Wakil Presiden Ingin Pertahankan Moratorium Pemekaran Daerah

JAKARTA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengisyaratkan bahwa pemerintah akan tetap mempertahankan kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB). Ia berpendapat bahwa pemekaran daerah bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan di daerah.

“Pemekaran DOB bukan satu-satunya solusi masalah pemerintahan daerah,” kata Ma'ruf saat berkomunikasi dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti melalui konferensi video, kemarin.

Pemerintah menghentikan pemekaran atau penggabungan daerah sejak 2014. Kemudian DPD mengusulkan ke Wakil Presiden agar pemerintah mencabut moratorium pembentukan DOB tersebut. Dalam pemekaran daerah, Wakil Presiden merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Pada periode lalu, DPD mengusulkan pembentukan 173 daerah otonomi baru. Namun Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla, menolaknya. Pertimbangan pemerintah adalah pemekaran daerah belum diperlukan dan menghitung kemampuan keuangan negara.

Serupa dengan Jusuf Kalla, Ma'ruf mengatakan saat ini pemekaran daerah belum diperlukan. “Memperhitungkan kepentingan politik, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan keuangan negara,” katanya.

Menurut Ma'ruf, solusi atas berbagai persoalan di daerah bukanlah dengan memekarkan wilayah tersebut, melainkan bisa berupa optimalisasi kebijakan pemerintah lewat program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti dana desa, pencegahan stunting, program jaminan sosial, dan bantuan sosial.

DEWI NURITA