Pebisnis Berharap Tensi Politik Segera Turun

JAKARTA - Kalangan pengusaha berharap tensi politik segera turun setelah Mahkamah Konstitusi memutus sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden 2019, kemarin. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Shinta Widjaja Kamdani, berharap kontestan beserta pendukungnya mengakhiri perseteruan. "Agar tak ada lagi konflik yang bisa merugikan situasi perekonomian," kata Shinta, kemarin.

Shinta mengatakan roda perekonomian dan investasi sebetulnya cukup kondusif di tengah pesta demokrasi. Pengusaha juga mulai banyak berekspansi sejak awal tahun. Namun, dia mengingatkan, kontestasi politik yang berlarut-larut juga menambah durasi sebagian pengusaha yang memilih bersikap wait and see. "Pengusaha juga harus terus maju, tapi tentu saja investasi yang besar perlu melihat situasi yang pasti dahulu," ujar Shinta.

Menurut dia, stabilitas politik sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia yang sedang bersaing ketat di kawasan Asia Tenggara dalam perebutan investasi asing. Panasnya suhu politik dalam negeri, kata dia, telah menghabiskan separuh tahun 2019. "Kami mewanti-wanti, jangan sampai karena pemilu, para investor yang sudah minat masuk berubah pikiran," kata Shinta.

Merujuk ke data Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi triwulan I 2019 hanya tumbuh 5,3 persen menjadi Rp 195,1 triliun. Proyeksi pemerintah mencapai pertumbuhan investasi dua digit terancam kembali tak tercapai sebagaimana tahun lalu. Terlebih pertumbuhan investasi disokong oleh realisasi penanaman modal dalam negeri yang meningkat 14 persen menjadi Rp 87,2 triliun. Adapun pertumbuhan investasi asing justru jeblok, yakni minus 0,9 persen menjadi Rp 107,9 triliun.

Sejauh ini, pasar saham bereaksi positif menyongsong putusan MK. Pada penutupan perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 42 poin menjadi 6.352,71. Adapun kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia mencatat rupiah melemah tipis dari 14.174 menjadi 14.180 per dolar Amerika Serikat. "Tapi ini lebih ke eksternal, tidak terpengaruh hasil sidang Mahkamah Konstitusi," kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia, Nanang Hendarsah. Faktor eksternal yang dimaksud Nanang adalah batalnya penurunan suku bunga acuan Amerika Serikat dan tingginya tensi perang dagang.