Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Kalangan pegiat antikorupsi menyoroti peran Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, dalam panggung politik yang menguat setelah pemilu presiden, April lalu. Menurut mereka, sebagai Kepala BIN, Budi seharusnya berada di balik layar dan tak mencampuri kegiatan politik praktis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan kehadiran Budi dalam sejumlah pertemuan elite politik mengesankan adanya kerja-kerja intelijen di balik pertemuan itu. "Sebaiknya Presiden tidak menampilkan kerja BIN tanpa batas ruang atau terlibat dalam segala hal," kata Feri, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Peran Budi dalam urusan politik praktis mencuat ketika Presiden Joko Widodo bersua dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun Mass Rapid Transit Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 13 Juli lalu. Budi disebut-sebut sebagai fasilitator pertemuan tersebut.
Sebelas hari berselang, Budi kembali tampil di panggung politik. Kali ini ia mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, ketika menerima Prabowo di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada 24 Juli lalu. Budi juga disebut sebagai aktor di balik pertemuan di rumah Megawati itu.
Kiprah Budi dalam urusan politik menguat saat PDIP menyusun nama-nama calon menteri. Budi masuk dalam tim penjaringan calon menteri yang dibentuk PDIP. Tim ini bertugas menjaring nama-nama menteri yang akan diusulkan kepada Jokowi.
Seorang pengurus PDIP mengatakan Budi juga disiapkan sebagai salah seorang calon menteri dari PDIP. "Rencananya, BG bakal menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan," kata sumber itu.
Rencana PDIP menjadikan Budi sebagai menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin juga menuai kritik. Feri Amsari meragukan integritas Budi karena ia pernah menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi-lebih dikenal dengan kasus rekening gendut-di Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2015.
Sewaktu terseret kasus rekening gendut itu, Budi menjabat Wakil Kepala Polri. Ia lalu mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim kemudian membatalkan penetapan tersangka Budi.
Karena rekam jejak itulah, Feri menilai Budi tak layak masuk dalam kabinet Jokowi mendatang. Ia mendesak agar Jokowi konsisten menentukan standar integritas kabinetnya. "Kami mendesak agar Jokowi tetap membuat rapor merah, kuning, atau hijau ke KPK untuk calon (anggota) kabinet," kata Feri.
Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo, juga mendesak Jokowi membuat kriteria yang jelas dalam memilih pejabat setingkat menteri. "Integritas kandidat menteri harus menjadi prioritas utama Jokowi."
Adnan berharap Jokowi memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam menyusun kabinetnya. "Sekarang bolanya di Jokowi, apakah komitmennya terhadap prinsip-prinsip itu masih kuat atau tidak," kata dia.
Sejauh ini, Budi Gunawan belum bisa dimintai konfirmasi. Dia pun belum merespons surat yang dikirim Tempo melalui juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto. Kepada Tempo, Wawan mengatakan sampai saat ini Budi tak mendapat tawaran jadi menteri. "Itu gosip, enggak ada," ujar dia.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Ia berdalih partai hanya memberi landasan ideologi terhadap desain kementerian. "Susunan personelnya diserahkan kepada Ibu Megawati untuk dibahas bersama Presiden," kata Hasto.
AVIT HIDAYAT | ARKHELAUS WISNU | MAYA AYU PUSPITASARI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
