Mengapa Prabowo Subianto Merekrut Orang Bermasalah ke dalam Kabinetnya?

EDWARD Omar Sharif Hiariej sedang berada di rumahnya di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meneleponnya pada Senin, 14 Oktober 2024. Eddy—sapaan Edward—diminta segera datang ke Jakarta dan menunggu arahan selanjutnya. Pesan dari Dasco datang bersamaan dengan pemanggilan sejumlah calon menteri ke rumah Ketua Umum Gerindra sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan.

Keesokan harinya, Dasco kembali menghubungi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di era Presiden Joko Widodo itu dan memintanya datang ke kediaman Prabowo di Kertanegara untuk bertemu dengan Prabowo. “Begitu saya masuk, Pak Prabowo meminta saya untuk bantu dia di Kementerian Hukum sebagai wakil menteri,” kata Eddy kepada Tempo pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Eddy lalu diminta menandatangani dua surat. Pertama, surat kesediaan membantu Prabowo dalam kabinet dan, kedua, pakta integritas. Salah satu isi pakta integritas adalah berkomitmen tidak melakukan korupsi. Tanpa pikir panjang, Eddy meneken kedua surat tersebut. Hampir sepekan berselang, Eddy dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum di Istana.

Penunjukan Eddy menjadi wakil menteri memantik kontroversi. Pada akhir tahun lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Eddy sebagai tersangka suap. Ia diduga menerima imbalan Rp 7 miliar dari pengusaha Helmut Hermawan karena membantunya dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri. Menurut KPK, duit disalurkan lewat orang kepercayaan Eddy.

Dalam pertemuan di Kertanegara, Eddy mengatakan Prabowo sama sekali tak menyinggung kasus yang pernah menjeratnya. “Beliau sudah melakukan check and recheck kepada setiap calon yang akan diangkat,” ujar Eddy.

Status tersangka Eddy memang sudah dicabut setelah ia memenangi gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024. Tiga bulan kemudian, Eddy menjadi saksi ahli untuk Prabowo dalam sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi. Ketika itu, kata Eddy, ia kerap berkomunikasi dengan Sufmi Dasco Ahmad sebelum persidangan. “Sesudah itu tak pernah berkomunikasi lagi,” ucap Eddy.

Persinggungan Eddy dengan Prabowo bukan hanya dalam persidangan di MK. Saat masih menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Jokowi, Eddy mengaku cukup sering berkomunikasi dengan Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. “Saya banyak berinteraksi dengan beliau, tapi lebih ke substansi hukum,” tutur Eddy.

KPK sebenarnya masih berpeluang menjerat kembali Eddy dalam kasus yang sama. Setelah kalah di praperadilan, pimpinan KPK bersepakat menerbitkan surat perintah penyidikan baru. Namun surat tersebut tak kunjung keluar. “Belum diterbitkan setelah putusan praperadilan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Senin, 21 Oktober 2024. Alex enggan mengungkap alasannya.

Prabowo juga mengangkat kembali Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ia pernah terbawa-bawa korupsi pembangunan menara pemancar (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah seorang tersangka, Irwan Hermawan, menyebut Dito menerima fulus Rp 27 miliar dalam pecahan dolar Amerika Serikat pada November-Desember 2022 untuk meredam pengusutan perkara BTS. Saat itu Dito menjabat staf khusus Kementerian Koordinator Perekonomian. Dito berulang kali membantah dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut.

Dua elite partai pendukung Prabowo Subianto mengatakan Dito masuk kabinet lagi karena diajukan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ia mengisi satu dari delapan slot menteri yang didapat partai beringin di Kabinet Merah Putih.

Nama lain yang pernah punya masalah adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam dugaan kepemilikan rekening gendut. Budi malah pernah menjadi tersangka kasus tersebut sebelum memenangi gugatan praperadilan. Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga pernah menjadi tersangka korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum sebelum kasusnya ditutup Kejaksaan Agung.

Pembantu Prabowo lain juga memiliki latar belakang yang bermasalah. Misalnya Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, yang sebelumnya Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pernah dipersoalkan saat naik ke posisi direktur jenderal. Penunjukan Hanif saat itu dianggap janggal karena surat hasil akhir seleksi eselon I dibubuhi tanda tangan yang diduga palsu.

Hanif Faisol Nurofiq ketika diumumkan sebagai menteri Menteri Lingkungan Hidup dalam Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 202. Antara/M Adimaja

Saat dipanggil ke Kertanegara, Hanif mengatakan Prabowo tidak bertanya perihal rekam jejaknya. “Beliau hanya mengatakan KLHK harus dipisah karena perlu melaju agak cepat dan saya diminta ikut mengawal,” ujar Hanif kepada Tempo pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Hanif juga memiliki kedekatan dengan pengusaha tambang dan hutan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Sejumlah politikus yang mengetahui penyusunan Kabinet Merah Putih mengatakan Hanif masuk kabinet berkat sokongan Haji Isam, yang turut mengantarkan Prabowo sebagai presiden. Kedekatan Hanif dengan Haji Isam bermula di Kalimantan Selatan saat Hanif menjabat Kepala Dinas Kehutanan Tanah Bumbu. Di sana Isam memiliki konsesi tambang batu bara dan kebun kelapa sawit.

Selama menjadi Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Hanif dinilai berkompromi untuk memuluskan eksploitasi kawasan hutan bagi perusahaan tambang tanpa izin. Data dari Forest Watch Indonesia menunjukkan Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi dengan izin tambang di dalam hutan tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan sebanyak 116 izin usaha pertambangan. 

Hanif enggan menanggapi hubungannya dengan Haji Isam. “Saya tidak berkomentar. Kalau menurut saya, yang penting mampu atau enggak kita bekerja,” katanya.

Wakilnya di Kementerian Kehutanan, Sulaiman Umar Siddiq, malah lebih dekat dengan Isam. Sulaiman, yang sebelumnya menjabat direktur sebuah rumah sakit di Batulicin, Kalimantan Selatan, adalah adik ipar Isam. Ada juga menteri yang pernah bekerja di perusahaan milik Isam. Mereka adalah Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Pekerjaan Umum Raden Dody Hanggodo. 

Masuknya nama yang terafiliasi dengan Haji Isam memunculkan kekhawatiran di kalangan aktivis soal risiko konflik kepentingan di sektor-sektor yang dibawahkan para pejabat tersebut. “Dengan situasi ini, tantangan gerakan penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia akan makin berat,” ucap aktivis Greenpeace, Khalisah Khalid.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan para menteri kabinet Prabowo Subianto sudah melewati uji kepatutan dan kelayakan. Dasco mengklaim tidak ada menteri Prabowo yang bermasalah. “Saya tak tahu menteri mana yang dimaksud,” kata Dasco.