Rebutan Kursi Menteri Kabinet Prabowo Subianto

Budiman Sudjatmiko, mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bergabung dengan kubu Prabowo sebelum pemilihan presiden 2024, menjadi pemimpin badan tersebut. Budiman mengatakan baru akan membahas kantor, anggaran, serta pegawai di lingkup internal pada pekan kedua setelah dilantik. “Kami susun dari nol karena ini badan baru,” ujar Budiman kepada Tempo pada Jumat, 25 Oktober 2024.  

Berbeda dengan Budiman, nama Iwan tak ada dalam daftar calon pemimpin kepala badan yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada 15 Oktober 2024. Iwan masuk pemerintahan Prabowo belakangan. Menurut Iwan, sehari seusai pemanggilan para kandidat oleh Prabowo, ia menghubungi Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.  

Dalam pesan WhatsApp kepada Dasco, Iwan menyampaikan kesedihannya karena tak masuk daftar calon pejabat yang dipanggil Prabowo. Mengaku aktivis 1998 dan kader Gerindra sejak 2013, ia merasa disisihkan oleh orang-orang yang baru belakangan bergabung dengan Prabowo. “Kalau bicara loyalitas, gue paling loyal. Kalau kompetensi, bisa diadu,” kata Iwan.   

Menurut Iwan, Dasco mengirim pesan balasan yang isinya bakal menimbang dia masuk pemerintahan Prabowo. Dua hari kemudian, Iwan mendapat kabar dari Dasco bahwa ia akan menjabat Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan mendampingi Budiman. Walau begitu, Iwan baru mendapat kepastian masuk ke pemerintahan pada Selasa dinihari atau sembilan jam sebelum acara pelantikan pada 22 Oktober 2024. Kepada Tempo, Iwan memperlihatkan percakapan dia dengan Dasco. “Gue bilang, ‘Bang, terima kasih, ya’,” ujar Iwan.  

Dasco menyebutkan hanya meminta Iwan bersiap untuk dilantik Prabowo menjadi Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Soal Iwan tak dipanggil Prabowo ke Kertanegara, Dasco mengatakan itu bukan hal besar. “Ada menteri atau wakil menteri yang tak dipanggil tapi masuk kabinet juga.” 

Di luar urusan kantor yang belum jelas, Iwan mengatakan komunikasi antara dia dan Budiman sebagai atasannya masih tersendat. Ia mencontohkan, Budiman tak langsung menyampaikan hasil rapat kabinet perdana. Adapun Budiman mengatakan bakal membahas hasil rapat kabinet seusai pembekalan pejabat baru di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

•••

KERUWETAN pun terjadi di Badan Penyelenggara Haji dan Umrah yang juga baru dibentuk Prabowo Subianto. Dua hari sebelum pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024, sejumlah pejabat Kementerian Agama meriung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membahas konsep baru penyelenggaraan haji dan umrah. Rapat digelar karena Prabowo hendak memisahkan urusan haji dan umrah dari Kementerian Agama. 

Seorang pejabat yang mengetahui rapat tersebut bercerita, pejabat Kementerian Agama mengatakan pengelolaan haji dan umrah adalah kewenangan kementeriannya. Pejabat tersebut mengutip Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Menurut narasumber yang sama, peserta rapat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menganggap pernyataan pejabat Kementerian Agama itu sebagai penolakan terhadap Badan Penyelenggara Haji. Padahal tim Prabowo menargetkan badan urusan haji rampung pada 19 Oktober 2024.

Irfan Yusuf mengikuti pelantikan dirinya sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji di Istana Negara, Jakarta, 22 Oktober 2024. Antara/Sigid Kurniawan

Meski wewenangnya berisiko menerabas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Badan Penyelenggara Haji dan Umrah tetap dibentuk Prabowo. Dia juga mengangkat kader Partai Gerindra, Mochamad Irfan Yusuf, sebagai kepala badan tersebut pada 22 Oktober 2024. Kepada Tempo, Irfan mengatakan Prabowo membentuk badan baru di luar Kementerian Agama lantaran menginginkan pelayanan haji dan umrah yang lebih baik. Ihwal kewenangan penyelenggaraan haji masih di bawah Kementerian Agama, “Nanti akan ada revisi undang-undang,” katanya pada Kamis, 24 Oktober 2024. 

Sehari setelah dilantik, Irfan menggelar rapat perdana Badan Penyelenggara Haji di Kementerian Agama. Dalam rapat itu Irfan sampai bersuara keras lantaran badan yang dia pimpin tak mendapat banyak sangu, termasuk kantor. Semula kantor Irfan bakal berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Namun ia tak setuju karena letaknya cukup jauh dari pusat kota. Akhirnya Badan Penyelenggara Haji menempati gedung Kementerian Agama di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. 

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan rapat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara hanya diskusi biasa. Adapun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan badan haji dibahas paling akhir di kementeriannya karena pemerintah merampungkan pembentukan lembaga lain lebih dulu.  

Menelurkan enam lembaga baru, Prabowo batal membentuk Badan Penerimaan Negara. Tadinya lembaga ini merupakan gabungan Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Badan Penerimaan Negara termaktub dalam delapan program unggulan Prabowo pada pemilihan presiden 2024. 

Urungnya pembentukan badan ini membikin kecewa tim ekonomi Prabowo yang dipimpin mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah. Dua narasumber di Tim Kampanye Nasional Prabowo dalam pemilihan presiden menuturkan, Burhanuddin dan timnya telah bekerja selama berbulan-bulan dan melakukan studi banding ke sejumlah negara untuk mempelajari lembaga serupa. 

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengatakan pembentukan lembaga penerimaan negara tertunda karena ada penolakan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dua politikus di lingkaran dekat Prabowo bercerita, Sri Mulyani meminta Prabowo membatalkan pembentukan Badan Penerimaan Negara apabila menginginkannya menjadi Menteri Keuangan. 

