Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan proyek naturalisasi Sungai Ciliwung akan berjalan kembali mulai Oktober mendatang. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Juaini Yusuf, mengatakan lembaganya tengah menyelesaikan kesepakatan dan kelengkapan administratif dengan pemilik 118 bidang tanah yang terkena proyek naturalisasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Intinya semua sudah setuju untuk memberikan tanahnya. Mereka bahkan sudah menunggu kapan uang pembebasan lahannya bisa dilunasi," kata Juaini, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah DKI Jakarta bersama pemerintah pusat berencana memulihkan 13 aliran sungai dan memperbaiki sejumlah waduk sebagai langkah penanganan banjir di Ibu Kota. Pemerintah Jakarta menggadang program naturalisasi, yakni mengembalikan lebar dan kedalaman sungai dengan pemasangan dinding dari batu kali di setiap sisinya.
Adapun pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menerapkan proyek normalisasi dengan membangun tembok beton di setiap sisi sungai. Perbedaan program ini sempat menimbulkan polemik. Namun pada akhirnya kedua proyek tersebut dijalankan sesuai dengan karakteristik setiap ruas sungai.
Menurut Juaini, pemerintah Jakarta telah mengalokasikan anggaran hingga Rp 160 miliar untuk membebaskan 118 bidang tanah di tepi Sungai Ciliwung, yang tersebar di Kelurahan Tanjung Barat, Cililitan, Pejaten Timur, dan Balekembang. Dinas SDA juga telah memverifikasi kelengkapan dokumen dan administrasi kepemilikan tanah di semua bidang tersebut.
Saat ini, Juaini mengatakan, Dinas SDA tinggal menunggu Gubernur DKI Anies Baswedan menandatangani surat penetapan lokasi pembebasan lahan sebagai instruksi pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah yang sah. Surat tersebut telah masuk ke kantor Gubernur dua pekan lalu.
"Memang harus diperiksa dulu oleh Gubernur dan tim satu per satu," kata Juaini. "Setelah ditandatangani, proyek langsung dilaksanakan. Prediksi saya, Oktober (2019) sudah mulai proses pembebasan lahan."
Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020, Dinas SDA juga telah mengajukan dana Rp 600 miliar untuk melanjutkan pembebasan lahan program normalisasi dan naturalisasi Sungai Ciliwung dan Pesanggrahan. Begitu juga untuk pembebasan lahan waduk yang akan dikerjakan tahun depan.
Normalisasi sungai sebenarnya sudah menjadi program pemerintah pusat periode 2013-2017 dengan target pengerjaan hingga 33,5 kilometer. Proyek ini terhenti saat pengerjaan baru mencapai 16 kilometer karena lambatnya proses pembebasan lahan. Kedua proyek ini diyakini dapat memulihkan lebar Sungai Ciliwung, yang saat ini hanya 12-15 meter. Padahal lebar awal sungai di Ibu Kota mencapai 40-60 meter.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Kementerian PUPR, Bambang Hidayah, mengatakan pemerintah pusat memang tengah menunggu penyelesaian proses pembebasan lahan dengan panjang 17 kilometer di sepanjang Sungai Ciliwung. "Normalisasi baru bisa dilakukan jika sudah ada pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta," ujar dia.
Sebelumnya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi, menilai pemerintah Jakarta bisa mengajukan pengambilalihan pengelolaan 13 sungai yang mengalir di Ibu Kota. Menurut dia, Jakarta akan lebih mudah mengendalikan banjir jika diberi kewenangan penuh terhadap pengelolaan semua sungai.
Sungai-sungai yang mengalir di Jakarta adalah Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mookevart, Baru Timur, Cipinang, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. "Kalau (pengelolaan) bisa diambil pemprov, saya kira bisa mengurangi banjir saat ini," ujar Prasetyo. "Tapi yang penting sekarang dilanjutkan terus, sebelum muncul lagi bedeng-bedeng." FRANCISCO ROSARIANS
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
