Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Sebelum Helmy Yahya dipecat, perseteruan terjadi antara Dewan Pengawas dan direksi TVRI.
Salah satunya terkait dengan pembelian hak siar Liga Primer Inggris.
Helmy Yahya mempersoalkan berbagai kewenangan Dewan Pengawas yang berlebihan.
DIGELAR di Restoran 1945, Hotel Fairmont, Jakarta, pertemuan pada Rabu sore, 11 Desember 2019, itu mempertemukan dua pihak yang tengah bertikai: Dewan Pengawas dan direksi Televisi Republik Indonesia (TVRI). Yang bertindak sebagai penengah adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Johnny didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Widodo Muktiyo. Sejumlah anggota Komisi Penyiaran Dewan Perwakilan Rakyat pun hadir. “Mari kita bicara baik-baik sambil makan,” kata anggota Dewan Pengawas TVRI, Pamungkas Trishadiatmoko, menceritakan pembukaan oleh Johnny itu kepada Tempo, Rabu, 22 Januari lalu.
Sepekan sebelumnya, 4 Desember 2019, Dewan Pengawas TVRI menonaktifkan Direktur Utama Helmy Yahya. Dewan Pengawas juga menerbitkan surat pemberitahuan rencana pemberhentian sekaligus meminta Helmy membuat surat pembelaan diri. Hari itu juga Helmy menyatakan keputusan itu cacat hukum. Helmy pun berkukuh tetap menjadi direktur utama yang sah hingga masa jabatannya berakhir pada 2020.
Menurut Pamungkas dan Ketua Dewan Pengawas Arief Hidayat Thamrin, Helmy mempertanyakan keputusan Dewan Pengawas. Ia pun menyatakan telah bekerja keras untuk kemajuan TVRI. Helmy, kata mereka, menilai Dewan Pengawas menghambat kinerja direksi. Sedangkan Dewan Pengawas berkukuh bahwa keputusan tersebut merupakan hasil pelaksanaan tugas mereka untuk mengawasi direksi.
Pertemuan selama dua jam itu bubar tanpa mencapai kesepakatan. Helmy mengakui adanya pertemuan tersebut, tapi dia tak mau mengungkapkan apa yang terjadi di situ.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo