Naturalisasi vs Normalisasi Ciliwung, DPRD: Tak Perlu Didebatkan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meminta Gubernur DKI Anies Baswedan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tidak lagi berdebat soal naturalisasi dan normalisasi Ciliwung. "Buat saya itu jangan diperdebatkan. Dikerjakan yang lebih penting," kata Basuki saat dihubungi, Senin, 6 Januari 2020.

Menurut dia, dua konsep rehabilitasi sungai baik normalisasi dan naturalisasi bisa dilaksanakan. Naturalisasi bisa dilakukan di sungai dengan lebar yang masih luas, sedangkan normalisasi di sungai yang lebarnya telah menyempit.

Konsep naturalisasi, kata Taufik, merupakan program untuk membuat keadaan sungai kembali natural atau alami. Sedangkan, normalisasi dengan melakukan pembetonan dinding kali. "Jadi tidak usah diperdebatkan."

Menurut anggota Fraksi Gerindra DKI ini, kebijakan keduanya membutuhkan pembebasan lahan di sepadannya yang telah banyak berdiri bangunan liar milik warga. Sejauh ini, pemerintah telah melakukan normalisasi di Kali Ciliwung, sepanjang 16 km dari total panjang 33 km.

Taufik meminta pemerintah segera menaturalisasi atau pun menormalisasi Ciliwung untuk mengurangi dampak banjir di ibu kota. Kedua kebijakan tersebut, kata dia, membutuhkan pembebasan lahan. "Harus diteruskan," ucapnya.