua Umum Gerindra sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan.

Keesokan harinya, Dasco kembali menghubungi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di era Presiden Joko Widodo itu dan memintanya datang ke kediaman Prabowo di Kertanegara untuk bertemu dengan Prabowo. “Begitu saya masuk, Pak Prabowo meminta saya untuk bantu dia di Kementerian Hukum sebagai wakil menteri,” kata Eddy kepada Tempo pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Eddy lalu diminta menandatangani dua surat. Pertama, surat kesediaan membantu Prabowo dalam kabinet dan, kedua, pakta integritas. Salah satu isi pakta integritas adalah berkomitmen tidak melakukan korupsi. Tanpa pikir panjang, Eddy meneken kedua surat tersebut. Hampir sepekan berselang, Eddy dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum di Istana.

Penunjukan Eddy menjadi wakil menteri memantik kontroversi. Pada akhir tahun lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Eddy sebagai tersangka suap. Ia diduga menerima imbalan Rp 7 miliar dari pengusaha Helmut Hermawan karena membantunya dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri. Menurut KPK, duit disalurkan lewat orang kepercayaan Eddy.

Dalam pertemuan di Kertanegara, Eddy mengatakan Prabowo sama sekali tak menyinggung kasus yang pernah menjeratnya. “Beliau sudah melakukan check and recheck kepada setiap calon yang akan diangkat,” ujar Eddy.