Setir Baru bagi Pebisnis

DUDUK berhadapan dengan perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di ruang rapat KK II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari lalu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad lebih banyak mendengarkan ketimbang berbicara. Aspirasi buruh yang keberatan terhadap sejumlah poin dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tak banyak ia tanggapi.

Ditemani Wakil Ketua Komisi Ketenagakerjaan DPR Emanuel Melkiades Laka Lena; Wakil Ketua Komisi Infrastruktur Ahmad Riza Patria; dan anggota Komisi Hukum, Habiburokhman, Dasco beralasan Dewan belum menerima salinan resmi naskah akademik dan draf RUU yang menjadi bagian dari rancangan aturan sapu jagat atau omnibus law tersebut. Gol atau tidaknya rancangan regulasi itu baru bisa dipastikan kelak dalam pembahasan di Senayan.

Dasco berjanji melibatkan buruh dalam rapat dengar pendapat di DPR. Ia pun meminta Komisi Ketenagakerjaan dan Badan Legislasi membentuk tim kecil untuk berkoordinasi dalam pembahasan itu. “Beberapa hal yang menjadi ganjalan kawan-kawan buruh akan kami bantu fasilitasi supaya undang-undang ini jadi kepunyaan buruh, pengusaha, dan kita semua,” kata politikus Partai Gerindra tersebut seusai rapat.

INTENSIF digodok sejak pertengahan November 2019, detail Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja memang belum terang-terangan dibuka ke publik. Walau begitu, masalah ketenagakerjaan menjadi satu dari sebelas kluster pembahasan.

Itu sebabnya, pada 6 Desember 2019, beberapa pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia serta perwakilan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia berkumpul di Graha Sawala, kompleks Kementerian Koordinator Perekonomian. Tiga hari kemudian, baru terang orang-orang itulah yang ditunjuk Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai awak Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk Konsultasi Publik Omnibus Law. Pembentukan satgas itu disahkan lewat penerbitan surat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian. Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menjadi ketuanya.

Banyaknya pengusaha dalam daftar berisi 138 orang itu cukup untuk memancing cibiran serikat pekerja. Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Roy Jinto mempertanyakan tak adanya unsur perwakilan buruh dalam pembahasan rancangan kluster ketenagakerjaan. “Semangat omnibus law justru memberikan karpet merah kepada pengusaha atau investor,” ucap Roy.

Seorang pejabat yang juga anggota tim perumus RUU Cipta Lapangan Kerja mengungkapkan, masuknya tim pengusaha banyak mempengaruhi keputusan dalam penyusunan aturan sapu jagat ini. Dalam kluster ketenagakerjaan, misalnya, tim teknis semula lebih banyak membahas sekolah vokasi, pelatihan sertifikasi, dan jaminan bagi para pekerja. Namun, belakangan, poin draf bergeser ke rencana pengaturan ulang skema upah per jam, kompensasi pemutusan hubungan kerja, fleksibilitas waktu kerja, dan perekrutan tenaga asing. “Kepentingan pengusaha ditampung satu per satu,” tuturnya.