Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Haris Azhar menanggapi adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan uji materiil Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut Haris, yang juga pemohon dalam uji materil tersebut mengatakan, putusan itu sesuatu yang normal saja. "Kita sudah menduga, awal tahun UU ITE yang baru dikeluarkan. Ini konsekuensi permohonan kita MK menjadi tidak relevan diperiksa dan diputus oleh MK," kata dia, seusai sidang putusan di MK, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sebelumnya, revisi UU ITE jilid II resmi berlaku setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2 Januari 2024. UU itu menjadi UU Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE jilid II mengubah sejumlah ketentuan di UU Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016.
Namun sejumlah pasal kontroversial masih dipertahankan dalam UU ITE terbaru. Misalnya pasal karet seperti pidana berita bohong atau pencemaran nama masih tercantum di UU ITE versi terbaru tersebut.
Sehingga dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, pengajuan uji materiil UU ITE tersebut dianggap tak relevan oleh hakim MK. "Sementara itu, permohonan para pemohon terhadap penguijan norma Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 3 UU 19 Tahun 2016 adalah kehilangan obyek," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, saat membacakan amar putusan.
Namun dalam uji materiil yang lain, MK mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonan para pemohon. Seperti Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang 1 Tahun 1946 serta Pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.
Berdasarkan pertimbangan MK, hakim Enny Nurbaningsih, menyampaikan, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum ketentuan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 serta Pasal 310 ayat 1 KUHP tidak memberikan pengakuan, jaminan, perindungan, dan kepastian hukum yang adil.
Selain kepastian hukum yang tak adil, kata hakim Enny, pasal-pasal itu juga tidak memberikan perlakuan sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. "Sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945," tutur Enny saat membacakan pertimbangan putusan tersebut.
Sebelumnya, pasal yang diuji materiilkan adalah pengujian Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); serta Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemohon adalah Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, Aliansi Jurnalis Independen (AJl) Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
MK mengabulkan gugatan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Namun, MK menolak gugatan untuk Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE.
Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum, ternyata ketentuan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 serta Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak memberikan pengakuan, jaminan, perindungan, dan kepastian hukum yang adil.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Berikut putusan Mahkamah Konstitusi:
Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) tidak dapat diterima;
Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".
Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Adapun Pasal 14 UU 1/146 berbunyi:
(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.
Iklan
(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
Pasal 15 UU 1/1946 berbunyi:
Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.
Pasal 310 KUHP berbunyi:
(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
Pilihan Editor: MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong
Foto 
