Nomor rumah sumi hakim

DI antara sekian banyak kekusutan, rupanya soal nomor-nomor rumah warga Ibukota ini perlu menjadi urusan tersendiri bagi Pemda DKI Jaya. Rumah pragawati terkenal, Sumi Hakim di Jalan Prapanca Raya Nomor 1 Kebayoran Baru, misalnya, tak dengan sendirinya berada di sudut atau ujung jalan. Sebab di kiri kanannya masih ada sejumlah rumah lainnya. Atau rumah nomor 80 di Jalan Otto Iskandar Dinata, juga melekat untuk nomor beberapa rumah lainnya. Kabarnya nomor-nomor tersebut dulunya merupakan nomor kapling. Maka Pemda DKI pun berazam benar menertibkan nomor-nomor itu sejak akhir tahun lalu. Tapi usaha penertiban itu dengan cepat dan lihainya mulai dimanfaatkan orang-orang yang suka mengadu untung. Perseorangan maupun atas nama badan usaha buru-buru menyodorkan jasa-jasa baiknya untuk diberi kuasa membuat dan memasang itu nomor-nomor. Dan dengan setengah kaget pula sebagian penduduk di kawasan Jakarta Selatan, Pusat dan Barat, mulai menyaksikan plat-plat nomor dari seng itu sudah menempel di rumah mereka. Tapi warga kota tampaknya tak ingin berpanjang lebar, sebab di sementara tempat para pengurus RT maupun RW turun tangan langsung. Walaupun untuk semua itu pemilik-pemilik rumah terpaksa harus mengeluarkan uang Rp 250 hingga Rp 1.000. Namun ketika rumah Syariful Alam. Kepala Humas DKI. juga terkena penggantian nomor itu, beberapa orang warga kota mulai bertanya: "Benarkah ini instruksi Gubernur?" Tak ada instruksi Gubernur, jawab Syariful Alam. Hanya diakuinya, suatu waktu pernah Gubernur Ali Sadikin menginstruksikan lurah-lurah menertibkan nomor-nomor rumah. Tapi bukan dalam rangka penertiban bangunan, semata-mata dalam hubungan kesiagaan sewaktu ada latihan Jaya Siaga. Menurut Syariful, pernah ada laporan RT/RW melakukan penomoran, tapi karena alasan "belum ada nomor sama sekali". Dan ini dapat dibenarkan. Tapi, tambahnya, karena ada laporan bahwa soal itu sudah merembet ke rumah-rumah yang sudah bernomor, "seluruh kegiatan tersebut tak dapat dibenarkan". Sebab, "itu bukan kebijaksanaan Pemda DKI". Camat & Lurah Lantas kebijaksanaan siapa? "Setelah dicek ke walikota-walikota dan camat-camat, mereka mengaku tak tahu menahu!", tukas Syariful. Tapi sempat dike tahui CV Morina, satu badan usaha swasta yang bergerak dalam kegiatan satu ini. Dengan bekal surat seorang walikota nomor 1649/30/JP/Kesra/1976, 13 Agustus 1976, CV ini leluasa bergerak di kawasan suatu walikota. Sebab isi surat tadi menyatakan, "Walikota tidak berkeberatan CV Morina mengadakan penggantian plang nomor rumah". Berdasar surat itu camat membuat surat serupa ke Lurah. "Kami merupakan pelaksana pemerintahan atasan", tutur salah seorang camat. Dan harap dimaklumi, CV yang beralamat Gang Kraan No. 8 dan bertelepon 257063 itu, tak dapat dengan tangan kosong mengusahakan surat-surat tadi. "Yah, pelicin sih perlu", kata AM Rangkuti, pimpinan itu CV. Meski janji akan memberi hadiah kepada camat yang bersangkutan, katanya "sampai sekarang belum dipenuhi". Karena usahanya katanya macet. Tambah Rangkuti pula, usahanya sudah macet. Karena rencana semula memasang sendiri dengan harga Rp 250, atas dasar perundingan harus dilakukan oleh kelurahan masing-masing dengan harga Rp 175 dari Rangkuti. Tambahnya lagi, "banyak lurah yang setorannya seret sampai sekarang", katanya Padahal, kabarnya orang kelurahan me mungut bayaran rata-rata Rp 500. Bahkan tak jarang Rp 1000. Bagaimana komentar Syariful Alam tentang keterlibatan para camat dan lurah itu? "Itu salah". tukasnya. Lantas? Syariful diam. Tapi bab penertiban nomor-nomor itu "sedang disiapkan peraturan Gubernur yang sekarang masih dalam penggodogan". Itu saja.