Panitia Seleksi KPK Cecar ‘Kasus Etik’ Firli

JAKARTA – Panitia Seleksi Calon Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi mengorek motivasi Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Inspektur Jenderal Firli Bahuri, mendaftar sebagai calon pemimpin lembaga antirasuah. Rekam jejak Firli yang pernah dipulangkan ke kepolisian ketika menjabat Deputi Penindakan KPK mencuri perhatian anggota Panitia Seleksi. "Tujuan Bapak itu apa? Apa karena menjadi pimpinan KPK itu enak? Untuk memperkuat KPK? Dahaga pengabdian di KPK? Atau sebetulnya Bapak ingin membalas dendam?" kata anggota Panitia Seleksi, Marcus Priyo Gunarto, saat tes wawancara di kantor Sekretariat Negara, kemarin.

Selain soal tujuan, Panitia Seleksi menanyakan soal dugaan pelanggaran etik yang pernah dilakukan Firli semasa menjabat Deputi Penindakan KPK. Kala itu, Firli dituding melanggar kode etik lantaran bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi, pada 2018 yang sedang menjadi saksi dalam dugaan korupsi dana divestasi Newmont. Di tengah pemeriksaan dugaan pelanggaran etik itulah Firli ditarik kembali ke kepolisian lalu dipromosikan menjadi Kepala Polda Sumatera Selatan.

Kepada panita dan panelis, Firli membenarkan bahwa ia pernah bertemu dengan Tuan Guru Bajang-sapaan akrab Zainul-pada masa penyelidikan dugaan korupsi Newmont. Namun ia membantah melanggar aturan karena pertemuan itu tidak disengaja. Pertemuan itu, kata Firli, juga sudah diklarifikasi oleh lima pemimpin KPK saat itu. "Hasilnya dari pertemuan itu bahwa tidak ada fakta yang mengatakan bahwa saya melanggar etik, karena unsurnya memang tidak ada. Dia bukan tersangka, dan saya tidak mengadakan hubungan," ujar dia.

Klarifikasi Firli dibantah oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah. Menurut dia, pemimpin KPK tidak pernah mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa Firli tidak bersalah. Bahkan, Febri menambahkan, tim pengawas internal tak hanya menemukan satu pertemuan yang dilakukan Firli, melainkan tiga atau empat kali. "Pimpinan menugaskan Dewan Pertimbangan Pegawai untuk membahas lebih lanjut, tapi proses ini tidak selesai karena yang bersangkutan tak menjadi pegawai KPK lagi," kata dia.

Pertanyaan berlanjut pada dugaan gratifikasi yang diterima Firli. Menurut Ketua Panitia Seleksi Yenti Garnasih, ada yang melaporkan bahwa Firli pernah dibiayai seseorang untuk menginapkan anak dan istrinya di Hotel Grand Legi, Mataram, selama dua bulan, sejak 24 April hingga 26 Juni. "Ini hanya masukan dari masyarakat, Pak Firli. Saya hanya menyampaikan saja. Saya tidak menuduh, ya, Pak. Apakah Bapak bisa klarifikasi?" kata Yenti.