Burhanuddin dan Sri Mulyani belum merespons pesan dari Tempo hingga Jumat malam, 25 Oktober 2024. Nada pesimistis datang dari Dradjad Wibowo. “Pembentukan Badan Penerimaan Negara tertunda, entah sampai kapan,” ujarnya.  

•••

HARI-HARI pertama setelah dilantik, jadwal Natalius Pigai hanya dijejali rapat. Menteri Hak Asasi Manusia itu bolak-balik memimpin rapat untuk menyusun struktur organisasi, nomenklatur, dan pelbagai perangkat kementerian. “Sebentar lagi saya mau rapat,” kata Pigai kepada Tempo pada Rabu, 23 Oktober 2024. 

Pigai menargetkan konsolidasi Kementerian HAM rampung pada November. Meski begitu, bentuk final lembaga perlu disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. “Yang paling utama bahan dari kami sudah siap November,” ucapnya.

Menteri HAM Natalius Pigai mengunjungi kantor baru mereka di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Setiabudi, Jakarta, 21 Oktober 2024. Tempo/Sultan Abdurrahman

Kantor Pigai berada di bekas kompleks Kementerian Hukum dan HAM di kawasan Kuningan, Jakarta. Untuk menjalankan program yang berkaitan dengan HAM, Pigai meminta tambahan anggaran dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun. Pigai akan menggunakan dana tersebut untuk membangun universitas HAM bertaraf internasional dengan 55 jurusan, pusat studi, laboratorium, dan rumah sakit. Dia juga ingin membangun kesadaran HAM di 78 ribu desa dengan mengader 20 orang di setiap desa. “Audit pemerintah daerah soal HAM juga perlu. Pemimpinnya berperspektif HAM atau enggak?” ujarnya.  

Di era Prabowo Subianto, Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi tiga, yakni Kementerian HAM, Kementerian Hukum, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri dan wakil menteri ketiga kementerian tersebut berkantor di kompleks kantor yang sama di kawasan Kuningan bersama Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sjarif Hiariej mengatakan Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi tiga lembaga agar tugasnya lebih terfokus. 

Edward bercerita, pada hari-hari pertama pemerintahan baru, tim transisi di bawah Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sibuk mengutak-atik personel, anggaran, dan lainnya. Sebelum dipecah tiga, menurut Edward, Kementerian Hukum dan HAM memiliki 64 ribu pegawai. Yang terbanyak, 48 ribu pegawai, berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan 15 ribu orang di Direktorat Jenderal Imigrasi. Sisanya di direktorat jenderal lain. Tim transisi, kata Edward, mendistribusikan pegawai sebanyak itu ke tiga kementerian. “Target selesai Juni 2025,” tuturnya. 

Pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menambah jumlah pejabat eselon I. Semula pejabat eselon I berjumlah 17 orang. Setelah dipecah menjadi tiga kementerian, jumlah pejabat eselon I menjadi 26 orang. Rinciannya, enam pejabat di Kementerian HAM, sebelas di Kementerian Hukum, sisanya di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. “Ini konsekuensi dari pemecahan,” kata Edward. 

Lembaga lain yang dibelah Prabowo adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang dibagi menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kantor kedua kementerian berbeda alamat setelah pemecahan. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memilih berkantor di bilangan Kuningan. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menempati gedung Smesco Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. “Kalau dalam satu gedung dua menteri, kurang berwibawa,” ucap Budi kepada Tempo pada Rabu, 23 Oktober 2024. 

Menteri Koperasi dan UKM periode 2019-2024, Teten Masduki (kanan), menyerahkan memori jabatan kepada Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Arie Setiadi, di Jakarta, 21 Oktober 2024. Antara/Ho-Kementerian Koperasi

Pada hari-hari pertama setelah dilantik, Budi sibuk menyusun organisasi, menempatkan pegawai, serta menghitung anggaran. Ia mengatakan pegawai di Kementerian Koperasi dan UKM berjumlah 1.200 orang. Jumlah itu akan dibagi rata untuk Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. “Apakah cukup? Kurang. Ngurus begitu banyak pekerjaan,” kata Budi. Ia berharap beres-beres tersebut rampung pada November setelah disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. 

Problem lain yang menghadang Budi adalah minimnya anggaran. Dia mengatakan, untuk tahun depan, anggaran sementara Kementerian Koperasi hanya Rp 70 miliar. Ia tengah berunding dengan Kementerian UMKM untuk berbagi dana karena kementerian tersebut mengelola lebih dari Rp 600 miliar. “Nanti akan dibagi dua,” ujarnya. 

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memang tak sampai merombak habis-habisan organisasi setelah kementeriannya bercerai dengan Kementerian Kehutanan. Meski organisasi Kementerian Lingkungan Hidup tak banyak berubah, ia belum bisa sepenuhnya menggunakan anggaran. “Anggaran tahun ini masih menginduk ke Kementerian Kehutanan,” ucap Hanif kepada Tempo, Rabu, 23 Oktober 2024. 

Kantor Hanif berada di lantai 5 Gedung Blok IV Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, yang merupakan kompleks perkantoran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum dipecah. Bau cat menguar dari dalam ruangan Hanif yang dipulas warna cokelat kayu. Ia mengatakan tengah sibuk menyusun program kerja 100 hari. “Beberapa fokus kami soal nilai ekonomi karbon dan persoalan sampah,” tutur Hanif. 

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tim sinkronisasi telah mensimulasikan mata anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, termasuk relokasi untuk lembaga baru. “Yang ngeluh soal anggaran itu mereka yang belum ngitung kegiatan sampai akhir tahun,” kata Dasco.