Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Partai politik pendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin bersaing menawarkan sejumlah kader mereka sebagai kandidat menteri. Sejumlah nama kandidat mulai santer beredar di lingkup internal partai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi, mengatakan Presiden Jokowi sudah menagih nama calon menteri dari partainya. Hal itu disampaikan ketika Jokowi bertemu dengan sejumlah petinggi PPP. "Pak Jokowi saat itu bertanya, ‘Mana ini PPP, kok belum mengajukan?’" ujar Achmad, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat ini PPP telah menyiapkan sembilan kader partai yang dianggap layak masuk kabinet. "Tapi kan bukan berarti sembilan akan dapat kursi semua," ujar Achmad. Dewan Pimpinan Pusat PPP juga masih menunggu arahan lanjutan dari Jokowi mengenai kapasitas calon menteri yang dibutuhkan. "Supaya sesuai dengan kebutuhan. Jadi, meski itu jabatan politik, harus disesuaikan dengan bidangnya."
Seorang petinggi PPP mengatakan mayoritas anggota partai mengusulkan pelaksana tugas Ketua Umum, Suharso Monoarfa, dan Sekretaris Jenderal, Arsul Sani, supaya diajukan sebagai calon menteri Jokowi. Mengenai informasi tersebut, Achmad tak membantah ataupun membenarkan. "Kalau ketua umum dan sekretaris jenderal itu diprioritaskan, ya wajar," kata dia.
Seperti PPP, Partai Golkar juga belum secara resmi menyetorkan nama ke Jokowi. Meski begitu, di lingkup internal partai santer beredar nama sejumlah kader yang disebut sebagai kandidat menteri yang bakal disorongkan ke Jokowi.
Seorang elite Partai Golkar mengatakan sudah ada lima nama yang masuk bursa calon menteri, yakni Airlangga, Ibnu Munzir, Agus Gumiwang, Zainuddin Amali, dan Dedi Mulyadi. Airlangga tak menampik informasi itu. "Salah satu nama tersebut punya potensi," kata Menteri Perindustrian tersebut, kemarin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar juga mengatakan belum menyetorkan nama calon menteri kepada Jokowi. Menurut dia, Jokowi menyatakan baru akan membahas masalah kabinet pada akhir bulan ini. "Saya sudah dua kali bertanya kepada Pak Jokowi, beliau menjawab, ‘Nanti kita bicarakan akhir Juli, ya’," kata Muhaimin, kemarin.
Dalam kabinet periode pertama Jokowi, PKB memperoleh empat kursi. Kali ini, PKB meminta jatah 10 kursi. Namun, menurut Muhaimin, angka itu sebenarnya ia sampaikan untuk memberi semangat ketika berpidato di depan ibu-ibu massa partainya. "Jadi, itu bukan permintaan resmi," ucap dia.
Muhaimin menolak menyebutkan nama calon menteri yang disiapkan partainya. Alasannya, semua masih dalam tahap diskusi. Ia pun mengatakan mesti berhati-hati menyusun kriteria pencalonan agar tidak menimbulkan gejolak.
Partai Nasional Demokrat juga mulai menyiapkan nama. Salah satu nama yang disiapkan adalah Prananda Paloh, anak Ketua Umum Partai Demokrat, Surya Paloh.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny Gerald Plate, mengatakan partainya tak perlu menyetor nama kepada Presiden untuk diajukan sebagai calon menteri. Menurut dia, Jokowi sudah mengenal kader NasDem dengan baik. "Pak Jokowi mengenal kader NasDem dan dapat langsung memilih jika ada yang memenuhi kriteria dan harapan Pak Jokowi," kata dia.
Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tidak mau ketinggalan. Meski partai ini tidak lolos ambang batas parlemen, alias tidak memiliki kursi di parlemen, mereka adalah salah satu partai pendukung Jokowi-Ma’ruf dalam pemilihan presiden-wakil presiden. Kemarin, Ketua Umum PSI, Grace Natalie, membawa 44 kadernya untuk menemui Jokowi di Istana Negara.
Menurut Grace, hal itu untuk memperkenalkan mereka kepada Jokowi. "Ada Giring (Giring Ganesha), Tsamara (Tsamara Amany), Surya Tjandra, Guntur Romli, dan sebagainya. Kalau ada yang dirasa cocok dengan kebutuhan Pak Jokowi, kan beliau sudah lihat langsung dan berbincang," kata dia.
Adapun Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad Basarah, mengatakan nama-nama calon menteri yang akan diusulkan kepada Jokowi ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Itu sepenuhnya hak prerogatif Megawati," ujar dia.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | AHMAD FAIZ | ARKHELAUS WISNU | MAYA AYU PUSPITASARI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
